kemenkeuYogyakarta (13/2/2014) Belakangan ini masih terjadi simpang siur pemahaman mengenai perlunya surat edaran dari Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Berbagai daerah (Dinas dan atau BKD) menanyakan surat edaran dari Kementerian Keuangan sebagai dasar untuk membayarkan tunjangan fungsional tersebut.

Pengurus Pusat IPABI telah mengambil langkah konsultasi ke Kementerian Keuangan  dan mendapat penjelasan bahwa karena saat ini sudah era otonomi daerah dan bagi pamong belajar atau PNS yang penggajiannya bersumber dari APBD melalui DAU tidak perlu surat edaran dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Jika dipertanyakan oleh dinas atau SKPD maka yang diperlukan adalah surat edaran dari Bupati atau Gubernur. Kalaupun masih meminta surat edaran dari pemerintah pusat yaitu surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan atas permohonan dari institusi daerah.

Namun demikian masih saja ada daerah yang menghendaki adaranya surat edaran tersebut.

Berikut ini, mari kita pelajari surat edaran Kementerian Keuangan yang ditandatangani Direktur Jenderal Perbendaharaan Keuangan. Saya berhasil menemukan salah satu contoh surat edaran nomor SE-19/PB/2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Untuk mengunduh klik disini.

Perhatikan huruf E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran kemudian baca angka 5.: “Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Dari pernyataan angka 5 di atas dapat disimpulkan bahwa surat edaran tersebut hanya mengatur bagi PNS Penyuluh Kehutanan yang dibayarkan melalui APBN atau gaji yang dibiayai oleh APBN. Bukan Penyuluh Kehutanan yang digaji melalui APBD, karena boleh jadi ada Penyuluh Kehutanan di bawah kabupaten/kota.

Begitu pula dengan pamong belajar, jika surat edaran Kemenkeu terbit hanya akan mengatur  bagi Pamong Belajar PNS pusat, yaitu pamong belajar di P2PAUDNI dan BPPAUDNI. Karena mereka dibayarkan dari sumber APBN. Pamong belajar  yang berada di SKB atau UPTD kabupaten/kota dan BPKB UPTD sejenis provinsi dibayarkan melalui APBD tidak termasuk yang diatur dalam surat edaran Kemenkeu. Begitu pula untuk penilik, karena semua penilik adalah PNS daerah (kabupaten/kota).

Berikutnya bisa disimak dalam bagian huruf F. Penutup, yaitu angka 2 yang berbunyi: “Kepala KPPN agar memberitahukan maksud surat edaran ini kepada satker terkait di wilayah kerjanya.” Satker dimaksud dalam surat edaran itu adalah satker dalam lingkungan instansi kementerian/lembaga pemerintah pusat (APBN). KPPN tidak mempunyai wewenang memberitahukan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah Gubernur/Walikota/Bupati.

Logika berikutnya, dalam semua dokumen surat edaran tentang pembayaran tunjangan fungsional selalu ditujukan kepada (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara; (2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kedua kantor tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah. Dinas atau BKD yang meminta surat edaran sama saja menginginkan surat edaran yang sebenarnya tidak diperuntukkan atau ditujukan untuk mereka. Bahkan untuk kepala daerah pun tidak.

Kemudian, jika dinas atau perangkat daerah masih meminta surat edaran dari Kementerian Keuangan apa urgensinya? Lebih lanjut dapat dipelajari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menegaskan kewenangan pemerintah pusat hanya untuk membayar  belanja PNS pusat (termasuk tunjangan fungsional). Belanja pegawai daerah diatur dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah pasal 151 dinyatakan bahwa pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah. Berdasarkan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tatacara pelaksanaan APBD, pada dasarnya diatur dalam tingkatan Peraturan Kepala Daerah. Termasuk dalam pembayaran belanja pegawai yaitu gaji dan berbagai tunjangannya.

Kepala daerah bisa saja menggunakan benchmarking tata cara pelaksanaan APBN sebagai salah satu referensi dalam menyusun peraturan kepala daerah tentang tata cara pelaksanaan APBD. Namun tidak harus meminta surat edaran dari pusat (Kementerian Keuangan) untuk membayarkan tunjangan. Kepala daerah bisa mengatur sendiri melalui peraturan perundangan yang berlaku. [fep]