Tugas dan Kewenangan Satuan Pendidikan dan Peran FTPKN dalam Pelaksanaan USBN

Yogyakarta (11/02/2018) Ujian sekolah berstandar nasional (USBN) merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikaan. Namun untuk menjaga mutu, maka ada beberapa aspek yang harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kisi-kisi soal, 20%-25% soal achor, dan prosedur pelaksanaan yang terstandar. Kemudian, bagaimana tugas dan kewenanangan satuan pendidikan (baca PKBM atau SKB) dalam pelaksanaan USBN pendidikan kesetaraan?

Pedoman Operasional Standar (POS) USBN halaman 11 disebutkan tugas dan kewenangan satuan satuan pendidikan dalam pelaksanaan USBN sebagai berikut.

  1. Membentuk panitia USBN.
  2. Melakukan sosialisasi USBN.
  3. Menerima kisi-kisi indikator soal dari KKG/MGMP.
  4. Mengoordinir penyusunan soal USBN.
  5. Mengatur ruang USBN.
  6. Menetapkan pengawas ruang USBN.
  7. Menentukan kriteria kelulusan siswa (peserta didik) dari sekolah (baca: SKB/PKBM).
  8. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya.
  9. Menggandakan naskah soal USBN berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
  10. Menyiapkan sarana pendukung USBN.
  11. Melaksanakan USBN sesuai POS USBN.
  12. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban peserta USBN.
  13. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil USBN kepada peserta USBN.
  14. Untuk SILN menetapkan hasil USBN serta menyampaikan laporan pelaksanaan ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Sosial Budaya.
  15. Mengirimkan hasil USBN ke Kementerian melalui Dapodik, Dapodikmas, atau EMIS.

Sesuai dengan kedudukan USBN sebagai bentuk penilaian oleh satuan pendidikan, maka butir 4 menyebutkan bahwa satuan pendidikan mengoordinir penyusunan soal USBN. Karena kisi-kisi soal dari pusat belum sampai pada indikator, maka perumusan indikator dilakukan bersama-sama para tutor yang tergabung pada Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional (FTPKN) Kabupaten/Kota. Keterlibatan FTPKN kabupaten/kota ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Pada prakteknya, bisa saja para tutor mata pelajaran, yang tergabung dalam FTPKN kabupaten/kota itu, melakukan pengembangan instrumen sampai pada tahapan penyusunan soal. Namun keputusan pemakaian soal tetap merupakan kewenangan satuan pendidikan sebagaimana disebutkan pada butir 4 di atas. Tugas FTPKN kabupaten/kota adalah menelaah kisi-kisi, merumuskan indikator, menerima 25% soal dari pusat, merakit soal, kemudian menyerahkan pada setiap tutor mata pelajaran untuk dijadikan paket soal satuan pendidikan (SKB/PKBM). [fauziep]

5 tanggapan pada “Tugas dan Kewenangan Satuan Pendidikan dan Peran FTPKN dalam Pelaksanaan USBN”

  1. Dari pusat perlu mengirim juknis/juklak ke dinas kabupaten agar dinas kabupaten segera mengambil lanhkah untuk pembentukan FTPKN

  2. Butir 4 dan 10 di atas sepertinya ada kewenangan melaksanakan USBN berbasis komputer. Tapi melihat butir 9 istilah menggandakan ini bisa jadi adalah hardcopy bukan softcopy.

  3. Kewenangan 3, kompetensi tutor di uji, karena menjabarkan indikator harus tahu Taksonomi Bloom yg sudah direvisi. Peran Forum sangat diharapkan untuk merefres kembali kompetensi tutor.

Komentar ditutup.