SKB Mavali Donggala: SKB Pertama yang Berubah Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal

SKB Mavali DonggalaYogyakarta (02/09/2015) Boleh jadi inilah Sanggar Kegiatan Belajar  pertama yang berubah menjadi satuan pendidikan nonformal pasca surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) 3 Juli 2015 lalu, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Donggala. Sebelumnya di Jawa Tengah, sudah terlebih dahulu terjadi perubahan Sanggar Kegiatan Belajar Wonosobo menjadi satuan pendidikan nonformal sebelum terbitnya surat dari Dirjen PAUD dan Dikmas.

Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah resmi berubah menjadi satuan pendidikan nonformal pada tanggal 12 Agustus 2015. Pengesahan perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 48 Tahun 2015. Pencanangan perubahan pada tanggal 12 Agustus 2015 dipilih karena bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Donggala.

“Surat dari dirjen langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan menyerahkan kepada kami untuk dibuatkan draf perbupnya. Kami semua bekerja selama kira-kira satu bulan dengan revisi yang berulang-ulang dari bagian hukum,” demikian diungkapkan Hermin Kalaena pamong belajar SKB Donggala.  Ditambahkan oleh Hermin Kalaena bahwa selama proses dilakukan lobi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah di bawah koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.

Uniknya, Peraturan Bupati tersebut menyebutkan nomenklatur adalah Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Kabupaten Donggala. Ada kata “Mavali” di belakang Sanggar Kegiatan Belajar. Mavali adalah kosa kata bahasa Kaili (bahasa daerah Donggala) yang berarti “menjadi pintar”.

Pada pasal 4 disebutkan bahwa satuan pendidikan nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Mavali mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program  pendidikan anak usia dini  dan pendidikan masyarakat. Adapun uraian fungsi kurang lebih sama dengan usulan dari Dirjen PAUD dan Dikmas sebagaimana tercantum dalam surat edaran nomor 1086/C.C4.I/PR/2015.

Selamat kepada Sanggar Kegiatan Belajar Mavali Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah! Ayo kabupaten/kota mana lagi yang akan menyusul?

Untuk mendapatkan naskah Peraturan Bupati Donggala nomor 48 Tahun 2015, dapat diklik tautan ini.

7 tanggapan pada “SKB Mavali Donggala: SKB Pertama yang Berubah Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal”

      1. Bagaimana jika SKB tetap UPTD, tapi membawahi satuan pnf kursus, satuan pnf kesetaraan, satuan pnf paud dan satuan pnf dikmas? jadi yg menjadi satuan pendidikan bukan skb-nya melainkan program-programnya? itu lebih mungkin kan pak?

        1. Dari konstruksi organisasi pemerintahan justru tidak ada payung hukumnya itu pak.
          Walaupun saat ini belum ada payung hukum berupa Permendikbud yang mengatur SKB sbg satuan pendidikan nonformal, tapi peluang untuk membentuk sudah ada di UU sisdiknas yang mana diatur bahwa ada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Kemudian Satuan pendidikan (formal atau nonformal) bisa didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ini yang menjadi payung hukum. Artinya pemerintah daerah melalui Dinas (tanpa melalui lagi UPTD) membentuk satuan pendidikan nonformal, seperti sekolah langsung dibentuk pemda melalui Dinas.

        2. Kalau begitu konstruksinya jadi begini pak: LKP Negeri, Kelompok Belajar Negeri, KB Negeri, atau PKBM Negeri dibawah pembinaan UPTD SKB. Seperti TK dan SD dibawah koordinasi UPTD Kecamatan.

          1. misal di uptd skb ada satuan pendidikan non formal kesetaraan, dia mewadahi penyelenggaraan beberapa Paket A/B/C tentu saja sesuai kemampuan sarpras dan SDM. Lalu satuan pendidikan non formal kursus, dia menyelenggarakan kursus berjenjang atau tidak berjenjang, semua sebenarnya seperti yg sudah dilakukan skb saat ini, tapi dilembagakan untuk membuka peluang pendanaan dan kemudahan administrasi. PB dalam hal ini bisa menjadi koordinator masing2 satuan pendidikan. Betul sekali mirip SD di UPTD Pendidikan Kecamatan. Payung hukumnya ya itu tadi di UU sisdiknas yang mana diatur bahwa ada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Saya sedang membayangkan terbit Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Kursus, Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan, Satuan Pendidikan Non Formal PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal Dikmas pada UPTD SKB Ungaran. he..he..he..

          2. sekedar usul siapa tahu ini bisa jadi “jalan tengah” dari berbagai kepentingan yg ada saat ini.. UPTD tetap ada (tidak ada yg kehilangan eselon) sementara tetap terbentuk satuan PNF di bawah koordinasi SKB sehingga tetap bisa meng-akses program2 pusat secara luas dan tentunya kemandirian administrasi bagi masing-masing satuan PNF.

Komentar ditutup.