Status Akreditasi dan Pelaksana UNPK

Semarang (25/01/2017) Kriteria status akreditasi bagi program pada satuan pendidikan nonformal, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai pelaksana Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) mulai diterapkan tahun ini. Persoalannya masih banyak SKB/PKBM yang memiliki status akreditasi program pendidikan kesetaraan masih belum memadai, bahkan ditengarai ada satu kabupaten/kota yang tidak memiliki program pendidikan kesetaraan yang terakreditasi.

Mulai tahun 2016/2017 syarat akreditasi menjadi mutlak sebagai pelaksana UNPK tingkat satuan pendidikan. Pelaksana, bukan penyelenggara . Karena penyelenggara UNPK atau UN hanya satu yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SKB/PKBM yang belum terakreditasi program pendidikan kesetaraannya diharuskan bergabung pada SKB/PKBM yang terakreditasi programnya. Pengertian bergabung hanyalah bergabung pada saat pelaksanaan UNPK bukan bergabung status peserta didiknya. Status peserta didik tetap pada SKB/PKBM asal.

Ijazah tetap dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh SKB/PKBM asal, dengan ketentuan SKB/PKBM asal sudah memiliki NPSN dan peserta didik sudah terbit NISN-nya. Artinya, jika SKB/PKBM sudah ber-NPSN sudah sah sebagai satuan pendidikan yang terdaftar dan berhak mengeluarkan ijazah.

Bagaimana jika lokasi SKB/PKBM jauh dari satuan pendidikan asal? Dr. Bambang Suryadi pada kesempatan Lokakarya Penyusunan Kisi-Kisi dan Soal UPK di Semarang menjelaskan bahwa lokasi ujian bisa di tempat asal. “Bergabung dalam arti administrasi, tidak harus bergabung secara teknis. Lokasi UNPK bisa di tempat asal”, ungkap anggota BSNP tersebut.

Artinya penggabungan UNPK prinsipnya adalah dalam hal administrasi.Teknis pelaksanaannya bisa tetap di SKB/PKNBM asal .

Jika dalam satu kabupaten/kota tidak terdapat SKB/PKBM yang terakreditasi program pendidikan kesetaraannya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menetapkan sekolah yang terakreditasi sebagai pelaksana UNPK.

Sebagian program pendidikan kesetaraan barangkali ada yang sudah habis masa berlaku status akreditasi. Jika program pendidikan kesetaraan sudah diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan  akreditasi oleh BAN PAUD dan  PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangannya. Namun jika sudah habis masa berlaku dan belum mengusul kembali untuk diakreditasi maka status dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat berfungsi sebagai pelaksana UNPK.

Program pendidikan kesetaraan dinyatakan terakreditasi dan satuan pendidikannya (SKB/PKBM) memenuhi syarat sebagai jika minimal berstatus Akreditasi C.

Selanjutnya, SKB/PKBM memiliki program Paket B yang terakreditasi, apakah boleh sebagai pelaksana UNPK Paket C? Tunggu dan ikuti pembahasan selanjutnya. [fauziep]

2 tanggapan pada “Status Akreditasi dan Pelaksana UNPK”

  1. Saya setuju tapi mengingatkan agar pengelola lembaga harus sadar pentingnya kesinambungan. Andai ada siswa paket A, B, C, 10 tahun kemudian minta legalisir Ijasah, lalu lembaga sdh tutup bgmn.

Komentar ditutup.