Pendidikan Kecakapan Hidup Rias Pengantin Basahan Solo di SKB Bantul DIY

Pendidikan Kecakapan Hidup Rias Pengantin Basahan Solo di SKB Bantul DIY

Yogyakarta (30/08/2015) Salah satu penolakan terhadap kebijakan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal adalah disamakan statusnya dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) atau hanya di-PKBM-kan. Padahal fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal tidak sekedar menjadi PKBM yang berstatus negeri.

Kalau mau jujur, sebenarnya jika disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berstatus negeri, Sanggar Kegiatan Belajar akan naik status. Naik status karena memiliki dasar yuridis formal yang jelas dalam peraturan perundangan yang berlaku yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 100 ayat (2); dan pasal 105. Sedangkan Sanggar Kegiatan Belajar karena berstatus sebagai kantor unit pelaksana teknis dinas tidak diatur dalam kedua peraturan perundangan tersebut.

Langkah cerdas dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2011 dengan mendirikan PKBM Negeri yang merupakan alih fungsi dari Panti Latihan Karya. Panti Latihan Karya merupakan pusat latihan keterampilan fungsional berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI sebelum otonomi daerah. Bisa jadi ketika pemerintah DKI Jakarya sulit mencari rujukan hukum untuk mendirikan SKB sebagai alih fungsi dari PLK namun menemukan rujukan hukum PKBM sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dibentuklah PKBM Negeri di wilayah DKI. Disini justru terlihat kecerdasan pemerintah DKI melihat posisi hukum PKBM dibandingkan SKB. Saat ini ada 37 PKBM negeri di wilayah DKI Jakarta, termasuk dua PKBM Negeri di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Walaupun “PKBM Negeri” memiliki status hukum yang lebih jelas, namun sebagian kalangan internal Sanggar Kegiatan Belajar merasa turun status jika dijadikan sebagai satuan pendidikan nonformal. Padahal selama ini Sanggar Kegiatan Belajar kenyataannya lebih melaksanakan fungsi layanan program pendidikan nonformal (PAUD dan Dikmas) dibandingkan menjalankan fungsi sebagai lembaga percontohan. Konsekuensi tidak mau dirubah menjadi satuan pendidikan nonformal, maka Sanggar Kegiatan Belajar hanya akan berfungsi sebagai kantor unit pelaksana teknis dinas saja. Sanggar Kegiatan Belajar sebagai kantor tidak bisa menerbitkan ijazah/sertifikat bagi peserta didiknya. Peserta didik tidak akan bisa mendapatkan nomor induk siswa nasional (NISN) dalam aplikasi DAPODIK PAUD Dikmas karena Sanggar Kegiatan Belajar sebagai kantor tidak berhak mendapatkan nomor pokok sekolah nasional (NPSN).

Ketika Sanggar Kegiatan Belajar tidak berubah menjadi satuan pendidikan nonformal, maka pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang sedang atau hendak mengakses layanan program pendidikan nonformal di Sanggar Kegiatan Belajar.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) sudah merancang bahwa perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal fungsi yang dijalankan tidak sekedar seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Dalam surat edaran Dirjen PAUD dan Dikmas bernomor 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli tersebut disebutkan bahwa fungsi Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis adalah (1) melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (2) melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya; (3) melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (4) membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (5) mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (6) sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (7) melaksanakan pengabdian masyarakat. Fungsi (2), (3), (4), (5) dan (6) tidak dimiliki oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Artinya pemerintah berkehendak memposisikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal menjadi pembina bagi satuan pendidikan nonformal lainnya. Tentunya fungsi ini memerlukan kriteria tertentu, antara lain Sanggar Kegiatan Belajar memiliki layanan program yang lebih bagus dari satuan pendidikan nonformal lainnya dan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Pada tahun 2014, pada Panduan Tata Cara Pendirian dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dijelaskan bahwa pihak yang paling tepat melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi kegiatan PKBM diantaranya adalah Sanggar Kegiatan Belajar. Fungsi tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam surat ederan Dirjen PAUD dan Dikmas agar fungsi Sanggar Kegiatan Belajar melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan nonformal lainnya.

Walaupun Sanggar Kegiatan Belajar memiliki status sama dengan PKBM, namun memiliki fungsi yang lebih luas bahkan boleh dikata lebih tinggi dari PKBM. Fungsi yang lebih luas diberikan karena Sanggar Kegiatan Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini semakin meneguhkan kehadiran negara dalam menyelenggarakan layanan  program PAUD dan Dikmas serta langkah penjaminan mutunya. Dalam mana selama ini belum ada satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kehadiran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal melalui SKB merefleksikan Nawacita yang menjadi program pemerintah.

Persoalannya adalah bukan pada status yang sama, yaitu sebagai satuan pendidikan pendidikan nonformal, namun terletak pada fungsinya. Lebih penting lagi, bagaimana fungsi yang akan menjadi peraturan bupati/walikota itu dapat diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat di wilayahnya. Apa gunanya tetap menjadi status kantor unit pelaksana teknis dinas tapi tidak bisa melakukan banyak hal bagi masyarakatnya?

Jangan-jangan ini hanya sebuah kegelisahan atas akan hilangnya sebuah jabatan eselon IV?