Yogyakarta (13/2/2014) Belakangan ini masih terjadi simpang siur pemahaman mengenai perlunya surat edaran dari Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Berbagai daerah (Dinas dan atau BKD) menanyakan surat edaran dari Kementerian Keuangan sebagai dasar untuk membayarkan tunjangan fungsional tersebut. Pengurus Pusat IPABI telah mengambil langkah konsultasi ke Kementerian Keuangan¬† dan mendapat penjelasan bahwa karena saat…