Tulisan lama yang belum sempat diterbitkan.

guruBerita Kompas pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009 telah menimbulkan keresahan di kalangan guru. Para guru khawatir bahwa tunjangan profesi akan dihentikan manalaka peraturan pemerintah tentang dosen dan peraturan presiden tentang tunjangan profesi belum dikeluarkan hingga bulan Juni tahun ini maka tunjangan profesi akan dihentikan. Bahkan di harian itu juga disebutkan yang selama ini sudah diterima harus dikembalikan secara bertahap oleh guru. Sontak saja berita tersebut membuat keresahan pada sebagian kalangan guru. Konon, pada Senin malam Mendiknas mendadak dipanggil Presiden untuk membahas persoalan tersebut, dan pada keesokan harinya Kompas (31 Maret) sudah memuat berita bahwa pemerintah menjamin tunjangan profesi bagi guru tetap dibayarkan.

Persoalan tersebut di atas pada awalnya muncul karena belum cairnya tunjangan profesi bagi guru di bawah naungan Departemen Agama, yaitu para guru madrasah atau guru agama di sekolah umum yang berstatus sebagai pegawai Departemen Agama. Karena belum cair hingga saat ini, walaupun sudah lolos sertifikasi profesi guru sejak tahun 2007, maka Menteri Agama berkirim surat kepada Menteri Keuangan menanyakan pokok persoalan tersebut. Kemudian terbitlah surat Menkeu nomor S-145/MK05/2009 soal pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen PNS/non-PNS pada Depdiknas dan Depag dinyatakan jika sampai akhir Juni Peraturan Pemerintah tentang Dosen dan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Profesi belum ditetapkan, maka pembayaran tunjangan profesi untuk sementara dihentikan. Bahkan menurut surat Menkeu tersebut para guru harus mengembalikan tunjangan profesi yang sudah diterima, jika sampai akhir tahun ini kedua perangkat hukum tersebut belum ditetapkan. Isi surat menyurat antar menteri inilah yang kemudian menimbulkan keresahan di kalangan guru, terutama surat jawaban dari Menkeu.

Dari sisi kepegawaian para guru penerima tunjangan profesi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama guru yang berstatus pegawai daerah atau pegawai kabupaten/kota karena sekolah tempat bekerja guru berada di bawah Dinas Pendidikan di pemerintah kabupaten/kota (ada sebagian guru berstatus sebagai pegawai pemerintah provinsi, yaitu guru Sekolah Luar Biasa (SLB) karena SLB berada di lingkungan pemerintah provinsi). Kedua guru yang berstatus sebagai pegawai pusat yaitu guru di lingkungan madrasah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah) atau guru agama di sekolah umum namun berstatus sebagai pegawai Depag). Para guru pada kelompok kedua inilah yang sampai saat ini belum menerima tunjangan profesi walaupun di antara mereka ada yang lulus sertifikasi profesi sejak tahun 2007.

Penyebab mengapa para guru Depag belum menerima tunjangan profesi karena tunjangan profesi harus melekat di dalam rincian gaji, pada rekening DIPA masuk dalam kelompok belanja pegawai. Sedangkan selama ini tunjangan profesi guru belum diatur dalam peraturan perundangan setingkat Peraturan Presiden, sehingga Departemen Keuangan tidak bisa mencairkan. Perlu diketahui bahwa berbagai bentuk tunjangan untuk PNS, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lainnya harus diatur dengan peraturan setingkat Peraturan Presiden. Sementara itu untuk tunjangan profesi belum diatur. Karena tunjangan profesi belum muncul dalam struktur gaji PNS maka tidak dapat dibayarkan oleh Depkeu.

Para guru yang berstatus sebagai pegawai daerah selama ini dapat menerima tunjangan profesi karena dimasukkan dalam rekening bantuan sosial dan didekonsentrasikan ke provinsi kemudian satuan kerja di Dinas Pendidikan Provinsi mentransfer tunjangan profesi ke rekening para guru. Dimasukkannya ke dalam rekening bantuan sosial DIPA Depdiknas, karena APBN tidak dapat memasukkan tunjangan profesi ke dalam belanja pegawai pemerintah daerah. Oleh karena itu ditempuh jalan melalui skema bantuan sosial. Bedanya dengan pegawai pusat yang masuk dalam struktur gaji dimana pajak penghasilan tunjangan profesi akan ditanggung negara, sedangkan guru penerima tunjangan profesi melalui skema bantuan sosial pajak penghasilan ditanggung oleh guru yang bersangkutan. Sehingga ada perbedaan penerimaan bersih antara guru pusat dan guru pemda.

Dengan demikian bagi guru sekolah umum yang berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah sebenarnya tidak menjadi persoalan, karena pada tahun anggaran 2009 tetap dialokasikan dan akan dibayarkan sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Masalah substansial yang perlu disoroti adalah mengapa sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak segera dikeluarkan peraturan perundang-undangan tentang tunjangan profesi guru. Mengapa surat menyurat antar menteri harus menunggu setelah 4 tahun dari terbitnya undang-undang tersebut. Belum ditetapkannya tunjangan profesi guru ke dalam peraturan presiden menyiratkan adanya perlakuan yang berbeda antara guru umum dan guru madrasah. Hal ini akan memperbesar tudingan bahwa guru madrasah dianaktirikan nasibnya oleh pemerintah. Pada proses sertifikasi pun para guru madrasah sudah merasa dipersulit oleh masalah kuota, sekarang ditambah masalah belum cairnya tunjangan profesi hanya karena persoalan administrasi. Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, kementerian PAN dan Sekretariat Negara, dipandang kurang bergerak cepat dalam merumuskan peraturan presiden tentang tunjangan profesi guru. Memperhatikan kondisi ini saya menilai bahwa kita sebagai bangsa masih cenderung bersikap reaktif dibanding proaktif. Suatu kebijakan baru akan ditetapkan ketika ada aksi atau desakan, dibandingkan berangkat dari suatu perencanaan yang matang.

Pun, dengan adanya surat Menkeu di atas kemudian diketahui bahwa tunjangan profesi dosen juga belum dapat dicairkan karena belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Dosen sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kalau sudah begini, jangan salahkan masyarakat jika kemudian muncul opini bahwa pemerintah mengambil momentum pilihan presiden ketika untuk mengeluarkan peraturan perundangan terkait guru dan dosen!