Pamong Belajar 003Proses usulan tunjangan fungsional sudah mendekati akhir perjalanan, namun perjalanan menjadi terkendala karena data pamong belajar yang belum lengkap. Data tersebut diperlukan untuk menghitung jumlah tunjangan fungsional yang harus dialokasi pada belanja pegawai di DAU setiap pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Prosedur pencairan tunjangan fungsional termasuk belanja pegawai yang melekat di DAU pernah saya posting sebelumnya.

Berdasarkan mekanisme penganggaran belanja pegawai, harus diketahui berapa jumlah pamong belajar menurut jenjang jabatan setiap provinsi/kabupaten/kota dan UPT pusat. Dengan demikian dasar untuk membayarkan tunjangan fungsional adalah data yang valid jumlah pamong belajar menurut masing pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan UPT pusat. Karenanya jika ada selisih kekurangan antara jumlah nyata pamong belajar dan data yang masuk akan menjadi persoalan karena ada pamong belajar yang tidak bisa dibayarkan tunjangan fungsionalnya. Begitu pula jika ada provinsi/kabupaten/kota/UPT yang tidak tersedia data tidak bisa dibayarkan tunjangan fungsionalnya, karena tidak tersedia di alokasi APBD.

Sebenarnya pendataan pamong belajar, juga penilik, sangat mudah karena kedua jabatan ini berada di unit yang jelas dan jumlahnya relatif tidak banyak. Pamong belajar hanya berkisar pada angka 3600-an dan penilik 7400-an. Mengapa menjadi sulit sekali mengumpulkan data pamong belajar dan penilik? Sampai tulisan ini diposting baru tiga belas provinsi yang mengirim data lengkap sesuai permintaan IPABI. Seharusnya mengumpulkan data pamong belajar dan penilik juga harus bersemangat, seperti bersemangat ketika menanyakan kapan tunjangan fungsional akan turun.

Untuk mengunduh format data by name dan format rekap pamong belajar dapat diunduh disini.