homeschoolingPendahuluan

Sekolahrumah secara yuridis formal diakui keberadaannya pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 129 Tahun 2014 semakin menegaskan pengakuan pemerintah terhadap sekolahrumah sebagai salah satu bentuk pendidikan alternatif yang akhir-akhir ini semakin tumbuh menjamur di berbagai daerah.

Berdasarkan peraturan Mendikbud tersebut jenis sekolahrumah dibagi menjadi sekolahrumah tunggal, sekolahrumah majemuk, dan sekolahrumah komunitas. Sekolahrumah tunggal adalah layanan pendidikan berbasis keluarga yang dilaksanakan orang tua dalam satu keluarga untuk peserta didik dan tidak tergabung dengan keluarga lain yang menerapkan sekolahrumah tunggal lainnya. Sekolahrumah majemuk layanan pendidikan berbasis lingkungan yang diselenggarakan oleh orang tua dari 2 (dua) atau lebih keluarga dengan melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan pembelajaran bersama dan kegiatan pembelajaran inti tetap dilakukan di dalam keluarga. Sekolahrumah komunitas adalah gabungan beberapa sekolahrumah majemuk yang menyusun dan menentukan silabus serta bahan ajar bagi anak-anak sekolahrumah, termasuk menentukan beberapa aktifitas dasar (olahraga, musik/seni, dan bahasa) serta fasilitas tempat proses belajar mengajar dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Persoalan muncul pada sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk karena keluarga sebagai penyelenggara tidak diakui sebagai satuan pendidikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sementara itu pada mekanisme ujian nasional pendidikan kesetaraan disyaratkan adanya nilai semester dari satuan pendidikan, padahal keluarga atau orang tua tidak bisa mengeluarkan rapor untuk anaknya sendiri karena bukan satuan pendidikan. Oleh karena itu, agar pesekolahrumah tunggal dan majemuk dapat mengikuti tahapan ujian nasional, maka sejak awal harus bergabung ke satuan pendidikan nonformal.

Bergabung bukan berarti harus mengikuti secara reguler program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal, namun orang tua atau keluarga tetap melaksanakan sekolahrumah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dirancang sejak awal.

Persyaratan Sekolahrumah Tunggal dan Sekolahrumah Majemuk

Permendikbud nomor 129 Tahun 2014 mengatur bahwa sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk wajib mendaftarkan diri ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Adapun syarat pendaftaran sekolahrumah tunggal adalah (1) identitas orang tua dan peserta didik; (2) surat pernyataan dari kedua orang tua menyatakan kesanggupan orang tua untuk melaksanakan pendidikan di rumah; (3) pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun untuk mengikuti pendidikan di sekolahrumah; dan (4) dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

Sedangkan persyaratan sekolahrumah majemuk adalah adalah (1) identitas orang tua dan peserta didik; (2) surat pernyataan dari paling sedikit 2 (dua) keluarga dan paling banyak 10 (sepuluh) keluarga yang masing-masing keluarga menyatakan sebagai orang tua bertanggungjawab melaksanakan sekolahrumah komunitas secara sadar dan terencana; (3) pernyataan dari peserta didik yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun untuk mengikuti pendidikan di sekolahrumah; dan (4) dokumen program sekolahrumah yang sekurang-kurangnya mencantumkan rencana pembelajaran.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka orang tua harus mendaftarkan diri sejak awal sebelum melakukan sekolahrumah. Bukan mendaftarkan atau datang ke dinas pendidikan ketika akan mengikuti ujian nasional. Kedatangan orang tua sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk menjelang dilaksanakan ujian nasional pendidikan kesetaraan memicu kerawanan penyimpangan.

Bahkan tidak sedikit yang harus mengeluarkan banyak biaya agar anaknya dapat mengikuti ujian nasional. Salah satu alasan yang digunakan oleh oknum penyelenggara satuan pendidikan nonformal adalah untuk membuat dokumen rapor sejak semester satu sampai semester lima dan dokumen pendukung lainnya.

