Pengelola Kursus Ngeblog 1Ada dua hal yang menarik mengkaji Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri. Pertama, format ujian nasional bagi peserta kursus efektif mulai 1 Januari 2009 dihapus diganti dengan uji kompetensi. Kedua, memberikan peluang kepada warga masyarakat yang belajar mandiri untuk dapat mengikuti uji kompetensi. Keluarnya Permendiknas tersebut memberikan beberapa implikasi teknis yang perlu diantisipasi oleh berbagai pihak, terutama pemangku kepentingan terkait dengan kursus dan pelatihan.

Dalam konteks peraturan tersebut dimungkinkan seorang warga masyarakat yang melakukan proses belajar secara mandiri dan menguasai kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kelulusan untuk bidang keahlian tertentu bisa mengikuti uji kompetensi, walaupun ia tidak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di lembaga kursus dan pelatihan. Warga masyarakat yang belajar mandiri dapat mengikuti uji kompetensi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan (pasal 6 ayat 2 Permendiknas nomor 70 Tahun 2008). Ketentuan ini ditegaskan pula dalam ayat 1 pasal yang sama bahwa setiap warga negara Republik Indonesia dapat mengikuti uji kompetensi.

Uji kompetensi bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Peserta uji kompetensi yang lulus dinyatakan dengan sebutan Kompeten

Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah atau Kementrian dengan surat pengakuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi (TUK) yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi setelah melalui proses penilaian.

Persoalan kemudian muncul ketika pemerintah menerbitkan standar kompetensi lulusan berdasarkan bidang keahlian sebagaimana tercantum dalam Permendiknas nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus. Terdapat inkonsistensi dalam penerbitan hukum positif terhadap pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.

Pertama, dilihat pada nomenklatur Permendiknas nomor 70 Tahun 2008, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus Dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri, jelas secara eksplisit mengakui masyarakat yang belajar mandiri. Namun tidak pada nomenklatur Permendiknas nomor 47 Tahun 2010 yang berjudul Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Pada Pendidikan Nonformal. Kedua, dalam pasal 1 ayat 1 Permediknas nomor 47 Tahun 2010 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan kursus digunakan sebagai pedoman penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus.

Standar kompetensi lulusan kursusdigunakan sebagai parameter utama dalam menentukan kompeten tidaknya seseorang dalam bidang keahlian tertentu, terlepas apakah ia mengikuti atau tidak kursus pada lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Mudah-mudahan inkonsistensi hukum positif ini tidak akan menghalangi warga masyarakat yang belajar mandiri untuk mengikuti uji kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK). Berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan warga masyarakat yang akan mengikuti uji kompetensi dapat langsung mendaftarkan diri ke TUK terdekat. Semoga pengalaman pahit pesekolahrumah pada tahun 2011 tidak mengimbas pada pembelajar mandiri kursus.