pelaksanaan UNJakarta (28/09/2016) Siapa sangka jika ternyata penentuan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan perwakilan penyelenggara pendidikan kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar) yang dilakukan selama dua tahun terakhir ini sebenarnya cacat hukum. Mengapa? Karena merujuk pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional penyetaraan hasil pendidikan nonformal dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi harus ada proses penyetaraan, semacam ujian persamaan di era sebelum pendidikan kesetaraan atau ujian nasional (pendidikan kesetaraan).

Sejak dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 maka ujian nasional tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Kelulusan Paket A, Paket B, dan Paket C ditentukan oleh satuan pendidikan nonformal yang dikoordinasikan atau dirapatkan di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dan apa pun hasil ujian nasional (pendidikan kesetaraan) tidak sebagai penentu kelulusan peserta didik. Ketentuan tersebut sudah berlangsung selama dua tahun, yaitu tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016.

Adanya aturan tersebut membuka peluang satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk meluluskan semua peserta didiknya, walau nilai hasil ujian nasional kurang memadai bahkan sebenarnya tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal. Walaupun sikap ini sebenarnya kurang patut. Kondisi ini diduga kemudian menjadikan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan lembaga penerima kerja pada lulusan pendidikan kesetaraan. Faktanya beberapa instansi pemerintah dan swasta tidak lagi menerima lulusan yang berijazah Paket C. Sebut saja misalnya POLRI/TNI, dan PT KAI.

Karena dalam kondisi apa pun, dengan pencapaian tingkat kompetensi yang belum tentu terstandar setiap peserta didik pasti dinyatakan lulus dari Paket A, Paket B atau Paket C. Tidak hanya pencapaian kompetensi yang tidak terstandar, bahkan banyak penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum terstandar proses pembelajaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketika proses pembelajarannya dipertanyakan maka hasil belajarnya pun juga pasti dipertanyakan, walau setiap peserta didik dinyatakan lulus oleh satuan pendidikan dan memperoleh ijazah. Inilah yang kemudian menurunkan marwah pendidikan kesetaraan.

Ketentuan ujian nasional pada pendidikan kesetaraan tidak lagi menentukan sebagai penentu kelulusan sebagaimana diatur dalam perubahan kedua PP 13 Tahun 2015 dipandang justru semakin melemahkan kualitas pendidikan kesetaraan. Secara obyektif kondisi ini tidak menguntungkan karena semakin memperburuk citra pendidikan nonformal. Asal ikut dan terdaftar, pasti kelak akan lulus. Persoalan apakah peserta didik menguasai kompetensi adalah urusan ke sekian.

Ketika ujian nasional pendidikan kesetaraan tidak lagi menentukan kelulusan, maka satuan pendidikan nonformal (baca PKBM) dapat menentukan kelulusan walaupun peserta didik memperoleh nilai yang minim dalam ujian nasional. Perolehan nilai ujian nasional yang minimalis juga menggambarkan pencapaian kompetensi yang minimalis pula. Persoalannya, apakah gambaran perolehan kompetensi yang minimalis ini pantas untuk diluluskan dari satuan pendidikan kesetaraan?

Hasil ujian nasional (pendidikan kesetaraan) minimalis karena diduga proses pembelajaran pada  sebagian satuan pendidikan nonformal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ada sebagian dari anggota masyarakat mempersepsikan pendidikan kesetaraan itu langsung mengikuti ujian nasional, dan masih ada penyelenggara pendidikan kesetaraan ada yang melayani permintaan seperti itu. Maka akan menjadi aneh ketika tidak ada proses belajar yang jelas kemudian ujian nasional pendidikan kesetaraan tidak lagi sebagai penentu kelulusan. Ini contoh ekstermnya.

Jika ditilik Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (6) menyatakan bahwa “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.” Artinya ada proses penilaian penyetaraan jika peserta didik ingin diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Proses penilaian penyetaraan (oleh pemerintah) inilah yang sekarang tidak dilakukan oleh pemerintah, karena kelulusan ditentukan Dinas Pendidikan bersama dengan perwakilan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar. Dan pada tahapan tersebut tidak ada proses penilaian penyetaraan.

Ketentuan pasal dalam Undang-undang tersebut linier dengan bunyi Pasal 115 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi “Hasil  pendidikan  nonformal  dapat  dihargai  setara dengan  hasil  pendidikan  formal  setelah  melalui  uji kesetaraan  yang  memenuhi  Standar  Nasional Pendidikan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk  oleh Pemerintah  atau  pemerintah  daerah  sesuai kewenangan  masing-masing,  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan peruncangan-undangan.” Sedangkan ketentuan pasal 115 ayat (2) berbunyi “Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C,  dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.”

Memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal 115 di atas dapat disimpulkan harus ada uji kesetaraan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Artinya ketika kelulusan pendidikan kesetaraan yang dipraktekkan selama dua tahun terakhir ini tidak sesuai dengan kaidah yuridis formal. Kalau boleh jujur selama dua tahun ini kelulusan peserta didik tidak dapat disetarakan dengan pendidikan nonformal karena tidak ada ujian nasional yang berfungsi sebagai uji kesetaraan. Dulu ujian nasional pendidikan kesetaraan dijadikan tolok ukur atau penentu kelulusan peserta didik yang diartikan adanya proses penilaian penyetaraan. Proses penilaian penyetaraan atau uji kesetaraan dua tahun sebelumnya dilakukan melalui ujian nasional (pendidikan kesetaraan).

Dengan demikian, jika lulusan pendidikan kesetaraan ingin disetarakan dengan pendidikan formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 2 dan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ayat 1 dan 2) harus dilakukan uji kesetaraan. Uji kesetaraan dapat dilakukan dengan menjadikan nilai ujian nasional (pendidikan kesetaraan) sebagai penentu kelulusan. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan marwah pendidikan kesetaraan, sehingga instansi pemerintah maupun swasra kembali dengan tangan terbuka bersedia menerima lulusan pendidikan kesetaraan. Setuju? [fauzep]