Ketika orang tua pesekolahrumah mendaftarkan anaknya ke dinas pendidikan kabupaten/kota, kemudian direkomendasikan untuk bergabung ke salah satu satuan pendidikan nonformal. Ketentuan ini belum tercantum secara tersirat dalam permendikbud tersebut. Hal ini perlu diatur karena keluarga tidak bisa mengeluarkan laporan hasil belajar atau rapor. Hanya satuan pendidikan yang bisa menerbitkan laporan hasil belajar. Sedangkan keluarga bukan satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan.

Peserta didik sekolahrumah tunggal dan majemuk yang bergabung pada satuan pendidikan nonformal berarti akan memiliki nomor induk. Pencatatan pada satuan pendidikan nonformal ini akan memudahkan jika kelak peserta didik sekolahrumah akan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan, sekaligus menghindari manipulasi dokumen persyaratan ujian nasional. Karena sampai saat ini pintu masuk untuk bisa mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan sesuai dengan peraturan mendikbud dan POS UN yang diterbitkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) harus terdaftar pada (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); (2) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); dan (3) Pondok Pesantren.

Biasanya pesekolahrumah mendaftarkan ujian nasional pendidikan kesetaraan melalui  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Sanggar Kegiatan Belajar. Namun, sebagaimana sudah diungkap di depan, pendaftaran sering dilakukan menjelang ujian nasional. Kebiasaan ini harus diubah, yaitu dengan mendaftarkan sejak awal. Pendaftaran sejak awal pada satuan pendidikan nonformal dilakukan untuk menghindari kutipan biaya di luar kewajaran dari oknum penyelenggara.

Proses Belajar Sekolahrumah dan Pendampingan oleh Satuan Pendidikan Nonformal

Proses belajar sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran secara reguler pada satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM). Penyelengaraan proses pembelajaran sekolahrumah di lingkungan keluarga tetap diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal ini SKB/PKBM menjadi satuan pendidikan nonformal yang memayungi aktivitas pembelajaran sekolahrumah. SKB/PKBM wajib melakukan pendampingan selama orangtua melaksanakan sekolahrumah. Pendampingan ini perlu agar pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional yang diakui oleh pemerintah. Pendampingan dilakukan secara berkala pada awal, tengah dan akhir semester.

Pada setiap pelaksanaan pendampingan dilakukan diskusi antara pendamping dari SKB/PKBM dan orang tua terhadap rencana pembelajaran yang disusun, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Pendampingan terhadap rencana pembelajaran dilakukan agar tetap mengacu pada silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan nonformal. Namun demikian keluarga tetap diberi kebebasan untuk mengembangkan materi, metode dan strategi pembelajaran sesuai dengan keinginan dan ciri khas masing-masing keluarga. Pada kesempatan inilah pendamping wajib memberikan kisi-kisi penilaian akhir semester sehingga orang tua dapat mengatur rencana dan proses pembelajaran.

Oleh karena itulah SKB/PKBM harus membuka ruang dan peluang bagi sekolahrumah tunggal dan sekolah rumah majemuk. Saat ini tidak sedikit SKB/PKBM yang sudah menampung sekolahrumah, hanya sayang sebagian besar melakukan pelayanan menjelang ujian nasional dilaksanakan. Mulai tahun 2015 penetapan kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan, termasuk pendidikan kesetaraan. Jika pesekolahrumah datang ke satuan pendidikan menjelang ujian nasional dan satuan pendidikan nonformal tidak mendampingi proses pembelajaran. Bagaimana satuan pendidikan nonformal bisa menetapkan kelulusan jika tidak mengetahui prosesnya?

Penilaian Hasil Belajar

Laporan hasil belajar diterbitkan oleh satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM), oleh karena itu peserta didik sekolahrumah wajib mengikuti penilaian akhir semester pada satuan pendidikan nonformal di mana ia terdaftar. Orang tua tidak bisa menerbitkan rapor atau laporan hasil belajar, karena itulah setiap semester pesekolahrumah mengikuti ujian akhir semester di SKB/PKBM.

