Persiapan PKBM Menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan

Ilustrasi pembelajaran Paket C Setara SMA.

Yogyakarta (03/03/2020) Mulai tahun ini Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dihapus, ujian akhir diselenggarakan sepenuhnya oleh setiap satuan pendidikan. Tanpa harus mengikuti kisi-kisi dan sebagian soal dari pusat. Ujian nasional pun tahun ini akan diselenggarakan untuk terakhir kalinya, tahun depan tidak ada lagi ujian nasional bagi pendidikan kesetaraan. Persiapan USBN pada tahun sebelumnya dikondisikan oleh pemerintah pusat sehingga diselenggarakan persiapan penyusunan soal USBN dan penyelenggaraan USBN secara serentak. Ketika USBN ditiadakan, PKBM nampak agak tergagap-gagap menyelenggarakan ujian (akhir).

Sebenarnya dalam Permendikbud 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional terkait dengan istilah ujian hanya dikenal “ujian” dan “ujian nasional”. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan ujian yang dimaksud adalah ujian pendidikan kesetaraan. Penggunaan istilah “ujian pendidikan kesetaraan” merujuk pada format daftar nilai ijazah Paket A, Paket B dan Paket C digunakan istilah “nilai ujian pendidikan kesetaraan”. Pada pendidikan formal digunakan istilah nilai ujian sekolah, kemudian kegiatan penilaian akhir disebut dengan ujian sekolah. Selanjutnta pada pendidikan kesetaraan digunakan istilah ujian pendidikan kesetaraan untuk menyebut penilaian akhir program.

Sampai saat ini masih ada yang bertanya terkait kisi-kisi dan penyusunan soal ujian (pendidikan kesetaraan). Ketika kebijakan USBN ditiadakan maka satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan ujian akhir Paket A, Paket B, dan Paket C. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mendikbud terkait Merdeka Belajar. Artinya satuan pendidikan diberikan keleluasaan melakukan penilaian karena satuan pendidikan lah yang memahami pencapaian kompetensi peserta didik. Dengan demikian kisi-kisi dan soal disusun sepenuhnya oleh satuan pendidikan (baca: PKBM/SKB). Bahkan bentuk ujian pendidikan kesetaraan tidak harus dalam bentuk tes tertulis, namun juga bisa berupa bentuk penilaian lainnya misalnya portofolio, penugasan atau bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

PKBM/SKB sebagian masih ada yang tergagap-gagap dengan penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan ini, karena belum terbentuk kebiasaan melakukan penilaian akhir (ujian pendidikan kesetaraan) dengan persiapan yang baik. Masih ada PKBM/SKB yang mengandalkan ujian nasional sebagai satu-satunya penilaian akhir program.

“Jadi tahun ini hanya mengikuti ujian nasional ya pak?” tanya salah seorang di sebuah grup ketika menanggapi penjelasan saya tentang tidak adanya USBN tahun ini, beberapa waktu lalu. Lantas ketika tahun depan ujian nasional tidak ada lagi, berarti PKBM/SKB tidak perlu melakukan penilaian? Lucu kan?

Posisi ujian pendidikan kesetaraan sebagai bentuk penilaian akhir oleh satuan pendidikan perlu dipertegas dan dijadikan budaya penilaian yang bermutu. Ujian pendidikan kesetaraan yang bermutu diperlukan persiapan oleh PKBM/SKB. Persiapan tersebut diawali dengan pembuatan Pedoman Operasional Prosedur Ujian Pendidikan Kesetaraan (POS UPK). POS UPK tersebut disusun oleh satuan pendidikan yang menggambarkan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Di dalam POS tersebut juga disebutkan mata pelajaran yang diujikan, jadwal pelaksanaan, kriteria kelulusan dan lain sebagainya. Keberadaan POS UPK ini menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan penilaian di samping itu sebagai acuan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Di samping POS UPK sudah barang tentu perlu menyatukan sumber daya pendidik (tutor) untuk melakukan penyusunan kisi-kisi dan soal ujian pendidikan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan. Oleh karena itu PKBM/SKB jangan sampai hanyut dalam persiapan ujian nasional namun melupakan persiapan ujian pendidikan kesetaraan yang justru menentukan kelulusan peserta didik. [fauziep]