Tunjangan FungsionalYogyakarta (15/12) Hari ini, 15 Desember 2009, tiga tahun yang lalu usulan tunjangan fungsional pamong belajar pertama kali digulirkan, diartikulasikan dengan nyaring oleh Pengurus Pusat Ikatan Pamong Belajar Indonesia (PP IPABI) kepada pemerintah. Saat itu, di akhir kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi Direktorat PTK PNF Ditjen PNFI Kemendiknas di Hotel Equator Surabaya, saya selaku Ketua Umum PP IPABI mempresentasikan usulan tunjangan fungsional di depan pejabat Dit PTK PNF yaitu Kasubdit Program Horas Situmorang dan Kasubdit Tenaga Kependidikan PNF Abubakar Umar. Ikut menyaksikan presentasi saya waktu itu Rahmat Sulardi PB SKB Lebak Banten dan Edi Basuki PB BPPNFI Regional IV Surabaya.

Pamong Belajar dan Pengurus Daerah IPABI Jawa Timur ikut berperan besar dalam mendorong terwujudnya usulan tunjangan fungsional pamong belajar. Memang usulan tunjangan fungsional pamong belajar sudah masuk dalam rencana kerja IPABI 2009-2012 hasil Munas FPBI 2009 dan program kerja IPABI 2009-2012, namun peran kawan-kawan Jawa Timur sangat besar, karena telah mendorong dan memberikan motivasi serta menjadikan inspirasi menyusun rasionalisasi usulan.

Pada tanggal 9 Desember 2009 ketika saya berada di Malang, Jawa Timur, Erfan (PB BPPNFI Regional IV) menyampaikan pertanyaan dari para pamong belajar di Jawa Timur tentang adanya tunjangan perbaikan penghasilan bagi guru yang belum sertifikasi (Perpres Nomor 52 Tahun 2009), mengapa pamong belajar tidak memperoleh? PP IPABI didesak untuk mengusulkan agar juga menerima tunjangan perbaikan penghasilan. Saya ditantang untuk mengusulkan agar PP IPABI dirasakan peran dan kehadirannya di kalangan pamong belajar.

Setelah saya pelajari Perpres Nomor 52 Tahun 2009 tidak ada celah yang dapat dijadikan dasar agar pamong belajar juga ikut menikmatinya. Jika mengusulkan peraturan presiden serupa bagi pamong belajar juga sangat naif, karena tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana diatur dalam perpres tersebut adalah bagi guru yang belum menerima tunjangan profesi. Naif karena pamong belajar belum berada pada skema sertifikasi profesi.

Saya menjawab jika diminta mengusulkan tunjangan perbaikan penghasilan tidak bersedia, justru ada hal yang lebih fundamental yang bisa diperjuangkan yaitu tunjangan fungsional. Bayangkan sejak 1989, 20 tahun lalu (2009) berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 127 Tahun 1989 pamong belajar sudah dinyatakan sebagai jabatan fungsional. Jauh sebelum sang kakak, yaitu Penilik, dinyatakan sebagai jabatan fungsional pada tahun 2002. Selama dua puluh tahun itu pula pamong belajar belum memperoleh hak sebagai pejabat fungsional, yaitu tunjangan fungsional.

Bahkan diusulkan pun belum. Karena Presiden akan menandatangani Perpres jika ada usulan dari Menteri, Menteri mendapatkan usulan dari Dirjen, Dirjen mendapat masukan dari Direktur dan Direktur mendapatkan masukan dari Kasubdit dan atau asosiasi profesi.

Lalu, saya balik bertanya: Pilih maka IPABI mengusulkan tunjangan perbaikan penghasilan yang jumlahnya hanya Rp. 250 ribu dan dasar hukum kurang jelas serta akan hilang ketika pamong belajar mendapatkan tunjangan profesi atau mengusulkan tunjangan fungsional yang lebih jelas dasar hukumnya dan kelak jika ada tunjangan profesi tetap hidup tunjangan fungsionalnya? Kontan dijawab memilih memperjuangkan tunjangan fungsional.