Mekanisme ini akan mengurangi tindakan manipulasi dokumen laporan hasil belajar. Ketika orang tua mendaftarkan anaknya menjelang pelaksanaan ujian nasional maka yang terjadi adalah menulis rapor dengan nilai yang dibikin-bikin alias manipulasi dokumen. Artinya nilai yang tercantum dalam dokumen rapor dan nantinya tercantum dalam ijazah adalah nilai yang haram, karena diperoleh dengan cara yang tidak benar.

Untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (Paket B dan Paket C) setiap peserta didik diusulkan masuk daftar nominatif sementara dan satuan pendidikan nonformal diwajibkan untuk mengentri data nilai mata pelajaran semester tiga, empat dan lima. Ketika setiap pesekolahrumah mengikuti ujian akhir semester dan terdaftar pada satuan pendidikan nonformalsejak awal, maka ia akan memperoleh data nilai yang halal.

Kini ujian nasional pendidikan kesetaraan tidak lagi menjadi penentu kelulusan, pihak yang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan nonformal. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah penilaian belajar selama mengikuti proses pembelajaran. Walaupun pesekolahrumah melakukan pembelajaran di lingkungan keluarga, namun wajib untuk mengikuti ujian akhir semester di satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM). Ujian akhir semester untuk mengukur sejuhmana pencapaian kompetensi pada setiap mata pelajaran dan untuk mendapatkan hasil penilaian yang valid dan legal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil belajar oleh satuan pendidikan nonformal.

Bentuk penilaian di atas adalah wujud penilaian oleh pendidik. Sedangkan penilaian hasil belajar selain oleh pendidik juga dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah. Bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui ujian nasional pendidikan kesetaraan. Wujud penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada pendidikan kesetaraan masih sangat jarang dilakukan, padahal ini wajib dilakukan.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan (pendidikan kesetaraan) dilakukan sebelum pelaksanaan ujian nasional, disebut dengan ujian pendidikan kesetaraan (UPK) yang meliputi seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan. UPK pada jalur pendidikan formal disebut juga dengan ujian sekolah.

Penilaian hasil belajar dalam bentuk ujian akhir semester dan ujian pendidikan kesetaraan dijadikan dasar penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal (Paket A/B/C). Karena itulah, sekali lagi, pentingnya mendaftarkan diri sejak awal bagi pesekolahrumah tunggal dan majemuk ke satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM). Jika tidak dilakukan sejak awal yang terjadi adalah manipulasi dokumen penilaian hasil belajar, dan itu berarti kita sudah meletakkan dasar pembentukan karakter yang tidak benar pada anak.

Penutup

Selama ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masih banyak yang tergagap-gagap dalam menghadapi dinamika pesekolahrumah. Sanggar Kegiatan Belajar sebagai salah satu unit pelaksana teknis dinas, sudah seharusnya memberikan masukan dan mengajukan usulan sebagai satuan pendidikan nonformal yang memayungi pesekolahrumah tunggal dan majemuk.

Sanggar Kegiatan Belajar menyusun program pembinaan sekolahrumah tunggal dan sekolahrumah majemuk dan secara tertulis diajukan kepada Dinas Pendidikan. Sehingga ketika ada orang tua yang melaporkan ke dinas, maka pihak dinas akan merekomendasikan agar dipayungi pada satuan pendidikan nonformal.

Begitu pula, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat pula melakukan hal yang sama sehingga orang tua akan mendapatkan pilihan untuk dipayungi SKB atau PKBM.

Jika tidak ada usaha proaktif dari SKB/PKBM niscaya Permendiknas nomor 129 Tahun 2014 hanya akan sekedar menjadi peraturan di atas kertas. Usaha ini di tingkat nasional perlu ada upaya kerjasama antara Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (ASAH PENA) dengan Forum Komunikasi PKBM Tingkat Pusat untuk melakukan nota kesepahaman sehingga akan ditindaklanjuti oleh PKBM yang ada di lapangan.