pelaksanaan UNYogyakarta (26/12/2014) Seorang ibu yang memiliki putri bersekolahrumah gundah gulana anaknya tidak lulus ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket C tahap II Agustus 2014 karena nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak muncul alias kosong. Padahal Puspa, sebut saja nama putrinya, benar-benar mengikuti ujian nasional mata pelajaran tersebut: menandatangani presensi ujian, mengisi lembar jawab dan pengawas ruang menarik kembali lembar jawab ujian nasional.

Ketika ditanyakan kepada satuan pendidikan penyelenggara, yaitu PKBM Ki Hadjar Dewantara di wilayah Tangerang Selatan,  tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Pihak penyelenggara menjelaskan bahwa semua lembar jawab sudah dikirim kembali seperti tertuang dalam berita acara. Mencari penjelasan kepada Dinas Pendidikan Kota pun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Pada pertengahan bulan November sang Ibu mengirim pesan melalui inbox facebook pada saya dan mendiskusikan permasalahan tersebut. Saya menyarankan untuk melacak ke Puspendik Balitbangdikbud di Jalan Kebon Sirih Jakarta. Hasil pelacakan di Puspendik memperoleh jawaban bahwa Puspendik tidak menerima nilai untuk mata pelajaran tersebut dari hasil pemindaian.

Ternyata Puspa tidak sendirian, masih banyak peserta UNPK di wilayah Tangerang Selatan. Menurut informasi yang dikumpulkan dari salah seorang Ketua Pengurus Pusat ASAH PENA, Budi Trikorayanto, ada puluhan peserta ujian tidak lulus karena nilai tidak keluar padahal yang bersangkutan hadir dan mengerjakan soal serta mengembalikan lembar jawab. Menurut Budi Trikorayanto ada 29 peserta ujian Sekolah Pelangi, 9 dari PKBM Ki Hajar Dewantara dan satu peserta UNPK dari Sekolahrumah Kak Seto yang tidak lulus karena diduga lembar jawab hilang. Ditengarai nilai tidak keluar karena kasus lembar jawab tidak keluar juga terjadi di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Suatu keanehan yang luar biasa. Sebenarnya cara untuk melacaknya sangat sederhana. Setiap pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan pasti memiliki berita acara pelaksanaan UNPK yang memuat kehadiran dan jumlah lembar jawab. Persoalannya adalah kurangnya perhatian dari pihak terkait untuk memperjelas kasus ini. Ini adalah sebuah kelalaian yang menyebabkan nasib anak bangsa menjadi terkatung-katung nasibnya. Puspa dinyatakan tidak lulus bukan karena tidak mampu mencapai prestasi, tidak lulus karena kelalaian petugas.

Jika Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai pelaksana UN tidak segera mengusut masalah ini, berarti telah melakukan pendzaliman terhadap anak bangsanya sendiri. Sekaligus melakukan pembiaran kelalaian yang mengakibatkan kerugian peserta UNPK.

Kasus ini menambah panjang daftar masalah pada pelaksanaan UNPK tahap II, sehingga barangkali benar adanya jika pemerintah menghapus UNPK tahap II untuk fokus pada sekali saja UNPK tapi dilaksanakan dengan bermartabat, jujur dan terkendali.