IPABI Papua 133Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Karena itulah menurut saya kaum pamong belajar harus merubah nasibnya menjadikan profesi yang terstandar kualifikasi dan kompetensinya. Ketika pamong belajar tidak pernah distandarisasi profesinya akan melemahkan posisi kaum pamong belajar itu sendiri, karena hanya akan dipandang sebelah mata oleh pihak lain.

Lihat saja, saat ini jabatan pamong belajar sudah menjadi keranjang sampah karena semua kualifikasi bisa masuk. Padahal sebagai sebuah profesi harus jelas dan terstandar kualifikasi. Begitu juga persoalan kompetensi, ketika kompetensi tidak distandarkan bagaimana kaum pamong belajar bisa dituntut bekerja profesional karena mereka tidak punya tolok ukur kinerja. Ketika kualifikasi jelas dan kompetensi terukur, maka imbasnya adalah bermutunya layanan pendidikan nonformal yang dicakupi oleh kaum pamong belajar. Artinya, langkah standarisasi kualifikasi dan kompetensi merupakan langkah strategis menuju kualitas layanan pendidikan non formal.

Memang tidak semua pamong belajar yang berkualifikasi non kependidikan lemah, justru mereka ini lebih militan dibandingkan dengan pamong belajar yang berkualifikasi kependidikan. Namun untuk meneguhkan pamong belajar sebagai profesi harus memiliki landasan keilmuan yang jelas, karena itulah saya selalu mendorong jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) untuk bersama-sama merumuskan pendidikan profesi pamong belajar, yaitu pendidikan tinggi setelah sarjana (baik itu jurusan PLS maupun non-PLS, serta untuk non kependidikan). Juni 2010 P2PNFI Reg II sudah mengakomodasi pertemuan jurusan PLS di antaranya juga membahas konsep pendidikan profesi pamong belajar, sebulan kemudian P2PNFI Reg I meneruskan sebagai kegiatan jilid kedua. Namun sekarang koq tidak ada lagi gaungnya.

Sementara itu, sampai saat ini secara resmi IPABI Pusat belum pernah sekalipun menuntut tunjangan profesi. Jika itu menjadi harapan seluruh pamong belajar se-Indonesia, memang iya. Tapi secara organisasi IPABI belum pernah menyuarakan seperti itu. Setiap kesempatan yang selalu dikedepankan adalah mengapa kaum kami sampai saat ini belum distandarkan oleh pemerintah? Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 pamong belajar tidak diatur. Sedangkan dalam UU nomor 20 Tahun 2003 pamong belajar dianggap sebagai kaum banci. Mengapa? Karena, di dalam pasal 1 ayat 6 dinyatakan sebagai pendidik, sedangkan dalam penjelasan pasal 39 kami dinyatakan sebagai tenaga kependidikan. Bukankah ini banci? Secara teoritis akan menjadi kendala dalam menyusun draf standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar. Diidentifikasi ada lima butir yang tidak tepat pada draf BSNP versi Desember 2007, dan sudah dikirim surat keberatan kepada Mendiknas dan BSNP. Tampaknya terhadap persoalan ini sudah dilakukan kaji ulang oleh BSNP dan Kemdiknas, namun sayang IPABI belum pernah sekalipun diajak untuk membicarakan draf standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar.

Terhadap ketiadaan aturan tentang standar pamong belajar sebagai pendidik IPABI sudah dua kali mengajukan surat resmi kepada Kemdiknas. Pertama, IPABI mengajukan usulan amandemen terhadap PP 19 Tahun 2005 dan dijawab dengan surat nomor11605/A.5.1/HK/2010 tertanggal 3 Maret 2010 yang disimpulkan oleh Kemdiknas bahwa usulan amandemen sudah kurang relevan dan usulan tersebut sudah diakomodasi dalam PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan. IPABI pun menjawab, bahwa setelah dipelajari masih terdapat kekosongan hukum karena dalam pasal 176 ayat 4 yang berbunyi Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dalam hal dimaksud pasal 176 ayat 4 tersebut maka Pamong Belajar belum memiliki acuan karena dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum diatur. Di samping itu, dengan belum tercantumnya pamong belajar di dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005, dinilai bahwa saat ini pamong belajar belum memiliki standar yang jelas sebagai pendidik.

Sementara pada jawaban kedua nomor 75301/A.5.1/HK/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 dinyatakan bahwa Kemdiknas sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pamong Belajar. Satu minggu setelah surat jawaban diterima, IPABI berusaha melakukan kontak untuk mengetahui nasib rancangan Permendiknas tersebut, namun belum diperoleh jawaban yang memuaskan.

Karena itulah, ketika upaya kaum pamong belajar merubah nasibnya, dan memperjuangkan pamong belajar sebagai profesi yang distandarkan tidak segera diakomodasi, maka Mahkamah Agung akan menjadi sandaran kami dengan mengajukan uji materi PP 19 tahun 2005. Uji materi bisa dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan tidak ada lagi tenggat waktu 180 hari untuk melakukan uji materi. Dengan demikian uji materi Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 terhadap Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 masih tetap relevan bagi pamong belajar dan tidak ada halangan untuk dilakukan. Langkah ini akan dilakukan jika Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pamong Belajar tidak segera diterbitkan. Profesi guru sudah memiliki standar kualifikasi dan kompetensi guru sejak tahun 2007 dengan terbitnya Permendiknas nomor 16 tahun 2007.

IPABI akan melakukan uji materi dan memasukkan pasal atau ayat yang mengatur pamong belajar yang memiliki (1) kualifikasi pendidikan akademik minimum diploma IV atau sarjana; (2) kesesuaian latar belakang pendidikan tinggi dengan bidang yang diampu; dan (3) memiliki sertifikat profesi pamong belajar. Rumusan ini setara dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 29 PP 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang guru sebagai pendidik (ayat 1 sampai dengan ayat 6).