akademi komunitasBerdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru saja disyahkan oleh DPR pada tanggal 13 Juli 2012 diatur bahwa pemerintah diberi amanat untuk mendirikan akademi komunitas. Dalam pasal 59 ayat (7) UU Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Akademiki komunitas akan dibentuk di setiap kabupaten/kota dan tahun ini Kemendikbud sudah menyiapkan anggaran untuk mendirikan 20 akademi komunitas. Persoalannya, bisa jadi pendirian akademi komunitas ini akan menggerus pangsa pasar atau sasaran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Mendikbud Mohammad Nuh sebagai dkutip dari JPNN (Jumat 27/7) mengatakan “Akademi komunitas ini berada di jalur pendidikan vokasi. Dimana, keberadaannya untuk mendorong lulusan jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi. Ini nanti akan dibangun di seluruh kabupaten/kota,”

Lebih lanjut menurut Mendikbud, saat ini jalur pendidikan vokasi di Indonesia sangat kurang. Bahkan, untuk tenaga pengajar atau dosen yang merupakan lulusan dari jalur vokasi juga minim. Maka dari itu, lanjut Nuh, akademi komunitas ini dapat memenuhi kebutuhan pasar. “Artinya, lulusan akademi komunitas ini siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri. Bahkan, industri juga diuntungkan tidak perlu mengadakan pelatihan lagi bagi calon tenaga kerjanya,” imbuhnya.

Sementara itu pada kesempatan sebelumnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Djoko Santoso di Jakarta, Selasa (17/7) menjelaskan bahwa dalam akademi komunitas ini nantinya program studi disusun sesuai dengan sumber daya dan potensi lokal masing-masing daerah. “Konsepnya seperti apa, sudah kita buat. Tinggal disesuaikan dengan masing-masing daerah saja,” demikian kata Djoko sebagaimana dimuat di Suara Karya Online (28/7).

Dijelaskan pula oleh Dirjen Dikti Kemdikbud RI, akademi komunitas tidak hanya bisa didirikan oleh pemerintah, tetapi juga kalangan swasta. Pemerintah sendiri, tahun ini akan mendirikan 20 akademi komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Pada tahap awal ini, Akademi Komunitas akan dititipkan di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Karena tenaga pengajarnya diambil dari dosen yang terkait dengan program studinya,” ujarnya.

Jadwal perkuliahan, lanjut Djoko, diatur sangat fleksibel. Mahasiswanya bisa cuti di setiap semesternya untuk bekerja. “Boleh kuliah satu semester dulu, kemudian cuti untuk bekerja. Kalau punya uang, kuliah lagi. Proses perkuliahannya sangat fleksibel, karena yang penting dia harus bekerja sesuai dengan jurusannya,” papar Djoko.

Pada bagian lain Djoko menjelaskan bahwa salah satu alasan pendirian akademi komunitas dimaksudkan untuk menjamin perluasan akses bagi anak bangsa yang ingin menikmati pendidikan tinggi, sejalan dengan peningkatan mutu sumber daya tenaga kerjanya.

“Lulusan perguruan tinggi kita masih sangat kecil, baru 20 persen. Akademi Komunitas merupakan salah satu cara bagaimana anak bangsa ini bisa meningkatkan kualitas pendidikannya, tanpa kehilangan kesempatan kerja,” katanya.

Namun demikian, sebagian kalangan guru besar perguruan tinggi justru menentang gagasan pendirian akademi komunitas. Terlebih jika alasannya adalah untuk meningkatkan akses anak bangsa ke pendidikan tinggi. Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar mengatakan di Kompas.com (19/7), konsep akademi komunitas justru aneh karena tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menilai akademi komunitas hanya menjiplak sistem community college di Amerika Serikat. Namun demikian menurut Djoko Santoso Dirjen Dikti, konsep akademi komunitas di Indonesia, berbeda dari konsep community college di Amerika Serikat yang memiliki sistem yang kuat. ”Akademi komunitas kita mirip dengan Australia, Jerman, Inggris, dan Skandinavia,” kata Djoko.

