Rekomendasi Kepala SKB/BPKB Koridor Jawa: Penyelamatan SKB/BPKB

Surabaya (19/06) Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program PAUDNI Antar Wilayah Koridor II Jawa berakhir hari ini di Hotel Oval Surabaya. Kegiatan yang diikuti 320 orang yang terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota, BAPPEDA, P2PAUNDI, BPPAUDNI, BPKB, dan SKB melahirkan beberapa rekomendasi. Kepala BPKB dan SKB yang datang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melahirkan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Dadang Subagja, penanggungjawab…

Haruskah Pamong Belajar Bergabung ke PGRI?

Bandung (13/09) Dewasa ini bergulir wacana yang menginginkan agar pamong belajar bergabung ke dalam PGRI. Ke rumah besar. Karena dipandang IPABI, Ikatan Pamong Belajar Indonesia, hanyalah rumah kecil yang kurang bisa berbuat banyak dibandingkan persoalan besar yang membelit pamong belajar. Mulai dari kenyataan bahwa pamong belajar belum bisa disertifikasi sampai tunjangan fungsional belum juga turun. Bahkan menghadapi keadaan yang mendera…

Sertifikasi Penilik dan Pamong Belajar: Harga Mati!

Pada tanggal 21-23 September 2011, di Bandung, dilaksanakan kegiatanSosialisasi Pembinaan dan Pengembangan PTK PAUDNI. Kegiatan ini diikuti unsur peserta BKD provinsi/kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, dan LPMP dari Sumatra Utara, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Barat dan Bali. Di samping itu diikuti pula oleh para organisasi profesi/mitra PTK PAUDNI seperti IPABI, IPI, HIMPAUDI, IGTKI, FPKBM,…

Revisi Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya Sudah Pada Jalur Sertifikasi Pamong Belajar

Jumat lalu, 24 september 2010, ketika saya bertemu dengan Pamong Belajar di empat kabupaten/kota Cirebon, Majalengka dan Kuningan pertama kali yang ditanyakan adalah kapan sertifikasi untuk Pamong Belajar? Kemudian saya menjelaskan bahwa saya kesini untuk menjelaskan revisi jabatan fungsional Pamong Belajar sekaligus tentang sertifikasi bagi Pamong Belajar (PB). Pertemuan saya bagi dua sesi, sesi pertama menjelaskan upaya sertifikasi (PB) dan…

Empat Hal yang Perlu Dijabarkan dalam Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar

Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam finalisasi draf petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, yaitu (1) beban kerja 24 jam per minggu; (2) uji kompetensi; (3) standar kualifikasi bidang kependidikan; dan (4) alur serta kriteria penilaian kegiatan pengembangan profesi Pamong Belajar. Hal tersebut diungkapkan Fauzi EP, Ketua Umum PP IPABI dalam kesempatan kegiatan…

Dua Langkah Lagi Menuju Sertifikasi (Kompetensi) Pamong Belajar

Jakarta (23 Juli 2010). Suasana di lantai 18 Gedung D Kompleks Kementrian Pendidikan Nasional malam itu jauh dari kesan formal. Padahal balutan acara malam itu adalah audiensi 11 forum/asosiasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK PNF) bersama dengan Wakil Mendiknas, dimana dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Umum diminta untuk menyiapkan paparan selama 5-7 menit. Ruang sidang…

Sertifikasi Pamong Belajar: Antara Kesejahteraan dan Peningkatan Kompetensi

Dewasa ini pertanyaan dari teman-teman Pamong Belajar tentang kapan sertifikasi bagi Pamong Belajar mulai diberlakukan semakin gencar. Sertifikasi Pamong Belajar, yang telah diwacanakan sebagai sertifikasi kompetensi, sebenarnya masih menyisakan banyak persoalan yang substansial. Pertama, dari sisi peraturan perundangan, yaitu belum adanya dasar hukum yang sifatnya teknis bagi sertifikasi kompetensi Pamong Belajar. Kedua, masih banyak Pamong Belajar yang belum menyadari bahwa…

Pintu Masuk Sertifikasi Kompetensi PB adalah Permendiknas tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pamong Belajar

Pamong Belajar diharapkan bersikap arif dalam mencermati Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2010, PP tersebut dikeluarkan dalam konsteks untuk menjamin kualitas dan akuntabiltas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan nonformal). PP tersebut belum mengatur tentang kebijakan sertifikasi kompetensi Pamong Belajar, walau dalam pasal 12 diatur masalah sertifikasi namun bersifat umum untuk semua kategori pendidik. Selanjutnya pasal 172 ayat 4 mengamanatkan…

Sertifikasi Pamong Belajar, Kapan???

Setiap saya bertemu kawan-kawan Pamong Belajar dari berbagai daerah dan kesempatan pertanyaan yang selalu muncul adalah kapan sertifikasi bagi pamong belajar dilakukan. Saya agak curiga bahwa pertanyaan itu tidak muncul dari kesadaran akan sikap untuk meningkatkan profesionalisme melainkan ada sepucuk harapan untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan berupa tunjangan profesi. Namun demikian hal tersebut sebenarnya sah sah saja karena merupakan hak, dikatakan…