pelaksanaan UNYogyakarta (03/03/15) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2015 menetapkan bahwa ujian nasional bukan lagi sebagai penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Pada peserta didik sekolah (SMA/SMK) kelulusan ditentukan oleh masing-masing sekolah/satuan pendidikan. Bagaimana dengan peserta didik pendidikan kesetaraan? Ketika ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) tidak lagi sebagai penentu kelulusannya?

Selama ini berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, hasil ujian nasional menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada program Paket C dan Paket B pengumungan kelulusan sangat mengandalkan hasil nilai UNPK, dimana dalam salinan nilai hasil UNPK sudah dicantumkan keterangan lulus atau tidak sesuai dengan kriteria kelulusan. Biasanya penyelenggara tinggal menempelkan salinan/fotokopi nilai hasil UNPK dimana di dalamnya sudah ada keterangan lulus atau tidak lulus.

Ketika ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan, bagi sekolah tidak menjadi masalah karena sebelum era ujian nasional, yaitu era EBTA dulu, sekolah sudah terbiasa melakukan penentuan kelulusan sendiri. Hal ini berbeda dengan penyelenggara program Paket C yang sejak program ini ada kelulusan selalu mengandalkan hasil UNPK dan gabungan nilai semester sebagai kriteria kelulusan. Sejak awal keberadaaan program pendidikan kesetaraan penyelenggara program Paket C belum pernah menentukan kelulusannya sendiri. Karena itulah ada imej di masyarakat bahwa UNPK itu semacam ujian persamaan era dulu.

Lalu siapa yang menentukan kelulusan peserta didik Paket C jika UNPK tidak lagi sebagai penentu kelulusan?

Dalam draf POS UN/UNPK disebutkan bahwa kelulusan peserta didik dari pendidikan kesetaraan untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal.

Hal ini sejalan dengan kebijakan selama ini bahwa ijazah yang menandatangani adalah Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, maka penentuan kelulusan juga ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut kita tunggu terbitnya POS UN/UNPK yang resmi. Belum terbitnya POS UN/UNPK tahun ini karena masih menunggu revisi Permendikbud nomor 144 Tahun 2014 dan menunggu revisi PP 19 Tahun 2005 juncto PP 32 Tahun 2013. [fep]