SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Menguatkan Posisi Pamong Belajar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yogyakarta (25/08/2015) Perubahan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan pendidikan akan menguatkan posisi pamong belajar, karena SKB akan lebih fokus pada fungsi melaksanakan program PAUD Dikmas. Pelaksanaan fungsi SKB sebagai satuan pendidikan nonformal akan membutuhkan pamong belajar yang kompeten dan profesional.

Terdapat tujuh fungsi yang diharapkan melekat pada SKB sebagai satuan pendidikan nonformal. Tujuh fungsi tersebut adalah (1) melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (2) melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya; (3) melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (4) membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (5) mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; (6) sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (7) melaksanakan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pertama, SKB diharapkan mempunyai berbagai layanan program seperti kelompok bermain, tempat penitipan anak, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan dan program-program kursus. Berbagai program layanan tersebut sudah barang tentu membutuhkan banyak pendidik baik sebagai guru PAUD, tutor maupun instruktur kursus. Selama ini pamong belajar lebih cenderung sebagai pengelola program, bukan pendidik pada satuan pendidikan yang dibina oleh SKB. Kebijakan tersebut harus dirubah, seiring dengan ketentuan jabatan fungsional pamong belajar adalah sebagai pendidik, maka pamong belajarlah yang harus mengampu menjadi pendidik pada berbagai layanan program yang dimiliki SKB.

Jika jumlah pamong belajar terbatas, barulah merekrut pendidik dari luar SKB sebagai tenaga honorer. Bukan menjadikan tenaga honorer sebagai pendidik utama pada satuan pendidikan nonformal yang dikelola oleh SKB.

Justru kekurangan pendidik pada berbagai layanan program SKB dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengadaan pamong belajar baru, baik melalui formasi pengadaan CPNS maupun mutasi dari jabatan lain yang memiliki latar belakang/kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan layanan program.

Fungsi kedua, menuntut pamong belajar memiliki kompetensi yang mumpuni karena ia harus mampu melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) satuan pendidikan nonformal lainnya. Artinya pamong belajar harus mampu menjadi narasumber pada kegiatan pendidikan latihan, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan PTK satuan pendidikan nonformal lainnya.

Begitu pula pamong belajar dituntut memiliki kompetensi dan kaya pengalaman karena ia harus mampu melaksanakan fungsi ketiga SKB sebagai satuan pendidikan, yaitu melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Untuk menjadi narasumber PTK dan pendamping bagi satuan pendidikan nonformal lainnya, pamong belajar harus punya kompetensi yang mumpuni atau lebih dari yang dibimbing.

Dari ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa perubahan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal menuntut kinerja pamong belajar lebih profesional. Karena itulah tidak berlebihan jika pamong belajar juga harus disertifikasi melalui proses uji kompetensi.

Fungsi keempat dan kelima SKB sebagai satuan pendidikan, lebih menegaskan bahwa pamong belajar di samping melaksanakan kegiatan belajar juga diharapkan melakukan pengkajian program dan pengembangan model.

Persoalannya adalah bahwa kegiatan SKB sebagai satuan pendidikan akan fokus pada pelayanan program pendidikan, maka perlu adanya ketentuan yang lebih jelas bahwa pamong belajar SKB diperbolehkan hanya fokus pada melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tanpa mengabaikan tugas pengkajian dan pengembangan model. Selama ini semacam ada kesepakatan tim penilai angka kredit bahwa ketiga tugas pokok pamong belajar harus dilaksanakan atau terisi angka kreditnya.

Sebaliknya pamong belajar pada Balai atau Pusat lebih fokus pada pengkajian program dan pengembangan model.  Ketentuan tersebut tidak perlu melakukan revisi Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

5 tanggapan pada “SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Menguatkan Posisi Pamong Belajar”

  1. Pelaksanaan Pengkajian dan pengembangan model selayaknya jika dilakukan oleh Pamnong belajar yang langsung dengan mudah mengakses program kegiatan ke direktorat. ( PB Balai tentunya )… sedangkan PB kab/kota yang kadang hanya ketitipan program ya harus fokus kepada proses pembelajarannya

  2. SKB sebagai satuan pendidikan, yaitu melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Apa diizinkan oleh Kabid PNFInya Pak? karena fakta yang ada saat ini adalah kabid PNFI lebih memperhatikan PKBM atau LKPnya dibandingkan SKB. Kalau pengajuan program/kegiatan melalui daerah /dinas pendidikan, saya yakin SKB akan di nomor 27 kan kecuali yang pengajuan program melalui pusat. Hal ini karena di daerah2, pembagian program kegiatan bukan berdasarkan kualitas (proposal) tetapi berdasarkan kedekatan atau wani piro.

    1. Saya yakin jika sudah disebutkan dalam peraturan bupati atau peraturan walikota tidak ada alasan untuk melarang SKB melakukan fungsi pendampingan bagi satuan pendidikan lainnya. Justru SKB dinomor27kan karena selama ini status SKB tidak jelas, bukan satuan pendidikan nonformal. Jika sudah menjadi satuan pendidikan nonformal tidak lagi mengajukan kegiatan ke dinas melalui proposal, karena akan dianggarkan melalui rekening belanja operasional.

    1. Merujuk UU Sisdiknas Pasal 41 ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
      Artinya dg berstatus sbg satuan pendidikan dapat diberikan dana (BOS kalau sekolah) dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (BOSDA klu sekolah).

Komentar ditutup.