AbubakarJakarta (7/2/2014) Pada DIPA P2TK PAUDNI Kemendikbud tahun 2014 dipastikan insentif pamong belajar dan penilik sudah tidak dialokasikan. Kepastian ini diperoleh dari Kasubdit PTK Dikmas, Abubakar Umar kemarin di Jakarta (6/2014). Pada tahun 2013 lalu setiap pamong belajar dan  penilik masih menerima hak insentif sebesar dua juta rupiah setahun.

“Sesuai peraturan Menteri Keuangan dan hasil pengawasan dini PNS tidak boleh lagi menerima insentif”, ungkap Abubakar Umar melalui sms. Lebih dari itu, mulai tahun 2013 pamong belajar dan penilik sudah memperoleh tunjangan fungsional yang nominalnya lebih besar dari insentif dalam satu tahun.

Payung hukum insentif pamong belajar dan penilik selama ini tidak jelas. Pemberian insentif oleh Direktorat P2TK PAUDNI selama untuk memberikan tambahan kesejahteraan bagi PNS di lingkungan pendidikan nonformal yang sering bekerja di luar jam kerja. Namun, pemberian gaji, tunjangan dan insentif yang diterima oleh PNS harus jelas aturan hukumnya. Jika diteruskan pemberian insentif yang tidak jelas payung hukumnya, boleh jadi justru akan menjerat pengambil kebijakan ke ranah hukum.

Secara teori insentif akan diperoleh bilamana jumlah produksi atau jumlah penjualan melebihi target. Kalau memenuhi target saja maka tidak ada insentif, apalagi kalau target tidak dipenuhi, bisa jadi malah ada pemotongan gaji. Nah, apakah pemberian insentif selama ini sudah menggunakan landasan teori tersebut?

Di samping secara hukum lemah, pemberian insentif pamong belajar dan penilik selama ini lemah landasan teoritiknya. Landasan yang kuat adalah atas dasar belas kasihan semata, untuk sekedar mengurangi kesenjangan dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal. [fep]