Menaikkan Marwah Pendidikan Kesetaraan

Oleh Agung Badruah

Atmosfer pendidikan kesetaraan pada tahun ini mengalami goncangan yang begitu dahsyat. Ketimpangan akan implementasi yang diharapkan oleh pemerintah masih jauh dalam angan-angan. Perlu kiranya satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan berbenah diri, mulai mempelajari apa yang menjadi ekspetasi pemerintah dan mulai meredam ekspetai sebagian masyarakat yang cenderung mencari jalan instan pada pendidikan kesetaraan.

Pada dasarnya menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”, artinya pendidikan kesetaraan juga diharapkan oleh pemerintah dapat difungsikan dengan arah yang sama, walaupun secara teknis dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Terlepas dari pelaksanaan pendidikan kesetaraan oleh pendidikan nonformal, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan juga perlu mencermati sekaligus mengkaji kebijakan yang ada. Contoh sederhana tentang amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 6 “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”.

Penilaian penyetaraan sampai dengan saat ini diasumsikan melalui Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 pasal 61 ayat (1) diartikan bahwa hasil Ujian Nasional tidak lagi menjadi salah satu penentu kelulusan. Artinya kelulusan mutlak diberikan kewenangannya oleh satuan pendidikan. Kelulusan dan penyetaraan menjadi dua hal yang berbeda, kondisi saat ini mulai memperjelas posisi pendidikan kesetaraan. Namun berkaitan dengan penyetaraan, perlu dipertimbangkan tentang teknis pelaksanaannya. Jika Hasil ujian nasional dijadikan penyetaraan, sedangkan kelulusan kewenangannya ada di satuan pendidikan, akan sangat aneh jika kelulusan diinformasikan setelah peserta didik mengikuti ujian nasional.

Perkaranya jika peserta didik pendidikan kesetaraan dinyatakan belum lulus dari satuan pendidikan, namun sudah mengikuti ujian penyetaraan, untuk apa lagi peserta didik mendapatkan predikat “LULUS” dari pendidikan kesetaraan, toh peserta didik sudah mendapatkan legalitas bahwa yang bersangkutan secara kualifikasi dan kompetensi sudah setara dengan pendidikan formal sesuai jenjangnya. Berkaitan dengan masalah ini pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Demi terciptanya harapan yang begitu mulia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang dijabarkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003.

Selanjutnya tentang pemenuhan 8 Standar Nasioal Pendidikan untuk pendidikan  kesetaraan. Sampai dengan tahun 2017 Pendidikan Kesetaraan hanya terpenuhi 4 standar, diantara Standar Kompetensi Lulusan Permendikbud No. 20 Tahun 2016, sedangkan untuk Standar Isi dan Proses khusus untuk pendidikan kesetaraan masih merujuk pada permendiknas No. 14 tahun 2017 untuk standar Isi dan Permendiknas No. 5 Tahun 2008,serta Standar Penilaian Permendikbud No.23 Tahun 2016. Permasalahannya adalah Standar Isi dan Proses yang digunakan masih merujuk pada Permendiknas No.23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Disisi lain pada Permendikbud No. 20 Tahun 2016 mencabut Permendikbud No. 54 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 telah mencabut pemberlakuan Permendiknas No. 23 Tahun 2006. Secara otomatis Permendikbud No. 20 Tahun 2016 telah mencabut pemberlakuan Permendiknas No. 23 tahun 2006, begitupun terhadap Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Inilah kondisi real pendidikan kesetaraan saat ini, terombang-ambing diantara kejelasan dan keambiguan.

Berkaitan dengan 8 standar pada pendidikan kesetaraan, yang sampai saat ini terus digaungkan oleh Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional terkait Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tutor. Sudah lebih dari satu kali penyusunan Draft Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tutor Pendidikan kesetaraan, namun sampai dengan saat ini masih belum lahir Peraturan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Draft Standar Kualifikasi dan Kompetensi yang konon telah disusun sejak tahun 2006, sampai dengan tahun ini tepatnya di bulan Februari pada tanggal 27 Februari sampai dengan 01 Maret 2017 disusun kembali oleh Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional, Forum Komunikasi Tutor Pendidikan Keaksaraan Nasional, Akademisi, Praktisi dan Unsur Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS, difasilitasi oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS, Direktorat Jenderal GTK PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kubudayaan. Mudah-mudahan apa yang sudah diuapayakan dapat menjadi payung hukum keberadaan tutor pendidikan kesetaraan. Pengakuan terhadap keberadaan tutor pendidikan kesetaraan penting kiranya dijadikan skala prioritas, mengingat Tutor pendidikan kesetaraan adalah sosok utama dalam kegiatan belajar dan mengejar pada pendidikan kesetaraan.

Pertanyaan yang mengganjal adalah “MAU DIBAWA KEMANA PENDIDIKAN KESETARAAN?” jawabannya ada di tangan pemerintah selaku pembuat kebijakan dan satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan. Sedangkankan satuan pendidikan dituntut kejujuran dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan. Kehidupan bangsa dan negara kedepan bertumpu pada pelaku pendidikan saat ini, apa yang ditanam akan dituai kemudian.

Agung Badruah adalah Sekretaris DPP Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional