Paket C Vokasi, Bukan Paket C Kejuruan

Paket C KejuruanPadang (28/03/2016) Tujuh tahun lalu Program Paket C Kejuruan pernah lahir karena kebutuhan untuk menampung peserta ujian nasional asal SMK yang tidak lulus. Saat itu ujian nasional pendidikan kesetaraan menampung peserta didik alih jalur dari SMK ke Paket C Kejuruan. Kini Program Paket C Kejuruan seakan dihapus, dan dikembangkan Paket C Vokasi.

Sebenarnya Program Paket C Kejuruan sudah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan atau Paket C Setara SMK. Payung hukum ini diterbit untuk memayungi peserta didik SMK yang gagal ujian nasional untuk alih jalur ke Paket C Kejuruan sehingga tidak perlu mengulang kelas atau mengikuti ujian nasional SMK tahun berikutnya.

Sebelumnya sebagian peserta didik SMK yang gagal ujian nasional yang ingin alih jalur ke pendidikan kesetaraan “dipaksa” untuk mengikuti ujian Paket C Setara SMA jurusan IPA atau IPS. Jadi aneh, sekolah di SMK tapi lulus berijazah Paket C Setara SMA bukannya berijazah Paket C Setara SMK. Karena itulah kemudian dilahirkan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009.

Dalam perjalanan selanjutnya kemudian bermunculan Program Paket C Setara SMK baik diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) DIY dan oleh PKBM misalnya PKBM Mashagi Kabupaten Bogor. Penyelenggaraan Paket C Kejuruan mengadopsi struktur kurikulum SMK sesuai dengan program keahlian yang dipilih. Sebagaimana SMK, peserta didik Paket C Kejuruan harus lulus uji kompetensi sebelum mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan.

Sampai dengan tahun 2015 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) masih menyediakan tempat untuk peserta ujian nasional yang berasal dari Paket C Kejuruan (Paket C Setara SMK). Namun kini, pada Pedoman Operasi Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2015/2016 yang diterbitkan oleh BSNP tidak lagi mengakomodasi ujian Paket C Setara SMK. Tidak ada lagi jadwal yang disediakan untuk ujian nasional pendidikan kesetaraan untuk peserta didik Paket C Setara SMK. Dengan tidak diakomodasi Paket C Kejuruan pada ujian nasional, praktis Program Paket C Kejuruan dianggap sudah mati. Atau sengaja sebagai dimatikan.

Secara yuridis formal Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Program Paket C Kejuruan dipandang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Pada penjelasan pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C. Menurut undang-undang pendidikan kesetaraan merupakan bentuk pendidikan umum bukan pendidikan kejuruan. Namun demikian, sesuai dengan tuntutan dan karakteristik peserta didik maka dalam struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdapat mata pelajaran keterampilan fungsional.

Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan disusun untuk pencapaian standar kompetensi lulusan dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Artinya, sebelum adanya Paket C Kejuruan, pendidikan kesetaraan sudah diorientasikan pada pencapaian keterampilan fungsional. Jadi walau pendidikan kesetaraan merupakan jenis pendidikan umum, namun memiliki ciri khas adanya keterampilan fungsional pada muatan kurikulumnya.

Pada tahun 2010, Direktorat Pendidikan Kesetaraan waktu itu, mengembangkan tiga spektrum layanan pendidikan kesetaraan dalam memberikan pilihan layanan program yang sesuai kebutuhan peserta didik. Spektrum pendidikan kesetaraan adalah suatu model pendidikan kesetaraan yang menggambarkan kegiatan pendidikan bermuatan akademik, vokasi/keterampilan, dan terintegrasi keduanya yang didasarkan pada kebutuhan sasaran. Spektrum pendidikan kesetaraan membuka jalan menuju pendidikan berbasis pengetahuan (knowledge base) dan berbasis ekonomi (economy base). Ketiga spektrum layanan pendidikan kesetaraan yaitu: (1) Kesetaraan Murni Akademik (KMA), (2) Kesetaraan Integrasi Vokasi (KIV), dan (3) Kesetaraan Murni Vokasi (KMV).

