UN Paket di SekolahKetika siang ini (23 Juni 2009) saya mengelilingi lokasi Ujian Nasional (UN) Paket C di SMK 2 Yogyakarta, di mana di sekolah ini diperuntukkan bagi siswa SMA yang tidak lulus UN SMA tahun ini. Saat saya mengelilingi lokasi dan melongok ke dalam kelas, saya sebenarnya merasa kasihan dengan mereka. Saya tidak sepenuhnya melihat wajah kebodohan mereka atau kenakalan mereka, memang ada satu dua barangkali iya ada Maka saya sempatkan menunggu mereka sampai keluar ruang ujian, saya sapa beberapa di antara mereka. Dari gaya bicara memang masih tersimpan kesedihan karena tidak lulus UN, namun dari wajah mereka masih tersirat harapan agar lulus UN Paket C. Saya hanya berguman, oooalah cah sekolah SMA koq lulusnya Paket C??

Memang persoalan ujian nasional masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Saya setuju dengan UN, tapi hanya untuk melakukan standarisasi penilaian dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi satuan pendidikan seluruh tanah air.
Namun saya tidak setuju jika UN untuk dijadikan ukuran kelulusan peserta didik. Guru harus diberi kewenangan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelulusan siswa.
Justru disini saya menilai kebijakan UN karena pemerintah, paling tidak BSNP belum sepenuhnya mempercayai guru. Ini tantangan bagi guru. Mengapa PGRI pada sisi ini diam saja??? Tapi pada saat memperjuangkan sertifikasi sangat ngotot. Padahal penilaian hasil belajar siswa merupakan salah satu aspek kompetensi profesional guru. Lha!!! Koq mereka diam ya ketika kewenangan mereka dikebiri.

Sebenarnya siswa dapat mengantisipasi UN, yaitu dengan mencermati kisi-kisi ujian nasional. Butir-butir soal UN sudah ada kisi-kisinya, jadi guru bisa melakukan pengayaan dengan melihat kisi-kisi materi UN mana yang belum dikuasai siswa. Kisi-kisi UN dapat diakses di website depdiknas. Tidak ada alasan bagi guru untuk tidak bisa mendapat informasi. Karena paling tidak Dinas Kab/Kota dapat mengakses, mengunduh (download) dan mendistribusikan kepada guru di wilayahnya. Masak sih masih ada Dinas Pendidikan Kab/kota di Indonesia yang belum online internet. Kebangetan kalau masih ada.

Kalau kita cermati kisi-kisi sebenarnya guru dapat membelajarkan murid untuk mengejar target lulus. Tapi persoalan sebenarnya bukan itu, persoalannya adalah kewenangan guru yang dikebiri. Analogi saya: guru yang tidak bisa menentukan kelulusan sama saja dengan dokter yang dilarang menyuntik pasien. Ini masalah kompetensi profesional yang masih dikebiri. Celakanya PGRI sebagai organisasi profesi guru tidak bergerak signifikan seperti ketika mengurus sertifikasi.

Sekarang ini tidak ada kurikulum yang diwajibkan bagi sekolah. Pemerintah tidak menyediakan kurikulum, berbeda dengan kurikulum 1994 sudah tersedia kurikulumnya. Saat ini sesuai dengan UU Sisdiknas dan PP 19 Tahun 2005, pemerintah hanya menyediakan standar isi (Permendiknas 22 Tahun 2006). Kurikulum disusun berdasarkan standar isi dan kebutuhan setempat, disusun oleh guru-guru sekolah ybs. Maka kurikulum sekarang disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), karena disusun oleh satuan pendidikan. Dalam konteks inilah saya sepakat bahwa UN hanya untuk mengukur standar layanan pendidikan dan penilaian hasil belajar, bukan untuk menentukan kelulusan. Artinya, hal ini untuk mengukur apakah kurikulum yang disusun dan diterapkan oleh guru-guru di sekolah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka sebenarnya tidak fair jika kelulusan UN ditentukan oleh ujian yang beberapa hari, walaupun ada beberapa faktor yang menentukan kelulusan. Namun faktanya hasil UN menjadi kartu mati.

Kalau kita cermati materi sosialisasi standar isi, standar proses dan standar penilaian sebenarnya ada inkonsistensi BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Apalagi kalau kita benturkan dengan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru (Permendiknas 16 Tahun 2007). Konsepsi KTSP menyatakan bahwa penilaian hasil belajar siswa tidak dinyatakan lagi dalam angka, namun dalam bentuk uraian pencapaian kompetensi dasar siswa. Dan implikasikasinya tidak ada lagi perangkingan siswa dalam satu kelas, karena rapor siswa tidak lagi dikonversi dalam angka (kalau masih ada ya… namanya kecelakaan atau belum memahami konsep KTSP). Tapi mengapa UN yang bentuknya pilihan ganda dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka menjadi tolok ukur utama kelulusan siswa????

Maka saya jadi kasihan sama siswa yang saya temui tadi sore. Oooooaalah cah sekolah SMA koq lulus Paket C???