POS Ujian Pendidikan Kesetaraan

Yogyakarta (29/01/2017) Ujian pendidikan kesetaraan (UPK) dibedakan dengan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Lalu apa UPK itu? Dan mengapa perlu UPK?

Ujian pendidikan kesetaraan merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan nonformal. Jika dianalogikan dengan pendidikan formal, maka UPK analog dengan ujian sekolah (US).

Pasal 1 angka 6 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan yang selanjutnya disebut dengan ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dilakuakn oleh satuan pendidikan.

Pada pendidikan kesetaraan tidak ada mata pelajaran yang diujikan dalam USBN, sehingga ujian pendidikan kesetaraan/UPK (ujian sekolah) dilakukan untuk semua mata pelajaran.

Pasal 5 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada jalur pendidikan nonformal wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) kali UN dan US. Artinya UPK atau US adalah tahapan ujian yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik pendidikan kesetaraan sebagai persyaratan kelulusan. Jika tidak diselenggarakan UPK maka akan kesulitan untuk mengisi nilai UPK/US pada ijazah. Terlebih dari itu tidak diselenggarakan UPK maka sejatinya satuan pendidikan nonformal belum menyelenggarakan penilaian hasil belajar secara tuntas. Jadi diragukan keabsahannya dalam meluluskan peserta didik pendidikan kesetaraan.

Ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c menyatakan peserta didik dinyatakan lulus satuan pendidikan/program pendidikan jika lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan yaitu ujian pendidikan kesetaraan. Jadi aneh jika satuan pendidikan nonformal (penyelenggara Paket A, Paket B dan Paket C) tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan (UPK) namun bisa meluluskan peserta didik.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai US (termasuk UPK) diatur dalam Prosedur Operasional Standar (POS) US yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi dalam menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan, satuan pendidikan nonformal (PKBM/SKB) harus menyusun Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan (POS UPK).

Nah, untuk menyusun POS UPK silahkan acuan draf POS ini dapat diunduh untuk disesuaikan (klik disini).