SKB Blora Paket C 025 (4)Yogyakarta (25/08/2015) Sebagian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang resisten terhadap rencana perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis, karena dianggap “selevel” dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Padahal jika dicermati usulan dari kementerian posisi SKB “dimuliakan” sebagai pembina dan pendamping bagi satuan pendidikan nonformal lainnya.

Coba kita cermati fungsi kedua dan ketiga usulan Dirjen PAUD dan Dikmas, yaitu melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya; dan melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.  Fungsi pembinaan dan pendampingan hanya akan diberikan kepada satuan pendidikan yang dipandang atau paling tidak “diharapkan mampu” oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan. Mampu dalam arti memiliki sumber daya manusia dan mampu mengakses dana untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut.

Ekspektasi pemerintah terhadap Sanggar Kegiatan Belajar sangat tinggi sehingga muncul kedua fungsi tersebut. Belum lagi fungsi sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Jadi sangat tidak mendasar jika penolakan terhadap perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal hanya akan menjadikan SKB selevel PKBM dan LKP. Memang ada sebagian LKP yang justru lebih menarik minat masyarakat dibanding SKB di wilayah kerjanya. Justru ekspektasi ini harus diwujudkan dengan bukti bahwa SKB mampu untuk melaksanakan fungsi sebagai pembina dan pendamping satuan pendidikan nonformal lainnya.