Masyarakat-Ekonomi-Asean-Tantangan-Indonesia-2015Oleh Nyimas Gandasari

Tahun 2014 memang masih tersisa dua bulan lebih. Namun saya tertarik untuk menyambut tahun baru lebih awal. Karena ada banyak isu seksi yang laik untuk direfleksikan bersama, khususnya pada bidang pendidikan nonformal dan informal (PNFI), di tahun 2015 mendatang. Selain tentu saja, per Oktober 2014 ini, setelah resmi dilantiknya Presiden RI dan wakilnya yang baru; Joko Widodo dan Jusuf Kalla, PNFI juga harus bersiap menyambut serangkaian agenda nasional dan internasional lainnya.

Isu-isu seksi tersebut saya rangkum dalam 3M.

M Pertama : Menteri Baru [Kebijakan Baru] Sampai hari Rabu (22/10) kemarin, Presiden terpilih; Jokowi, belum juga mengumumkan susunan mentri dalam Kabinet Indonesia Hebat (KIH). Komposisi menteri-menteri dalam KIH ini menjadi hal yang dinanti-nanti bukan saja oleh para akademisi dan praktisi PNFI, tapi oleh hampir semua kalangan. Tak berlebihan, memang. Karena konsekuensi yang niscaya terjadi dalam sebuah proses pergantian kekuasaan dan kepemimpinan adalah lahirnya kebijakan baru.

Wacana yang kuat berhembus, pada KIH yang telah disusun oleh Jokowi bersama tim transisinya, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan berdifusi menjadi Kementrian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan serta Kementrian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (lihat di sini : http://www.kabar24.com/…/kabinet-jokowi-jk-susunan-kabinet-…). Wacana tersebut berimplikasi pada kekhawatiran sebagian pegiat PNFI mengenai dimana PNFI akan bernaung nantinya? Kekhawatiran ini didasarkan pada pemikiran bahwa cakupan PNFI merupakan pendidikan untuk segala usia, segala jenjang; from cradle to the grave—kalau istilah haditsnya. Ia menangani anak-anak 0 tahun sampai kakek-nenek yang memasuki usia lanjut. Bila kelak ia berumah di Kementrian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, adakah kelak program PNFI hanya akan menyasar anak-anak usia dini hingga remaja? Bagaimana dengan beberapa program bagi orang dewasa? Adakah ia melebur di banyak kementrian? Ataukah ada kebijakan lintas Kementrian yang juga mengambil alih peran PNFI dengan sasaran orang dewasa? Direktorat apa yang kelak akan menjadi core bagi pengelolaan PNFI di era Jokowi? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi entah dalam tanda tanya besar bagi sebagian kalangan PNFI yang diselingi harap-harap cemas pada kebijakan baru yang akan menyertainya.

M Kedua : MDGs Berakhir [What Next?] Sejak terlibat dalam pendeklarasiannya di tahun 2000, Indonesia menjadi salah satu negara yang berupaya memenuhi 8 target dari Millenium Development Goals (MDGs); 1) penanggulangan angka kemiskinan dan kelaparan, 2) pencapaian pendidikan dasar dan angka melek aksara untuk semua, 3) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) penurunan angka kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8) pengembangan kemitraan global untuk pembangunan. Pencapaian kedelapan target MDGs ini akan menemui tengat waktunya pada tahun 2015 esok. Dan PNFI selama ini, saya kira, telah membantu proses pencapaian 8 target MDGs di Indonesia. Khususnya pada agenda Education for All (EFA) mulai dari program PAUD, Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Keorangtuaan, dan lain sebagainya.

Bila pada tahun 2008/2009 pemerintah merilis laporan yang mengarah pada keberhasilan target pencapaian MDGs menuju 2015, seperti angka partisipasi kasar (APK) SD/MI termasuk paket A yang konon sudah mencapai 116,77 persen sedangkan angka partisipasi murni (APM) sekitar 95,23 persen. Pada pencapaian target kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pun pemerintah telah mendorong meningkatkan kesetaraan gender di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan terhadap laki laki di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama berturut turut sebesar 99,73 dan 101,99 pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencapai 98,85 persen.

Angka-angka prestisius tersebut setidaknya menunjukkan pula keberhasilan program-program PNFI dalam mendukung pencapaian MDGs di Indonesia. Sehingga setelah tengat waktu MDGs berakhir di tahun 2015 esok, pertanyaannya adalah “what next?”—apalagi yang akan dilakukan PNFI pasca 2015? Tahun 2012 lalu, PBB telah menggelar konferensi yang membahas khusus agenda pasca MDGs 2015 berakhir dengan menyusun dan merancang konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam agenda besar Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20), di Rio de Janeiro, Brasil. (lihat : http://www.indonesiamdgs.org/…/indonesia-turut-andil-dalam-…).
PNFI, sudah selayaknya pula mengambil ancang-ancang “akan berbuat apa” dalam agenda lanjutan SDGs tersebut. Di tengah masyarakat yang kian masif pada penggunaan media-media baru (era new media), misalnya, PNFI harus semakin peka. Sehingga pola-pola dan pendekatan yang akan dilakukan pada program-program PNFI pada agenda SDGs kelak akan semakin kontekstual dengan kondisi dan situasi masyarakat yang berubah.

M Ketiga : MEA, selamat datang! [Daya Saing] Isu seksi lainnya pada tahun 2015 mendatang adalah MEA; masyarakat ekonomi Asean. Pada MEA, tenaga kerja Indonesia akan bersaing ketat dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya. Tak perlu kaget bila tahun 2015 mendatang, Indonesia akan disesaki ekspatriat-ekspatriat dari negara tetangga dan memenuhi peluang-peluang kerja yang seharusnya menjadi “jatah” pribumi. Persiapan yang harus diupayakan oleh Indonesia dalam menghadapi MEA agar siap bersaing dengan para tenaga ahli dan tenaga terampil dari negeri seberang adalah peningkatan kualitas modal manusia (human capital) yang ada.

PNFI sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional, memiliki kepentingan dalam hal ini. Masih rendahkah kualitas human capital yang kita miliki saat ini?

Meski pemerintah merilis laporan mengenai APK dan APM yang telah memenuhi target pencapaian MDGs, namun realitas yang diberitakan Kompas pada medio September 2014 lalu menyatakan angka buta aksara di Indonesia masih cukup tinggi. Masih ada sekitar 6,17 juta jiwa penduduk yang belum memiliki kemampuan dalam ranah aksara dasar (baca-tulis-hitung). Dalam membantu pemerintah mengupayakan kualitas human capital Indonesia yang berdaya saing, sudah selayaknya PNFI terus melakukan inovasi dan mengupayakan hal-hal yang lebih strategis pada program-programnya.

Salah satu contoh, bila selama ini program pendidikan kesetaraan—yang merupakan bagian dari PNFI—masih lebih banyak dikelola dengan mindset ijazah oriented, lantas bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang berdaya saing tinggi? Akankah kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri dalam era MEA kelak?

The Energy Building-Sudirman, 23102014

Nyimas Gandasari 2*) Nyimas Gandasari, Dept. Komunikasi dan Informasi Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Provinsi DKI.