Logo_FK_PKBM_IndonesiaBalikpapan (10/08/2016) Terlepas bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang pembentukannya diinisasi oleh pemerintah, PKBM sebenarnya memiliki posisi strategis dalam kontelasi pendidikan nonformal. Hal tersebut diakui dalam peraturan sekelas Undang-Undang, yaitu UU nomor 20 tahun 2003. Namun ironisnya, posisi PKBM ternyata tidak sekuat posisi hukumnya. Bahkan kini PKBM banyak yang berada di persimpangan jalan, tetap bertahan mengarungi lautan dinamika pendidikan nonformal atau tenggelam.

Sejak diinisiasi tahun 1998 jumlah PKBM bertambah bak jamur di musim hujan, hingga terakhir tercatat mencapai angka 9327 PKBM. Banyak pihak yang tertarik mendirikan PKBM karena termotivasi banyaknya bantuan sosial yang dapat diakses untuk menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal. Akhirnya jumlah dan kualitas PKBM tidak terkontrol, sehingga muncul istilah PKBM abal-abal, yaitu PKBM spesialis penerima bantuan sosial yang ada ketika akan menerima bantuan namun hilang setelahnya.

Memang, ada PKBM yang dibentuk dengan semangat volunteer (relawan) dan benar-benar berakar pada filosofi dari, oleh dan untuk masyarakat. Namun sayang jumlahnya tidak banyak.

Untuk menjamin bahwa PKBM melaksanakan program pendidikan nonformal dengan layak, maka dilakukan akreditasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya PKBM yang tidak jelas keberadaannya atau abal-abal. Ketika lembaga PAUD serta Lembaga Kursus dan Pelatihan berbondong-bondong menyambut akreditasi dengan menyiapkan berbagai perangkat dokumen dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan, PKBM justru tenang-tenang saja. Hal tersebut ditunjukkan dengan prosentase PKBM yang mengajukan serta terakreditasi sangat rendah. Berdasarkan data akhir tahun 2015 baru sejumlah 42 PKBM dari jumlah 9.327 PKBM yang sudah terakreditasi atau 0,4%. Bandingkan dengan lembaga PAUD yang sudah mencapai 36.561 PAUD atau 19,2% terakreditasi dan 345 LKP atau 1,7% LKP terakreditasi.

Memperhatikan kondisi tersebut maka pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mendorong akreditasi PKBM dengan program gerakan Akreditasi 1000 PKBM. Namun sayang gerakan akreditasi ini belum menjadi kebutuhan, masih sebatas tuntutan dari pemerintah.

PKBM merasa belum membutuhkan akreditasi. Akreditasi dipandang tidak memiliki dampak apa pun terhadap PKBM. Di sisi lain menyiapkan akreditasi menyita tenaga dan sumber dana yang tidak sedikit sehingga dipandang tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh PKBM.  Ketika PKBM tidak memiliki tanggung jawab dan kebutuhan akan pengakuan kelayakan program yang diselenggarakan, maka gerakan akreditasi akan stagnan.

Forum PKBM selaku organisasi yang menaungi pengelola PKBM sudah saatnya untuk bergerak aktif melakukan penyadaran akan pentingnya akreditasi. Kebijakan akreditasi kini tidak lagi melalui tahapan akreditasi program dan akreditasi satuan pendidikan, namun menyatu. Ketika PKBM mengajukan akreditasi program maka secara otomatis satuan pendidikannya juga diakreditasi. Sehingga tahapan akreditasi menjadi lebih sederhana.

Saatnya Forum PKBM mulai membiasakan pada setiap anggotanya (baca: PKBM) untuk memenuhi standar nasional pendidikan dalam menyelenggarakan setiap layanan pendidikan nonformal. Pembiasaan ini dilakukan dengan cara melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi ke seluruh pelosok tanah air. Dari kegiatan studi banding ke berbagai negara, yang sudah dilakukan bertahun-tahun, banyak informasi yang bisa diserap dan diaplikasikan kemudian disesuaikan dengan menyusun dokumen pemenuhan standar nasional pendidikan.

Pada tahun 2016 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa aplikasi data pokok pendidikan (DAPODIK) diberlakukan untuk satuan pendidikan masyarakat termasuk PKBM. Era Nomor Induk Lembaga sudah tidak ada lagi, digantikan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Berdasarkan NPSN maka setiap peserta didik pada program layanan yang diselenggarakan PKBM akan mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Ke depan, peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan hanya akan diambil dari DAPODIK, tidak lagi dilakukan melalui pendaftaran.

Berbeda ketika aplikasi DAPODIK PAUD diluncurkan, terjadi sambutan luar biasa oleh lembaga PAUD karena ada dorongan dan gerakan dari asosiasi mereka (HIMPAUDI) pada berbagai level organisasi. Memasuki pada bulan Agustus 2016 ini, perkembangan entri data DAPODIK Dikmas kurang mendapat sambutan yang luar biasa. Kurangnya sambutan tersebut ditengarai karena lemahnya dokumen pendukung atau minimnya program yang diselenggarakan oleh PKBM.

Boleh jadi kebijakan akreditasi dan aplikasi DAPODIK akan mengerucutkan jumlah lembaga PKBM. Angka 9.327 PKBM yang tercatat selama ini diduga akan berkurang. Memang sebagian kalangan PKBM ada yang skeptis menanggapi kebijakan akreditasi dan aplikasi DAPODIK, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi jumlah PKBM. Memang ke depan hanya PKBM menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang layak yang akan diakui eksistensinya.

Karena itu, jika pembiasaan dalam menyelenggarakan program yang layak tidak dilakukan dan diintensifkan, bukan tidak mungkin yang terjadi adalah pembinasaan. Forum PKBM ikut memikul tanggung jawab dalam hal ini. Oleh karena itu program bimbingan teknis, pendampingan dan konsultasi pemenuhan standar nasional pendidikan harus menjadi arus utama kegiatan Forum PKBM. Arus utama untuk menyelamatkan keberadaan PKBM. Keberadaan PKBM yang kuat secara yuridis formal akan tergerus jika secara de facto tidak memiliki kelayakan dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal. [fauziep]