Jadi sebenarnya pasca terbitnya Permendiknas nomor 36 Tahun 2009 tentang Paket C Kejuruan, pemerintah masih konsisten mengembangkan pendidikan kesetaraan berbasis vokasi atau keterampilan fungsional. Fakta tersebut semakin meneguhkan bahwa lahirnya Permendiknas tersebut lebih banyak didasari kepentingan untuk menampung peserta didik SMK yang gagal ujian nasional. Bukan pengembangan Paket C Kejuruan atau Paket C Setara SMK. Hal tersebut dibuktikan bahwa pada tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi kebijakan yang mengafirmasi keberadaan Paket C Kejuruan. Misalnya dengan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) atau Bantuan Operasional Kegiatan (BOK) pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Sampai saat ini belum ada kebijakan pemberian bantuan penyelenggaraan Paket C Kejuruan dari kementerian. Justru pada tahun 2010 mengembangkan tiga spektrum spektrum pendidikan kesetaraan, salah satunya adalah Kesetaraan Integrasi Vokasi. Lima tahun kemudian, yaitu pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengafirmasi kebijakan pengembangan keterampilan peserta didik pendidikan kesetaraan dengan menggulirkan program Paket C Vokasi.

Program Paket C Vokasi adalah bentuk layanan pendidikan menengah yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), yang berada pada jalur pendidikan nonformal, dengan dilengkapi keterampilan terstruktur dan dibuktikan dengan sertifikat uji kompetensi. Adapun Program Paket C Vokasi bertujuan untuk memberikan kompetensi setara SMA/MA melalui jalur pendidikan nonformal, dengan dilengkapi keterampilan vokasi yang terstruktur. Jenis keterampilan yang dipilih memiliki program yang terstruktur dan ada peluang uji kompetensi di sekitar penyelenggara Paket C Vokasi.

Peserta didik Paket C Vokasi tetap mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum Paket C Setara SMA bukan menggunakan kurikulum Paket C Setara SMK. Jadi setiap peserta didik yang tergabung dalam Paket C Vokasi setelah lulus akan mendapatkan ijazah Paket C Setara SMA ditambah sertifikat uji kompetensi. Sertifikat kompetensi ini diharapkan dapat membantu sebagai bekal untuk mencari atau memperoleh pekerjaan. Sudah barang tentu peserta didik yang memiliki sertifikat kompetensi akan lebih memudahkan mendapatkan pekerjaan karena pada saat ini berbagai sektor pekerjaan membutuhkan syarat kompetensi bukan sekedar ijazah sekolah atau yang setara.

Pola ini sebenarnya merupakan terobosan yang dapat dilakukan, karena untuk mengembangkan Paket C Setara SMK akan lebih rumit jika benar-benar mengikuti struktur kurikulum SMK sesuai dengan jenis pilihan programnya. Kerumitan akan dihadapi pada kesiapan sarana prasarana yang harus dipenuhi lembaga penyelenggara Paket C Setara SMK. Padahal yang diperlukan adalah kebisaan atau kompetensi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan.

Melalui terobosan ini, tanpa menyediakan sarana dan prasarana yang kompleks untuk mengembangkan Paket C Setara SMK, dapat diperoleh dua hal sekaligus. Peserta didik akan memperoleh ijazah setara SMA dan sertifikat kompetensi. Untuk efektivitas, maka integrasi pendidikan kesetaraan Paket C dan pendidikan keterampilan dilakukan pada saat peserta didik menduduki tingkatan enam semester III (setara kelas XII semester I). Pembelajaran keterampilan fungsional dilakukan pada dua semester terakhir sebelum menyelesaikan pembelajaran Paket C Setara SMA.

Dalam rangka mengembangkan Program Paket C Vokasi Kemendikbud pada tahun 2016 memberikan bantuan kepada lembaga penyelenggara Paket C. Bantuan diberikan untuk dua hal, yaitu bantuan pembelajaran pembelajaran Paket C dan bantuan pembelajaran keterampilan terstruktur. Bantuan pembelajaran Paket C diberikan kepada satuan pendidikan nonformal (PKBM dan SKB) yang sanggup bekerjasama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Bantuan pembelajaran keterampilan terstruktur diberikan kepada LKP yang melakukan kerjasama dengan PKBM yang menyelenggarakan Program Paket C Vokasi.