DSC06382Saya sangat tergelitik dengan pernyataan Mendiknas pada suatu kesempatan dialog ekslusif di stasiun televisi swasta pada medio Desember 2008 tahun lalu, yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru pemerintah membentuk satu direktorat jendral khusus yang mengurusi guru. Ditjen yang dimaksud adalah Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK). Mendiknas juga menjelaskan bahwa lebih dari separoh APBN 2009 sektor pendidikan (yang jumlahnya mencapai 20% dari APBN 2009) dialokasikan untuk gaji guru melalui DAU kabupaten/kota. Mulai Januari 2009 guru, disamping menikmati kenaikan 15% sebagaimana PNS lainnya juga menikmati peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan tunjangan fungsional sehingga guru pangkat terendah (III/a) dengan masa kerja 0 tahun memiliki gaji pokok minimal sebesar dua juta rupiah. Kesejahateraan guru akan semakin meningkat lagi manakala guru sudah mendapatkan sertifikat profesi sehingga berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji yang ditransfer langsung dari ke rekening guru (tidak melalui DAU).

Sementara itu, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 jenis pendidik yang diakui secara yuridis formal. Namun demikian secara faktual pemerintah masih memberikan perhatian yang lebih besar kepada guru (dan juga dosen). Hal tersebut tercermin dengan diundangkannya Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta berbagai kebijakan tentang sertifikasi profesi guru dan dosen termasuk di dalamnya pemberian tunjangan profesi bagi kedua jenis pendidik tersebut.

Padahal disamping guru dan dosen masih terdapat 6 jenis pendidik lainnya yang seharusnya mendapatkan perhatian. Dari keenam jenis pendidik, yaitu konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator barangkali untuk konselor sudah terakomodasi dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen serta kebijakan turunannya, terutama bagi para guru yang bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling. Namun untuk jenis pendidik lainnya, yaitu pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur dan fasilitator pemerintah belum memiliki kebijakan yang jelas dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan sebagaimana yang diberlakukan kepada guru dan dosen. Hal mana terungkap pada pernyataan Mendiknas bahwa Ditjen PMPTK merupakan ditjen yang khusus mengurusi guru, padahal huruf P pada Ditjen PMPTK yang merupakan kependekan dari kata pendidik harus mengakomodasi seluruh jenis pendidik sebagaimana amanat undang-undang.

Pada Ditjen PMPTK Depdiknas memang sudah ada direktorat yang mengurusi jenis pendidik yang lain, terutama pada jalur pendidikan nonformal yaitu Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF). Salah satu tugas direktorat ini adalah merumuskan kebijakan untuk pendidik pada pendidikan nonformal seperti pamong belajar, instruktur, dan tutor. Direktorat PTK-PNF sudah berusaha merumuskan kebijakan yang terbaik bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta penghargaan dan perlindungan pendidik pendidikan nonformal. Namun demikian, faktanya dalam tataran implementasi masih sangat dirasakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan (PTK-PNF) masih tersubordinasi.

Fakta lain menunjukkan bahwa sudah hampir dua tahun empat draft standar kualifikasi dan kompetensi masing-masing untuk Tutor, Instruktur Kursus, Pamong Belajar dan Penilik belum juga disyahkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Informasi yang diperoleh ada beberapa hal yang belum disepakati antara kementrian dan BSNP. Lambatnya penyelarasan ini menunjukkan bahwa perhatian kepada pendidik pendidikan nonformal lebih rendah dibandingkan dengan perhatian pemangku kepentingan terhadap guru dan dosen. Di sisi lain, asosiasi dan forum PTK PNF dalam menanggapi lambatnya penyelarasan dan pembahasan empat draft kualifikasi dan kompetensi bagi PTK PNF juga kurang greget. Jadi kloplah! Berbeda dengan PGRI yang dulu sangat aktif memperjuangkan Undang-Undang Guru dan Dosen, proses sertifikasi dan tunjangan profesi.

Sementara itu ada informasi bahwa penundaan pengesahan keempat draft standar kualifikasi dan kompetensi tersebut disebabkan oleh kekhawatiran dikemudian hari akan ada tuntutan dari pendidik dan tenaga kependidikan PNF untuk disertifikasi dan berujung pada tuntutan tunjangan profesi. Kondisi ini dikhawatirkan memberatkan keuangan negara, sementara itu dari sisi pemerintah berpendapat bahwa PTK PNF sebagian besar berada pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sehingga upaya peningkatan kesejahteraan tidak hanya menjadi beban pemerintah namun masyarakat juga ikut menanggung beban tersebut. Padahal alokasi anggaran untuk tunjangan profesi guru saat ini sudah sangat membebani anggaran Depdiknas sehingga harus dilakukan penyisiran anggaran di berbagai satuan kerja di lingkungan Depdiknas. Sehingga rasanya wajar jika kemudian terdapat kekhawatiran terhadap adanya tuntutan tunjangan profesi sebagai dampak terbitnya keempat standar kualifikasi dan kompetensi bagi PTK PNF tersebut.

Namun demikian, saya melihat sisi positif lainnya dengan segera diterbitkan standar kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik satuan pendidikan nonformal, yaitu akan mendorong peningkatan kualitas pendidik di lingkungan satuan pendidikan nonformal. Dengan adanya standar kompetensi minimal dan diteruskan upaya sertifikasi bagi pendidik pendidikan nonformal maka akan mendorong peningkatan kualitas para pendidik. Satuan pendidikan nonformal yang memiliki pendidik yang memiliki sertifikat akan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian akan memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan nonformal yang berkualitas. Semestinya pemerintah melihat dari sisi ini dalam mengambil kebijakan terkait dengan upaya sertifikasi bagi pendidik pendidikan nonformal .

Nampaknya adanya proses sertifikasi bagi pendidik pendidikan nonformal masih memerlukan perjuangan panjang, apalagi pemberian tunjangan profesi bagi pendidik pendidikan nonformal ……