UNPK Kota (2)Yogyakarta (30/12/2014) Persoalan pembatasan usia peserta didik program pendidikan kesetaraan akhir-akhir ini mengemuka. Terlebih setelah adanya pemberitaan di media lokal harian Surya Surabaya pada awal bulan ini, yang menyitir pendapat pejabat dinas provinsi bahwa akan ada pembatasan peserta usia pendidikan kesetaraan.

Sebenarnya tidak ada pembatasan usia peserta didik untuk program pendidikan kesetaraan. Sampai saat ini tidak ada satu ayat atau pasal pun produk hukum berupa peraturan menteri atau pun peraturan di atasnya yang mengatur pembatasan usia peserta didik pendidikan kesetaraan.

Memang pernah ada semacam surat edaran dari pejabat setingkat Dirjen yang mengatur pembatasan usia peserta didik pendidikan kesetaraan, namun surat edaran tersebut tidak pernah dianggap. Tidak pernah dianggap oleh sebagian penggitan pendidikan kesetaraan, khususnya pesekolahrumah, karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Coba simak Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pada pasal 3 dinyatakan bahwa wajib belajar dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Artinya Program Paket A dan Paket B yang merupakan bentuk jalur pendidikan nonformal ikut melaksanakan program wajib belajar. Dan tidak ada pembatasan usia peserta didik dalam peraturan pemerintah tersebut.

Wajib belajar sendiri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan kesetaraan (Paket A dan Paket B) merupakan salah bentuk perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal, atau memilih untuk tidak masuk melalui jalur pendidikan formal.

Untuk Program Paket C secara lebih tegas usia sekolah bisa mengikuti pendidikan kesetaraan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mendikbud nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruhwarga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

Pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa sasaran penyelenggaraan PMU adalah setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97 % (sembilan puluh tujuh persen)pada tahun 2020. Sedangkan pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaran PMU meliputi jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal 3 bahwa pendidikan menengah universal pada jalur pendidikan menengah dilaksanakan melalui program Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal lainnya yang sederajat.

Menyimak isi Permendikbud nomor 80 Tahun 2013 secara utuh dapat dipastikan bahwa anak usia sekolah tidak diharamkan untuk mengikuti program Paket C atau bentuk satuan pendidikan nonformal lainnya yang sederajat.

Jadi sangat tidak mungkin, bahkan tidak adil jika ada pembatasan peserta didik pendidikan kesetaraan karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lalu apa makna dari pembatasan usia peserta didik untuk mengikuti pendidikan kesetaraan? Memang Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mulai tahun 2015 akan menginisasi kembali program pendidikan kesetaraan. Menurut info sudah dialokasikan anggaran untuk itu. Boleh jadi pembatasan usia peserta didik diberlakukan bagi penyelenggara atau satuan pendidikan yang akan mengajukan bantuan operasional (BOP) pendidikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Artinya, bagi satuan pendidikan yang tidak mengajukan bantuan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tidak diharamkan menerima peserta didik pada rentang usai sekolah karena dijamin oleh peraturan perundangan yang berlaku.