UntitledYogyakarta (17/03/2016) Masih banyak penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum mengetahui adanya kewajiban menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan (UPK). Bahkan ada yang mengidentikan UPK dengan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK), padahal berbeda. UPK sejak lama sudah diatur agar diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan nonformal penyelenggara Paket B dan Paket C. Namun masih ada yang belum melakukan.

Selama ini penyelenggara Program Paket B dan Paket C menganggap sudah cukup mengikutkan peserta didik pada UNPK. Padahal aturan adanya UPK sudah ada sejak lama. Mulai tahun ajaran 2013/2014 ketika nilai lengkap dicantumkan pada ijazah, banyak satuan pendidikan nonformal yang mulai kelabakan. Dari mana akan mencantumkan nilai UPK pada kolom nilai ijazah jika tidak pernah menyelenggarakan UPK?

UPK jika pada pendidikan formal identik dengan ujian sekolah. UPK diselenggarakan sebelum UNPK, dan diujikan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum Paket B atau Paket C. Bukan hanya mata pelajaran yang diujikan pada UNPK.

Kini, ketika ujian nasional (termasuk UNPK) tidak lagi sebagai penentu kelulusan maka nilai UPK menjadi salah satu penentu kelulusan dari Program Paket B atau Paket C. Berdasarkan Peraturan Mendikbud Nomor 57 Tahun 2016 dinyatakan diantaranya bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi kriteria lulus ujian S/M/PK (pasal 24). Artinya, ujian PK (UPK) sebenarnya adalah penentu kelulusan peserta didik Program Paket B atau Paket C. Bukan UNPK-nya.

Kriteria kelulusan peserta didik dari UPK untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan perolehan nilai UPK dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Sanggar Kegiatan.Sedangkan penetapan kelulusan peserta didik Paket B dan Paket C oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari Satuan Pendidikan nonformal setelah pengumuman hasil UN.

Kedua ketentuan tersebut, penentuan kriteria kelulusan dan penetapan kelulusan, berbeda dengan jalur pendidikan formal yang ditetapkan keduanya oleh satuan pendidikan (sekolah). Bukan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini linier dengan penandatanganan ijazah Paket B dan Paket C oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Bukan oleh kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) sebagaimana halnya ijazah SMP dan SMA. Ini merupakan penanda bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah. Sehingga untuk urusan penentuan kriteria, penetapan kelulusan dan penandatangan ijazah harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Padahal kini ujian nasional tidak lagi sebagai penentua kelulusan. Secara normatif satuan pendidikan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi satuan pendidikan nonformal penyelenggara Paket B dan Paket C.

Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang belum menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Paket B dan Paket C) secara baik dan benar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Termasuk belum menerapkan UPK sebagai instrumen untuk menguji pencapaian kompetensi peserta didik guna menentukan kelulusan.

Menurut standar penilaian terdapat tiga bentuk penilaian hasil belajar, yaitu (1) oleh pendidik berupa ulangan harian, ujian semester, dan ujian kenaikan tingkatan; (2) oleh satuan pendidikan berupa ujian pendidikan keseteraan (bagi Paket B dan Paket C) serta (3) oleh pemerintah melalui UNPK. Jadi sebenarnya UPK sudah lama ditetapkan sebagai instrumen penentu kelulusan peserta didik. Namun sayang masih banyak yang belum menerapkan. Karena masih banyak satuan pendidikan nonformal yang belum menerapkan, maka penentuan kriteria kelulusan dan penetapan kelulusan Paket B dan Paket C belum sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan.

Inilah tantangan bagi satuan pendidikan nonformal untuk meningkatkan kualitas layanan dimulai dengan menyelenggarakan pembelajaran secara bermartabat, serta menyelenggarakan UPK sebagai penanda kelulusan. Bukan membuat nilai UPK dengan cara memanipulasi karena tidak dilakukan untuk semua mata pelajaran atau bahkan tidak melakukan UPK sama sekali tapi ada nilai UPK-nya.