Ini Alasan UNPK Didorong UNBK

Yogyakarta (12/02/2017) Tahun ini satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaran dibuat terkejut karena diwajibkan untuk melaksanakan ujian nasional pendidikan nasional (UNPK) dengan berbasis komputer atau ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Informasi data spasial pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diarahkan untuk bergabung pada sekolah formal guna mengikuti UNBK.

Jika dalam radius 5 km terdapat sekolah pelaksana UNBK, maka SKB/PKBM akan ‘dipaksa’ untuk mengikuti UNBK. Sontak kebijakan ini mendapatkan resistensi dengan berbagai alasan.

Ada dua alasan penting menurut fauziep.com, mengapa kebijakan UNBK pada pendidikan kesetaraan terkesan dipaksakan pada tahun ini.

Pertama, fakta menunjukkan bahwa tingkat kehadiran peserta UNPK tidak bisa mendekati angka 100%, bahkan untuk menyentuh tingkat kehadiran 95% pun sangat sulit. Hanya pada daerah tertentu yang bisa mencapai angka tersebut. Ketidakhadiran peserta pada beberapa daerah dapat mencapai angka lebih 40% pada saat ujian nasional. Hal ini dipandang sebagai pemborosan keuangan negara karena soal sudah terlanjur digandakan dan didistribusikan.

Sebagai contoh sampel, pada April 2016 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan terdapat 36 orang ujian nasional Paket C yang tidak hadir dari keseluruhan 432 orang peserta (8,34% tidak hadir). Kabupaten Kendal Tawa Tengah pada tahun yang sama terdapat 1.198 orang peserta ujian nasional Paket C, tidak hadir 107 orang (8,9%). Pada tahun 2016 di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan terdapat 405 orang peserta, tidak hadir ujian 112 orang (27,65%).

Pada tahun 2015, di Kabupaten Lebak Banten dari sejumlah 1.338 orang peserta ujian nasional Paket C tidak hadir ujian sebanyak 238 orang (17,79%). Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 terdapat 351 peserta ujian nasional Paket C, tidak hadir 35 orang (9,97%). Bahkan ketidakhadiran di Kulon Progo ini pada tahun sebelumnya mencapai 25%.

Di Tarakan Kalimantan Utara pada tahun 2014 tingkat kehadiran peserta pada satu lokasi ada yang hanya 46,09%.

Ketidakhadiran peserta ujian disebabkan karena tidak mendapat ijin dari majikan atau pimpinan tempat bekerja. Hal mana peserta didik Paket C atau pendidikan kesetaraan pada umumnya sedang bekerja.

Namun kondisi ini jika berlarut-larut dibiarkan akan semakin menggerogoti keuangan negara, karena pencetakan kertas soal terbuang percuma. Karena itulah Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ujian nasional bersikukuh agar ujian nasional pendidikan kesetaraan ‘dipaksa’ untuk UNBK. Agar tidak lagi terjadi pemborosan keuangan negara. Ketidakhadiran peserta pada UNBK tidak akan berpengaruh signifikan pemborosan keuangan negara.

Kedua, sudah dimaklumi bahwa penyelenggaraan UNPK pada sebagian lokasi masih belum menunjukkan integritas dan kejujuran yang tinggi. Dan ini merupakan gejala nasional. Salah satu instrumen untuk meningkatkan integritas ujian adalah dengan pelaksanaan UNBK. Oleh karena itulah UNPK didorong untuk melaksanakan UNBK jika dalam radius 5 km terdapat sekolah pelaksana UNBK.

Walaupun tidak menafikan satuan pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan UNPK dengan jujur dan bermartabat. Namun sayang jumlahnya masih sedikit.

Intinya, menurut POS UN tahun 2016/2017, perluasan  pelaksanaan UNBK dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas,  dan integritas ujian. Oleh karena itu diharapkan partisipasi satuan pendidikan nonformal, Forum Komunikasi PKBM dan Dinas Pendidikan untuk mengkoordinasikan antara SKB/PKBM dan sekolah pelaksana UNBK agar dapat melakukan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan UNBK. Hal ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka efisien keuangan negara dan mewujudkan UNPK yang bermartabat. [fep]

Sumber gambar: Kemendikbud: 34 Provinsi Siap Ikuti UNBK