HS tunggal jogjaYogyakarta (23/3) Berangkat dari chatting antara saya dan Ibu Patricia Taslim di facebook maka terjadilah pertemuan komunitas homeschooling tunggal di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Dinas Dikpora DIY pada hari Jumat 22 Maret 2013. Pertemuan yang dipandu oleh Fauzi Eko Pranyono dihadiri enam pelaku sekolahrumah tunggal yang dimotori Ibu Patricia Taslim. Hadir pula Sudijarto, pengelola program pendidikan kesetaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Yogyakarta, dan Endang Rochjiani, Sekretaris Asosiasi Sekolahrumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) Region Yogyakarta.

Silaturahmi atau pertemuan informal tersebut direstui Kepala BPKB DIY, karena BPKB membuka pintu terbuka bagi siapa pun yang akan melakukan konsultasi layanan terhadap permasalahan pendidikan nonformal dan informal. Tak diduga pertemuan tersebut mampu melepas dahaga komunitas homeschooling tunggal akan berbagai informasi dan kebijakan terkait regulasi program pendidikan kesetaraan.

Persoalan utama yang dihadapi pesekolahrumah tunggal adalah persyaratan legalitas untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Hal mana sesuai Permendikbud nomor 3 Tahun 2013 dan POS UN/UNPK Tahun 2012/2013, hanya peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan nonformal yang berizin yang dperbolehkan mengikuti UNPK. Hampir semua anak sekolahrumah tunggal tidak terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara Kejar Paket seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Berbeda dengan sekolahrumah komunitas atau sekolahrumah majemuk yang melakukan aktiivitas sekolahrumah melalui lembaga yang memiliki izin penyelenggaraan Kejar Paket.

Selama ini pelaku sekolahrumah jauh dari jangkauan perhatian dari birokrasi. Masih banyak yang gagap menghadapi pertanyaan pelaku sekolahrumah. Saking gagapnya tidak sedikit birokrat yang menanggapi dengan kalimat “Kenapa tidak disekolahkan saja anak ibu!?!”. Pernyataan itu bukan solusi dan bukan sikap yang bijak, karena pesekolahrumah punya berbagai alasan sehingga anak tidak mau sekolah atau tidak memilih sekolah sebagai satuan pendidikan yang melayani aktivitas pembelajarannya.

Sementara itu pelaku sekolahrumah tunggal di Yogyakarta belum sepenuhnya diakomodasi oleh Asah Pena Region Yogyakarta yang masih banyak menampung pesekolahrumah majemuk.

Sudijarto mengemukakan bahwa SKB Yogyakarta siap menampung atau menjadi payung bagi pelaku sekolahrumah agar mendapatkan legalitas sehingga tidak mengalami kendala mengikuti UNPK. “Untuk pesekolahrumah yang masuk Kejar Paket A dan Paket B gratis karena masuk skema wajib belajar pendidikan dasar” demikian ungkap Sudijarto yang sudah berpengalaman mengelola Kejar Paket  sejak tahun 2001.

Pesekolahrumah yang dipayungi oleh SKB Yogyakarta bisa tetap melakukan aktivitas pembelajaran secara homeschooling namun menyesuaikan standar nasional pendidikan, terutama standar isi dan standar proses. Hal tersebut dilakukan agar anak nantinya bisa menempuh UNPK dengan baik. Walaupun anak melakukan homeschooling, tetap mengikuti ujian semester di SKB agar mendapatkan nilai semester.

Ternyata pelaku sekolahrumah tunggal di Yogyakarta ibarat fenomena gunung es, dari pertemuan tersebut diperoleh informasi paling tidak ada 200 pelaku sekolahrumah tunggal di Yogyakarta. Untuk menindaklanjuti pertemuan awal ini sudah disepakati untuk mengundang semua pelaku sekolahrumah di Yogyakarta pada tanggal 13 April 2013, guna mendapatkan pencerahan terhadap pelaksanaan sekolahrumah kaitannya dengan kesempatan anak mengikuti UNPK.