pelaksanaan UNSemarang (26/11/2015) Senin 30 November 2015 sudah dipastikan akan dilaksanakan secara serentak uji kompetensi bagi pamong belajar dan penilik. Uji kompetensi ini dilakukan untuk memetakan kompetensi pamong belajar dan penilik yang dapat bermanfaat untuk pengambilan kebijakan dalam peningkatan kompetensi kedua insan pendidikan nonformal tersebut. Tidak ada konsekuensi apa pun jika hasil uji kompetensi dinyatakan tidak layak atau di bawah standar.

Sebagian kalangan pamong belajar dan penilik ada yang resah jika hasil uji kompetensi akan menentukan kedudukannya dalam jabatan fungsional. Sama sekali tidak. Konsekuensi terburuk hanya bagi yang akan naik jabatan, jika tidak lulus uji kompetensi kenaikan pangkat dan jabatan tertunda. Tidak ada konsekuensi dicopot dari jabatan fungsional pamong belajar atau penilik jika hasil uji kompetensi jeblok.

Jebloknya hasil uji kompetensi justru dapat dijadikan penanda bahwa pamong belajar dan penilik belum mampu menguasai standar kompetensi. Artinya perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Upaya untuk mencari bocoran soal atau tindakan tidak terpuji lainnya pada saat uji kompetensi justru akan mengaburkan hasil uji kompetensi. Karena tidak bisa menggambarkan peta kompetensi sesungguhnya.

Uji kompetensi pamong belajar dan penilik menjadi urgen dalam era globalisasi, karena kompetensi merupakan persyaratan untuk melaksanakan tugas pokok jabatan secara profesional. Pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional tidak lagi bisa dilaksanakan secara asal-asalan oleh orang yang tidak kompeten karena akan menghadirkan mal praktik pelaksanakan jabatan fungsional.

Masih banyak di antara pamong belajar dan penilik yang resah menghadapi uji kompetensi, bahkan ada yang terkesan menghindar khawatir jika hasilnya jelek. Hal ini menghinggapi sebagian pamong belajar senior yang khawatir hasil uji kompetensi kalah dengan pamong belajar yunior. Di kalangan penilik kekhawatiran muncul karena selama ini pelaksanaan tugas pokok penilik tidak berlandaskan kompetensi yang seharusnya dimiliki.

Sebenarnya uji kompetensi tidak perlu ditakutkan jika selama ini melaksanakan tugas pokok sesuai dengan butir angka kredit jabatan fungsional dan dalam melaksanakan bersendikan pada standar kompetensi. Persoalannya, standar kompetensi pamong belajar dan penilik baru diterbitkan pada tahun 2014. Sehingga sebagai penanda kompetensi, standar kompetensi tersebut belum mendarahdaging di kalangan pamong belajar dan penilik. Namun demikian, jika melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilaksananakan mengikuti kaidah keilmuan maka uji kompetensi akan dapat dengan mudah dilalui. Sudah barang tentu hal tersebut hanya dapat terjadi jika pamong belajar atau penilik selalu memutakhirkan informasi dan ilmu pengetahuan dalam tugas sehari-hari.

Memang, pelaksanaan uji kompetensi yang baru pertama kali ini dilakukan terkesan tergesa-gesa. Informasi belum sampai di kalangan pamong belajar dan penilik secara merata. Namun dengan mengandalkan media sosial dan jejaring organisasi profesi IPABI dan IPI dalam sosialisasi, pelaksanaan uji kompetensi mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Saat ini (26/11/2015) soal uji kompetensi pamong belajar dan penilik sudah selesai dicetak dan siap untuk didistribusikan. Tidak ada alasan bagi pamong belajar dan penilik untuk menghindar dari uji kompetensi ini. Seharusnya memontum uji kompetensi yang pelaksanaannya beriringan dengan uji kompetensi guru dapat dijadikan tonggak bahwa tidak ada diskriminasi perlakuan antara pendidik dan tenaga kependidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Justru melalui uji kompetensi ini akan semakin meneguhkan jabatan pamong belajar dan penilik sebagai jabatan profesional yang semakin diakui keberadaannya oleh masyarakat luas.