Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal, Standar yang Terlupakan

Depok (26/07/2017) Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal sudah diterbitkan sejak tahun 2007 melalui Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007, namun masih banyak satuan pendidikan nonformal yang tidak menjadikan rujukan. Baru ketika menjelang akreditasi pontang panting menyiapkan dokumen sesuai dengan standar tersebut.

Mengapa? Ya, karena borang akreditasi sudah barang tentu mengacu pada standar pengelolaan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Standar pengelolaan merupakan salah satu standar dari delapan standar nasional pendidikan. Standar pengelolaan sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 49 Tahun 2017 mengatur pengelolaan bagi satuan pendidikan nonformal termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Standar pengelolaan memiliki 28 butir dalam borang akreditasi, merupakan standar yang memiliki butir terbanyak yaitu 38,89% total 72 butir. Dari 28 butir tersebut di antaranya 12 butir bersifat major, yaitu harus ada. Dan merupakan standar yang memiliki butir major terbanyak dibanding standar nasional pendidikan lainnya yang berlaku di PKBM. Memperhatikan banyaknya butir yang bersifat major, standar pengelolaan sebenarnya memiliki peranan penting dalam proses akreditasi di samping standar nasional pendidikan lainnya.

Persoalannya dalam mengelola PKBM, sejak awal, masih banyak yang belum mengikuti standar pengelolaan satuan pendidikan nonformal. Dokumen standar pengelolaan baru disiapkan menjelang akreditasi karena tertuang dalam instrumen akreditasi. Jika sudah disiapkan sejak awal, sebenarnya pelaksanaan akreditasi tidak akan menjadi beban yang terlalu berat.

Misalnya dalam aspek perencanaan pengelolaan PKBM harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Biasanya pada aspek perencanaan yang tidak dimiliki PKBM adalah rencana strategis (5 tahunan) dan rencana kerja operasional (rencana tahunan) serta memiliki rencana pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ke depan. Sebagian aspek perencanaan tersebut menjadi kewajiban yang harus diadakan untuk mengendalikan kegiatan PKBM ke depan, namun sayang dokumen jarang tersedia ketika belum ada akreditasi. Biasanya yang dipunyai adalah visi, misi dan tujuan. Namun rencana strategis, rencana kerja operasional dan rencana pendanaan jarang dibuat.

Itu baru satu aspek perencanaan, belum aspek yang lain dari standar pengelolaan.

Barulah menjelang pelaksanaan akreditasi dokumen tersebut dibuat, padahal rubrik akreditasi dikembangkan dari Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007. Jadi sudah lama menjadi acuan standar pengelolaan PKBM, namun Permendiknas tersebut seakan terlupakan.

Jika ingin mengetahui lebih jauh Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 entang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal, silahkan klik pranala ini.