FNSKB Jabar 5Bandung (15/08/2015) Pada tanggal 12-14 Agustus 2015 bertempat di Jayagiri, Lembang, Bandung, terbentuk Forum Nasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Provinsi Jawa Barat sekaligus melakukan rapat kerja diikuti oleh 25 orang Kepala SKB se-provinsi Jawa Barat. Acara yang dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional I Jayagiri menghasilkan salah hasil rekomendasi terkait rencana perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal, yaitu perlu adanya pengkajian dan penelaahan lebih lanjut terkait perubahan tersebut.

Pertemuan Forum Nasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Provinsi Jawa Barat memandang bahwa rencana perubahan tersebut pertama tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah BAB IV Urusan Pemerintahan Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 ayat (3) “Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.” Pasal (4) “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah “.

Kedua, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial.

Ketiga, Tidak sejalan dengan PP 41 Tahun 2007, tentang perangkat Daerah BAB II Pembentukan Organisasi Perangjat Daerah Pasal 2 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.

BAB X Ketentuan Lain-Lain Pasal 45 “ (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. (2) Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keempat, belum tersedianya perangkat pendukung yang mengatur tentang perubahan status UPT SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal berupa perubahan Pelatuaran Perintah, Pelaturan Menteri terkait, Keputusan Menteri, Keputusan BKN sebagai pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan di Daerah.

Kelima, bahwa dalam isi surat dari Dirjen Paud dan Dikmas no 1085/C.C4.1/PR/2015 menyatakan bahwa seluruh kepala SKB se-Indonesia menyetujui dan mendorong perlunya perubahan status SKB menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis, bersama ini kami sampaikan pada bulan Mei 2015, para kepala SKB Provinsi Jawa Barat tidak menyatakan menyetujui dan mendorong untuk perubahan status tersebut.

Berkait dengan hal tersebut di atas, maka Forum Nasional SKB Provinsi Jawa Barat menyimpulkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah untuk mengambil keputusan lebih lanjut perubahan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal.

Pada kesempatan tersebut juga terbentuk kepengurusan Forum Nasional SKB Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2020, dengan susunan kepengurusan Ketua oleh Drs. Yat Hidayat, MPd (Kepala SKB Kabupaten Sukabumi), Wakil Ketua Drs. Beben Agusriadi (Kepala SKB Kota Bogor), Sekretaris H. Uep Hilman Rifai, S.Pd, MM. (Kepala SKB Kota Sukabumi), Bendahara Dra Jumirah, MM. (Kepala SKB Kota Bekasi) dan Seksi Humas Eman Sulaeman, S.Pd. MM. (Kepala SKB Kabupaten Bandung). [Bebetah/Fauziep]