UNPK Kota (7)Yogyakarta (05/11/2016) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji, apakah ujian nasional masih diperlukan atau tidak (AntaraNews.com 05/11/2016).

“Untuk UN, kami melakukan kajian internal. Kami akan lihat manfaatnya, karena terbatasnya anggaran. Apalagi tahun depan, banyak program prioritas lainnya,” ujar Mendikbud saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa malam (18/10/2016) sebagaimana dikutip dari AntaraNews.com.

Pelaksanaan UN dikaji ulang karena saat ini UN tak lagi menjadi penentu kelulusan. Boleh jadi ujian nasional yang akan dihapus juga termasuk ujian nasional untuk jalur pendidikan nonformal atau pendidikan kesetaraan yang dikenal juga dengan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK).

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan berbeda dengan pendidikan formal yang sudah lebih mapan dan relatif dapat dipertanggungjawabkan proses pembelajaran dan penilaian hasil belajarnya. Terlebih banyak satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum terakreditasi. Bagaimana mungkin satuan pendidikan nonformal yang tidak terakreditasi bisa menentukan kelulusan dan memberikan ijazah setara pendidikan formal?

Di samping itu secara konstitusional pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) memerlukan proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Tidak bisa peserta didik dinyatakan lulus oleh setiap satuan pendidikan nonformal tanpa proses penilaian penyetaraan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (6) menyatakan bahwa “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.” Artinya ada proses penilaian penyetaraan jika peserta didik ingin diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Dan proses penilaian penyetaraan ini tidak harus sama dengan ujian nasional.

Lebih jelas diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi “Hasil  pendidikan  nonformal  dapat  dihargai  setara dengan  hasil  pendidikan  formal  setelah  melalui  uji kesetaraan  yang  memenuhi  Standar  Nasional Pendidikan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah  atau  pemerintah  daerah  sesuai kewenangan  masing-masing,  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan peruncangan-undangan.” Sedangkan ketentuan pasal 115 ayat (2) berbunyi “Uji    kesetaraan    sebagaimana    dimaksud    pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C,  dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.”

Berbeda dengan pelaksanaan ujian nasional yang tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, proses penilaian kesetaraan atau uji kesetaraan masih tetap diakui. Secara konstitusi merupakan amanat untuk menyelenggarakan proses penilaian kesetaraan agar diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Artinya, jika ujian nasional dihapus uji kesetaraan harus tetap ada karena amanat konstitusi.

Uji kesetaraan ini akan mengingatkan pada proses persamaan sebelum era pendidikan kesetaraan, yaitu adanya proses penilaian pengakuan persamaan melalui ujian persamaan.

Harapannya, kajian internal yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak melupakan adanya amanat Undang-undang tersebut dan pertimbangan kondisi obyektif bahwa pendidikan kesetaraan masih diperlukan uji kesetaraan jika ujian nasional dihapus. Hal tersebut tidak lain untuk mewujudkan lulusan pendidikan kesetaraan yang benar-benar memiliki ekuivalensi dan eligibiltas.