”Jika untuk menyiapkan tenaga siap pakai, dirikan saja lembaga kursus. Jangan menggunakan istilah akademi,” kata Guru Besar Institut Teknologi Bandung Harijono A Tjokronegoro sebagaimana dimuat di laman Ditjen Pendidikan Tinggi (18/7).

Sosiolog Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, mengingatkan, tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada. ”Jangan seolah-seolah jumlah mahasiswa banyak karena tercatat di akademi komunitas yang konsepnya tidak jelas,” kata Imam.

Pada bagian lain, di  Kompas.com (19/7) Direktur Eksekutif Institute for Education Reform di Universitas Paramadina, Jakarta, Mohammad Abduhzen mengatakan, akan lebih baik apabila istilah akademi komunitas diganti menjadi kursus yang diformalkan atau balai latihan kerja seperti yang sudah ada selama ini. ”Bisa juga memodifikasi politeknik yang sudah ada. Tidak perlu membuat institusi pendidikan baru,” ujarnya.

Jika pada akhirnya akademi komunitas itu hanya mengajarkan satu keterampilan yang spesifik dibutuhkan masyarakat di suatu wilayah, sebaiknya dibuat saja pelatihan setingkat D-1/D-2. Selain itu, istilah akademi yang digunakan itu tidak tepat karena akademi mengandung nilai-nilai ilmiah keilmuan dan bukan sekadar keterampilan, demikian Mohammad Abduhzen.

Sesungguhnya akademi komunitas tidaklah berbeda dengan jenis kursus yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), bedanya adalah durasi waktu penyelesaian program pendidikan yang lebih lama dibandingkan LKP. Kursus di LKP lebih singkat. Kenyataan bahwa akademi komunitas ini tidak jauh berbeda dengan kursus sebenarnya secara tidak langsung dibenarkan oleh Djoko Santoso Dirjen Dikti, menurutnya, akademi komunitas ini merupakan sekolah formal namun kurikulumnya lebih fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu. “Kenapa namanya Akademi dan bukan Kursus? Karena ini bukan pendidikan nonformal. Kenapa bukan Kolese? Karena nama Kolese sudah digunakan di pendidikan menengah. Yang perlu ditekankan, akademi komunitas ini langsung berbasis pada kebutuhan masyarakat,” tegas Djoko pada di Jakarta, Jumat (27/7).

Ketika ada pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan vokasi melalui jenjang pendidikan tinggi yang singkat dan bisa jadi dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan program kursus jangka panjang, maka bisa jadi pangsa pasar atau sasaran LKP akan tergerus oleh akademi komunitas. Namun demikian, Perdana Afif Luthfie Ketua DPD HIPKI DIY (28/7) menilai bahwa segmen pasar akademi komunitas dan LKP berbeda. Justru akan menjadi tantangan bagi LKP untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan akademi komunitas. Hal ini sejalan dengan penjelasan Djoko Santoso Dirjen Dikti bahwa pendirian akademi komunitas tidak hanya akan dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh industri atau masyarakat. Siapa pun diperbolehkan membuat akademi komunitas dengan pengawasan pemerintah. ”Tetap harus dengan akreditasi dari kami. Jika ada pelanggaran, kami tegur,” kata Djoko.

Artinya jika LKP berpartisipasi menyelenggarakan akademi komunitas maka otomatis ia akan menanggalkan identitasnya sebagai satuan pendidikan nonformal menjadi satuan pendidikan formal setingkat pendidikan tinggi. Dalam hal ini barangkali tidak semua jenis LKP siap untuk bermetamorfosis menjadi akademi komunitas, terutama terkait aspek legalitas/badan hukum lembaga, infrastruktur dan sumber daya manusia. Boleh jadi ini menjadi tantangan sekaligus perenungan bagi insan LKP untuk merubah strategi dalam merekrut peserta didik. Karena mati hidupnya LKP akan sangat bergantung dengan ada tidaknya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik kursus.