2012 04 21 013Yogyakarta (15/01) Sudah ada pamong belajar yang terganjal tidak bisa naik jabatan dari Pamong Belajar Muda ke Pamong Belajar Madya karena terkendala oleh pasal 7 ayat 6 Permenpan RB Tahun 2010. Usulan Pamong belajar tersebut lolos dari BKD kabupaten/kota, tapi ditolak oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

BKN berasalan berdasarkan Juklak Jabfung PB dan angka kreditnya (Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN) pasal 49 uji kompetensi berlaku efektif mulai 1 Januari 2013. Padahal sampai sekarang belum ada pedoman uji kompetensi.

Konon pedoman dan bahan uji kompetensi sedang disusun oleh kementerian, dalam hal ini Direkorat Pembinaan PTK PAUDNI. Karena sampai kini belum terbit juga, akhirnya kebijakan pasal 7 ayat 6 ini telah memakan korban. Boleh jadi usulan lolos di BKD, tapi akan ditolak oleh BKN sebagai instansi yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan kenaikan pangkat PNS.

Anehnya, ketika pedoman dan bahan uji kompetensi sedang dibahas belum berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar sebagai acuan. Logikanya uji kompetensi pamong belajar disusun berdasarkan standar kompetensi pamong belajar.

Karena itulah akan bijaksana jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama BKN menunda pelaksanaan uji kompetensi pamong belajar sampai terbitnya standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar. Dengan demikian ketentuan pasal 49 Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 8 TAHUN 2011 dan Nomor 03/III/PB/2011 untuk diamandemen dengan menunda pelaksanaan sampai terbitnya pedoman uji kompetensi pamong belajar berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar.

Baca juga, tulisan saya pada 3 Maret 2012 Uji Kompetensi Pamong Belajar: Mulai 1 Januari 2013. Klik juga artikel ini Pamong Belajar yang Tersandera.