guruPada tanggal 21-23 September 2011, di Bandung, dilaksanakan kegiatanSosialisasi Pembinaan dan Pengembangan PTK PAUDNI. Kegiatan ini diikuti unsur peserta BKD provinsi/kabupaten/kota, Bappeda kabupaten/kota, dan LPMP dari Sumatra Utara, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Barat dan Bali. Di samping itu diikuti pula oleh para organisasi profesi/mitra PTK PAUDNI seperti IPABI, IPI, HIMPAUDI, IGTKI, FPKBM, HISPPI dan HIPKI. Adapun narasumber adalah dari unsur Kemenpan RB, Kemdiknas, dan Kemdagri.

Persoalan penilik dan pamong belajar yang berhasil diidentifikasi dan dibahas pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

Perpindahan jabatan guru yang bersertifikasi menjadi penilik bermasalah karena tunjangan profesi guru ybs dihentikan.Usulan solusi:Kebijakan sertifikasi penilik hendaknya segera diberlakukanĀ agar pemberlakuan pasal 40 ayat 2 PP 19 thn 2005 dan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010 dapat optmal.

Tumpang tindih sasaran kepengawasan pengawas TK/SD dan sasaran penilik paud, ketika disepakati paud formal dan nonformal sudah menjadi satu.Usulan solusi:

  • Perlu dicermati rencana pembentukan pengawas TK, krn akan menjadi pemicu konflik kepentingan di lapangan ketika sdh disepakati PAUD melebur.
  • Kompetensi penilik paud dalam melakukan pengawasan satuan pendidik TK perlu ditingkatkan, yang dilakukan melalui bentuk diklat fungsional.

Berdasarkan ketentuan, insentif tidak bisa diberikan kepada PTK berstatus PNS (pamong belajar dan penilik) , karena tidak memiliki payung hukum.Usulan solusi:Untuk itu segera direalisasikantunjangan jabatan fungsionalĀ bagi pamong belajar dan penilik karena lebih bersifat fundamental (hak pejabat fungsional atas kinerjanya).

Implementasi batas usia pensiun penilik menurut Perpres nomor 63 tahun 2010 di daerah masih bermasalah.Usulan solusi:Perlu adanya kriteria yang jelas untuk mengukur dan menentukan penilik yang bisa atau masih layak diperpanjang batas usia pensiunnya sesuai dengan surat edaran BKN

Adanya kontradiksi dalam UU No 20 2003 pasal 1 ayat 6 Pamong belajar sebagai pendidik, sementara pada penjelasan pasal 39 pamong belajar dinyatakan sebagai tenaga kependidikan.Usulan solusi:Perlunya amandemen terhadap UU nomor 20 Tahun 2003 untuk meneguhkan pamong belajar sebagai pendidik.

Didalam PP 19 tentang SNP Pamong Belajar tidak diatur.Usulan solusi: Untuk menutupi kekosongan hukum ttg standar pamong belajar sbg pendidik perlu diterbitkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar. Kalimat terakhir alinea pertama pada lampiran rancangan permendiknas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar harus tetap ada, yaitu terkait denganpendidikan profesi pamong belajar dan sertifikasi pamong belajar sebagai pendidik.

Rekruitmen CPNS untuk formasi pamong belajar pasca terbitnya PermenPAN RB masih ada yang belum S1 dan ada pemkot/pemkab yang mengangkat pamong belajar baru dengan latar belakangnya bukan sarjana kependidikan. Usulan solusi: Sosialisasi Permenpan dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2010 perlu melibatkan pihak BKD, dinas pendidikan urusan kepegawaian.