Tanggal Tanda Tangan Ijazah Pendidikan Kesetaraan

Yogyakarta (09/10/2017) Meski sudah tertulis dengan jelas dalam Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017, masih banyak pengelola pendidikan kesetaraan (PKBM/SKB) yang bingung menuliskan tanggal penandatangan ijazah. Kuncinya hanya dua, yaitu membaca dan berlogika. Membaca juknis yang sudah diterbitkan. Kebingungan ini terjadi, karena satuan pendidikan nonformal tahun ini untuk pertama kalinya menandatangani ijazah.

Petunjuk Teknis Penulisan Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017 yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  pada halaman 8 (delapan) disebutkan bahwa tanggal penandatangan ditulis sesuai dengan tanggal pengumuman kelulusan satuan pendidikan. Sudah jelas tertulis di petunjuk teknis tersebut bahwa tanggal dimaksud adalah tanggal pengumuman kelulusan oleh satuan pendidikan nonformal. Persoalannya kapan tanggal pengumuman kelulusan itu ditentukan?

Itulah pangkal persoalannya, selama ini satuan pendidikan nonformal jarang melakukan standar operasional prosedur dalam menentukan kelulusan. Biasanya langsung tempel saja, itu terjadi ketika dulu ujian nasional masih sebagai penentu kelulusan. Kini kelulusan dari satuan pendidikan peserta didik Paket A, Paket B dan Paket C ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pada pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan/program pendidikan setelah memenuhi kriteria (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; (c) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ujian nasional tidak sebagai penentu kelulusan, justru ujian satuan pendidikan atau ujian pendidikan kesetaraan sebagai penentu kelulusan.

Pengertian lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan pada pendidikan kesetaraan diartikan peserta didik harus lulus ujian pendidikan kesetaraan. Ujian pendidikan kesetaraan dilakukan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum, tidak hanya mata pelajaran yang diujiannasionalkan.

Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” Pasal ini mengisyaratkan bahwa ujian pendidikan kesetaraan (UPK) diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan kelulusan UPK ditentukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi UPK tidak bisa diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang tidak terakreditasi. PKBM/SKB yang programnya belum teakreditasi, UPK harus menginduk pada satdik yang programnya terakreditasi.

Kriteria kelulusan UPK dicantumkan dalam Pedoman Operasional Standar (POS) Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK). POS disusun oleh satuan pendidikan terakreditasi sebagai penyelenggara UPK. Jadi di dalam POS UPK wajib hukumnya dicantumkan kriteria kelulusan. Kriterita kelulusan inilah yang dijadikan satuan pendidikan terakreditasi untuk menentukan lulus tidaknya peserta didik dari UPK.

Satuan pendidikan terakreditasi setelah memeriksa hasil UPK, kemudian membuat daftar nilai UPK dan mencantumkan keterangan kelulusan dalam daftar nilai tersebut. Daftar nilai UPK kemudian diserahkan kepada satuan pendidikan asal dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai laporan.

Satuan pendidikan setelah menerima nilai UPK dari satuan pendidikan terakreditasi kemudian menyelenggarakan rapat dewan tutor untuk melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Rapat dan pengumuman kelulusan dilakukan setelah nilai ujian nasional diumumkan. Walaupun ujian nasional tidak sebagai penentu kelulusan, tapi ujian nasional wajib untuk diikuti setiap peserta didik kelas akhir. Karena itu pengumuman kelulusan dilakukan setelah nilai ujian nasional diterbitkan. Pengumuman kelulusan dituangkan dalam berita acara atau keputusan satuan pendidikan nonformal. Nah tanggal berita acara atau keputusan kelulusan inilah yang dijadikan dasar tanggal tanda tangan ijazah. [fauziep]

3 tanggapan pada “Tanggal Tanda Tangan Ijazah Pendidikan Kesetaraan”

  1. Pakarnya pendidikan kesetaraan. Memang sudah luar kepala. Kadang sudah baca, tapi kurang paham dalam menerapkan. Karena biasanya hanya terima jadi. Begitu biasanya teman2 di PKBM, tapi juga tidak semuamya. Semoga memperjelas dan memperlancar di Satdik Non Formal, dan ijazah segera keluar.

  2. Pak berkaitan dengan upk harus di selenggarakan oleh satpen terakred…
    Pada ijazah terdapat isian.. Lembaga penyelenggara UPK dan satu lg persis di bawahnya lembaga penyelenggara UN…

    Bagi yg menginduk bagaimana pa tata cara pengisian nya… (untuk lebih meyakinkan pa)

  3. Terima kasih, benar bapak dan beberapa
    PKBM memahami hal tersebut, Dalam jPOS UN pun disebutkan jadwal pengumumannya, permasalahnya dakolnem sampai di lembaga selama ini terlambat. Sehingga lembaga mau mengumumkan sesuai jadwal tidak betani karena satu syarat belum diketahui.

Tinggalkan Balasan