Kemudian hari itu juga, 9 Desember 2009, saya berselancar di situs Sekretariat Negara, menemukan fakta bahwa sejak tahun 2007 (sampai 2009) sudah keluar 54 (baca: lima puluh empat) Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan fungsional berbagai jabatan fungsional di Republik Indonesia! Bahkan beberapa Peraturan Presiden mengatur lebih satu jabatan fungsional. Misalnya saja Peraturan Presiden nomor 32 Tahun 2007 yang mengatur 9 jabatan fungsional dalam bidang pertanian: Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan. Kemudian Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2007 yang mengatur 17 jabatan fungsional dalam bidang kesehatan! Artinya, 54 Peraturan Presiden itu tidak hanya mengatur 54 jabatan fungsional, namun lebih dari itu paling tidak lebih dari 78 jabatan fungsional sudah diatur tunjangan fungsionalnya! Namun tidak ditemukan Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan fungsional Pamong Belajar!! Padahal sejak adanya Keputusan Menpan nomor 127/Menpan/1989 Pamong Belajar dinyatakan sebagai jabatan fungsional. Berarti sudah 20 tahun yang lalu Pamong Belajar secara yuridis formal diakui sebagai jabatan fungsional namun sampai detik ini belum mendapatkan tunjangan fungsional.

Di Kementrian Pendidikan Nasional (saat itu), terdapat lima jabatan fungsional yang menjadi tanggung jawab binaannya yaitu, Dosen, Guru, Pengawas, Pamong Belajar, dan Penilik. Dari kelima jabatan fungsional tersebut hanya dosen saja yang sudah memiliki tunjangan fungsional yang diatur dengan Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007. Untuk guru dan pengawas saat ini sudah mendapatkan tunjangan profesi, namun Pamong Belajar dan Penilik adalah insan yang paling kurang beruntung diantara kelima jabatan fungsional di bawah binaan Kemdiknas.

Dua alenia di atas itulah yang saya tonjolkan dalam presentasi pada tanggal 15 Desember 2009 di Hotel Equator Surabaya. Dalam paparan saya tayangkan pula lampiran Peraturan Presiden yang menyebutkan jumlah tunjangan fungsional berbagai jabatan fungsional yang cara kerjanya mirip-mirip pamong belajar. Termasuk disimulasikan hitung-hitungan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan jika tunjangan fungsional direalisasikan. Termasuk menyajikan hitung-hitungan kebutuhan tunjangan fungsional penilik berdasarkan data agregat yang saya miliki. Saya menilai bahwa usulan tunjangan fungsional pamong belajar tidak bisa sendirian, tapi harus satu paket dengan penilik. Bahasa yang digunakan, dari kelima jabatan fungsional yang dibina Kemendiknas hanya pamong belajar dan penilik yang belum disejahterakan.

Nampaknya uraian saya mengena di hati dua Kasubdit yang hadir, bahkan Kasubdit Program Horas Situmorang menjanjikan akan membawa usulan ini pada rapat di tingkat direktorat berikutnya. Alhasil sebulan kemudian, saya masih ingat ketika dalam perjalanan ke Surabaya untuk menghadiri Musyawarah Daerah IPABI Jawa Timur ditelpon Kasubdit Pendidik PNF Nasrudin agar menyiapkan naskah akademik usulan tunjangan fungsional pamong belajar. Tak lupa kabar baik ini saya wartakan pula pada kesempatan Musda IPABI Jawa Timur.

Sementara itu, saya juga mengkomunikasikan langkah-langkah PP IPABI kepada Ketua Umum IPI Endra Harjanto (kala itu) yang kebetulan juga satu kendaraan dalam perjalanan pulang dari Hotel Equator 16 Desember 2009.

Setelah melalui perjalanan yang penuh liku, melalui rapat mulai dari tingkat direktorat, ditjen, kementerian dan antar kementerian/lembaga, akhirnya saat ini usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik memasuki tahap job assesment. Pada prinsipnya semua kementrian/lembaga sudah setuju atau tidak keberatan dengan usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Job assesment diperlukan untuk menentukan besaran tunjangan fungsional yang akan diterima oleh pamong belajar dan penilik. Setelah diketahui besaran tunjangan fungsional, maka akan diusulkan kepada Sekretariat Negara untuk diajukan kepada Presiden guna dteken!

Maka ketika semuanya on the track, buat apa kita melakukan demonstrasi menuntut tunjangan fungsional? Saya pikir demonstrasi hanya akan kontraproduktif terhadap citra jabatan kita. Pada setiap demonstrasi pasti ada kelompok atau oknum yang sulit dikendalikan sehingga berulah yang negatif. Jika toh semua tahapan sudah dilalui dan peraturan presiden tentang tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik tidak kunjung diteken, masih bisa digunakan jalur politik. Yaitu audiensi ke DPR (Komisi X), tapi bukan demonstrasi.