sk-penilik(Ambon, 18/05/2012) Selesai pelaksanaan uji petik pedoman tugas pokok penilik dan pamong belajar di Ambon, Maluku, empat orang penilik yang menjadi responden menemui saya. Keempat penilik Kota Ambon tersebut pada awalnya menanyakan statusnya sebagai penilik.

Sejurus kemudian kami berlima terlibat dalam diskusi yang serius. Pada awalnya saya menduga keempat penilik, yang memang hanya ada empat orang penilik yang masih bertugas di Kota Ambon, mengalami kesulitan terhadap proses kenaikan pangkat/jabatan melalui angka kredit berdasarkan peraturan yang baru. Dari keempat penilik itu, hanya satu orang yang memiliki kualifikasi sarjana (itu pun sudah mendekati pensiun). Sedangkan tiga lainnya memiliki kualifikasi ijasah SMA. Saya sempat menyarankan untuk mengajukan bantuan pendidikan S1 bagi penilik untuk menyesuaikan syarat kualifikasi sebagaimana dituntut dalam Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010.

Ketika menyinggung tentang kenaikan jabatan dengan angka kredit, saya melihat keempat penilik ini tidak tegas menjawab. Malah saling berpandangan mata. Kemudian saya tanya, apaka bapak/ibu sudah memiliki PAK atau belum? Bagaimana dengan kenaikan pangkat terakhir menggunakan angka kredit tidak? Dijawab tidak. Lho koq bisa? Lalu saya tanyakan apakah ada yang membawa dokumen pengangkatan penilik.

Kemudian salah seorang di antaranya mengeluarkan sebuah dokumen surat keputusan Walikota Ambon. Surat tersebut berbunyi pengangkatan pelaksanaan tugas penilik PLS pada Unit Kerja Dinas Pendidikan Kota Ambon, Surat keputusan tersebut terdiri dari dua lampiran, lampiran pertama daftar nama pegawai negeri sipil daerah yang ditugasi melaksanakan tugas penilik, dan lampiran kedua berisi daftar nama TLD dan FDI kota Ambon.

Ada hal yang lucu, pengangkatan penilik disatukan dengan penugasan pegawai honorer menjadi TLD dan FDI. Menurut penjelasan Ketua IPI Maluku, Wahab Slamat, keempat PNS tersebut oleh Walikota ditugasi untuk mengisi kekosongan kursi penilik terdahulu yang sudah purna tugas atau mutasi. Namun proses pengisiannya tidak dengan pengangkatan ke dalam jabatan penilik, melalinkan hanya penugasan pelaksanaan tugas penilik.

Memperhatikan penjelasan dari keempat penilik itu, dapat disimpulkan bahwa kenaikan pangkat terakhir belum menggunakan angka kredit dan dalam sebutan jabatan dalam SK pangkat terakhir tidak menyebutkan jabatan penilik. Namun sebagai pelaksana dan atau pembantu pimpinan, artinya secara administrasu kepegawaian mereka berempat ini masih berstatus sebagai staf biasa bukan pejabat fungsional penilik. Karena mereka tidak memiliki surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan penilik.

Selama ini, sejak tahun 2009, mereka berempat ini sudah melaksanakan tugas sebagai penilik, namun ada sejumlah kesulitan untuk mengangkat ke dalam jabatan penilik. Pertama kualifikasi pendidikan tidak memenuhi syarat karena belum berkualifikasi sarjana. Hanya satu orang yang memiliki kuaifikasi sarjana, namun sudah memasuki usia 55 tahun sehingga tidak bisa diangkat ke dalam jabatan penilik untuk pertama kalinya. Ketentuan mensyaratkan bahwa pengangkatan pertama kali dalam jabatan penilik maksimal berusia 51 tahun.

Kesulitan terhampar di depan mata, karena mereka ini sebelum ditugasi melaksanakan tugas sebagai penilik adalah staf di seksi PLS dan Tata Usaha, artinya memang berasal dari staf dan belum mengantongi dokumen pengangkatan ke dalam jabatan penilik.

Artinya selama ini, paling tidak sejak 2009, secara administrasi kepegawaian tidak ada penilik di Kota Ambon.

Karena itulah, sore harinya (18/5/2012) saya mengadakan pertemuan dengan Ketua IPI Provinsi Maluku untuk memfasilitasi nasib keempat rekan penilik itu, walaupun sudah tergambar kesulitan yang dihadapi untuk diangkat ke dalam jabatan penilik sesuai aturan yang ada.