Paket C di Bintan KepriYogyakarta (19/01) Ketika pembinaan dan kebijakan Paket C diserahkan kepada Ditjen Pendidikan Menengah melalui Direktorat Pembinaan SMA, menimbulkan kecurigaan sebagian kalangan penggiat pendidikan nonformal. Pun ketika 50 lembaga penyelenggara Paket C mendapatkan bantuan dengan berbagai persyaratan yang mengacu standar pendidikan nasional dicurigai akan dibawa ke ranah formal.

Jujur saja, bahwa kebijakan dan pengelolaan Paket C oleh Ditjen Dikmen sebenarnya menyalahi undang-undang. Mengapa? Karena selama pasal 26 ayat 3 UU Sisdiknas belum dicabut, maka pendidikan kesetaraan secara legal formal masih merupakan bentuk pendidikan nonformal.

Namun demikian, nampak kementerian juga punya dasar bahwa dalam pasal 18 ayat 3 UU Sisdiknas disebutkan bahwa ‘’Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.’’ Nah, Paket C dipandang sebagai bentuk lain yang sederajat itu.

Selanjutnya simak saja PP 17 Tahun 2010 pasal 114 ayat 2 yang berbunyi ’’Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.’’ Artinya, dalam PP tersebut ditegaskan kembali bahwa pendidikan kesetaraan adalah bentuk pelayanan pendidikan nonformal.

Sementara itu fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum mampu memenuhi standar nasional pendidikan. Di sisi lain pelaku pendidikan nonformal berteriak keras agar lulusan pendidikan kesetaraan mendapatkan hak eligiiltas yang sama, dan kesetaraan dengan pendidikan formal. Namun tujuh tahun pasca terbitnya PP 19 Tahun 2005 dan juga terbitnya berbagai standar nasional pendidikan di bidang pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan program Kejar Paket belum juga kunjung membaik.

Banyak sekali praktek ambil jalan pintas, sebagaimana layaknya era ujian persamaan yang sudah dihapus sejak tahun 2003, masih banyak dipraktekkan. Tanpa mengikuti pembelajaran bisa langsung ujian nasional. Bahkan pada saat ujian nasional pendidikan kesetaraan disinyalir ada praktek pembocoran jawaban. Karena itulah tidak heran jika nilai ujian nasional Paket C pada mata pelajaran yang sulit, misalnya matematika atau bahasa Inggris banyak yang memiliki nilai di atas 7. Tidak sedikit yang memiliki nilai 8. Fakta yang bisa diendus adalah warga belajar selesai mengerjakan dalam waktu yang singkat, jauh di bawah waktu yang disediakan, dan mendapatkan nilai yang bagus.

Proses pembelajaran pun tidak berjalan mengikuti standar isi (Permendiknas nomor 14 Tahun 2007) standar proses (Permendiknas nomor 03 Tahun 2008). Belum lagi standar pendidiknya, banyak tutor yang mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya.

Masih sangat jarang penyelenggara yang memiliki dokumen silabus dan RPP lengkap. Kalau pun ada, bisa dipastikan tidak sesuai dengan standar proses. Itu pun dibuat menyalin dari silbus dan RPP dari sekolah. Padahal RPP pendidikan kesetaraan harus memenuhi ketentuan adanya pembelajaran tatap muka (minimal 20%) dan tutoral (minimal 30%), boleh ada pembelajaran mandiri (maksimal 30%).

Karena itulah kemudian Direktorat Pembinaan SMA memberikan bantuan kepada penyelenggara Paket C untuk menata diri dalam rangka memenuhi standa nasional pendidikan. Bukan menjadikan Paket C seperti sekolah. Toh yang dipakai acuan adalah Permendiknas nomor 14 Tahun 2007 untuk standar isi, dan Permendiknas nomor 03 Tahun 2008 untuk standar proses. Itu adalah standar nasional pendidikan yang mengatur pendidikan kesetaraan.

Persoalannya, selama ini banyak dari kita yang belum memahami aturan-aturan tersebut. Sehingga ketika yang mengatur kebijakan adalah Dit PSMA dicurigai akan memformalkan Paket C.

Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa yang disampaikan ini bukan aturan baru, apalagi aturan yang dibuat oleh Dit PSMA. Tapi aturan yang terbit sejak tahun 2008 jauh sebelum Paket C dikelola oleh Dit PSMA. Justru Dit PSMA yang memberikan bantuan agar penyelenggara Paket C penerima bantuan dapat dijadikan brenchmark atau rujukan satuan pendidikan lainnya.