PB Kabupaten MalangYogyakarta (26/03) Terbitnya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 127/Menpan/1989 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada tanggal 27 November 1989 menandai lahirnya pamong belajar. Pada awalnya pamong belajar dilahirkan sebagai pendidik saja, belum ada tugas pokok sebagai pengembang model.

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memang sudah lahir pada 23 Juni 1978, namun saat itu belum ada pamong belajar dalam struktur organisasi SKB. Pembentukan SKB waktu itu dari alih fungsi Kursus Penelitian Pendidikan Masyarakat (KPPM), Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat (PLPM), dan Pusat Pembinaan Aktivitas Generasi Muda (PPAGM).

Hal yang menarik dari tugas SKB saat itu adalah melaksanakan program kegiatan belajar luar sekolah dan olah raga untuk pamong pendidikan luar sekolah dan instruktur olah raga. Artinya pada awal pembentukannya SKB didirikan masih meneruskan tradisi KPPM dan PLPM sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bagi pamong pendidikan luar sekolah dan instruktur olah raga. Pamong pendidikan luar sekolah sebutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan luar sekolah saat itu.

Sehingga pada awal pembentukannya, di SKB belum ada pamong belajar baik sebagai pejabat fungsional maupun struktural.

Pamong belajar baru dinyatakan lahir berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 127/Menpan/1989 yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1989. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa hari lahir jabatan fungsional pamong belajar adalah 27 November 1989, atau 11 tahun setelah kelahiran SKB dan BPKB.

Menariknya pada saat kelahirannya pamong belajar itu tidak dilahirkan banci sebagaimana dikenal sekarang. Pamong belajar sejatinya dilahirkan murni sebagai pendidik. Simak saja pasal 1 ayat 1 Kepmenpan nomor 127/Menpan/1989 yang berbunyi “Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk menyuluh dan mendidik warga belajar melalui pendidikan luar sekolah.”

Rincian tugas pokok pamong belajar berdasarkan Kepmenpan tersebut hanya seputar melaksanakan penyuluhan terhadap warga belajar dan tutor/fasilitator dan melaksanakan proses belajar mengajar terhadap warga belajar dan tutor/fasilitator. Belum ada tugas melakukan pengembangan model dan pengkajian program.

Sepuluh tahun berselang, yaitu pada tahun 1999 tugas pokok pamong belajar bertambah menjadi pengembang model serta pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program, disamping melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini seiring dengan berdirinya Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) di 22 provinsi di Indonesia. Menyusul alih fungsi Balai Pendidikan Masyarakat (BPM) menjadi BPKB. Di mana BPKB diarahkan sebagai pusat pengembangan model pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Penegasan tugas pokok pamong belajar tersebut tertuang pada Kepmenkowasbangpan No. 25/KEP/MK.WASPAN/G/6/1999; pasal 1 ayat 1 yang disebutkan bahwa “Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas; tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam rangka pengembangan model dan membuat percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar pekolah dan pemuda serta olah raga (Diklusepora).”

Pada tahap ini terdapat pergeseran tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model atau percontohan. Artinya, pada saat itu secara legal formal pamong belajar tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di luar dua konteks tersebut. Sehingga melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan nonformal reguler yang tidak dalam rangka pengembangan model atau percontohan tidak diperbolehkan.

Dalam perjalanannya, secara umum pamong belajar belum mampu melakukan tugas pokok pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, secara nyata. Pada sebagian besar SKB masih sangat sedikit pamong belajar yang melakukan pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program sesuai dengan rincian kegiatan sebagaimana diatur dalam Kepmenkowasbang nomor 25/KEP/MK.WASPAN/G/6/1999.

Sebelas tahun kemudian, tahun 2010, terbitlah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 15 Tahun 2010 yang merubah lagi tugas pokok pamong belajar. Tugas pokok pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program dihapus dan sekarang menjadi tugas pokok penilik. Tugas pokok pamong belajar menurut peraturan yang terakhir ini terdiri dari melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model.

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menurut perubahan terakhir ini tidak lagi hanya terkait dengan pengembangan model dan pembuatan percontohan. Artinya pamong belajar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan nonformal reguler yang bukan dalam rangka pengembangan dan pembuatan percontohan.

Implikasinya, pamong belajar bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan nonformal yang bukan percontohan dan bukan merupakan lahan uji coba model. Satuan pendidikan nonformal apa pun bisa menjadi lahan pengabdian pamong belajar, selama satuan pendidikan tersebut merupakan salah satu bentuk layanan UPT/UPTD.

Pengembangan model menurut aturan terakhir ini masih menjadi tugas pokok pamong belajar, dan ditambah dengan tugas pokok baru yaitu melakukan pengkajian program pendidikan nonformal dan informal. Memperhatikan rincian kegiatan dan langkah-langkah pelaksanaan pengkajian program dan pengembangan model diketahui bahwa kedua tugas pokok tersebut sejatinya merupakan aktivitas penelitian, yang biasa dilakukan oleh jabatan fungsional peneliti atau perekaya.

Karena itulah, wacana memurnikan tugas pokok jabatan fungsional pamong belajar hanya melakukan kegaitan belajar mengajar,  sebenarnya merupakan upaya kembali ke khitah kelahirannya.