UPTD BPKBJakarta (20/04/2016) Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 421.9/1432/SJ tertangggal 18 April 2016 memberikan persetujuan untuk pengembalian UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) ke pemerintah pusat.  Terdapat 22 (dua puluh dua) unit UPTD BPKB yang akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

Pengalihan atau pengembalian UPTD BPKB menjadi UPT pusat sebagai akibat dari perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil uji petik disimpulkan bahwa tugas dan fungsi UPTD BPKB adalah (1) pemetaan mutu dan satuan dan program, (2) pengembangan model penguatan kualitas, (3) pengembangan sumber daya manusia PAUD dan Dikmas, (4) fasilitasi pelaksanaan kebijakan, (5) pembinaan dan supervisi satuan/program mencapai standar nasional pendidikan, (6) penguatan sistem teknologi informasi, dan (7) melakukan kemitraan. Oleh Kemendagri, sebagaimana termaktub dalam surat tersebut, tugas dan fungsi di atas termasuk merupakan sub urusan akreditasi.

Sementara itu sub urusan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu mengacu pada ketentuan tersebut maka UPTD BPKB harus diserahterimakan kepada pemerintah pusat.

Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk segera mempersiapkan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dengan mengacu Surat Edaran Mendagri Nomor: 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015. Mengacu surat ederan tersebut maka serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016, dan serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Artinya mulai 1 Januari 2017 UPTD BPKB sudah akan operasional sebagai Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas dibawah kendali Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [fep]