foto 25 agt 05 073Salah satu pengertian umum sekolahrumah (homeschooling) adalah orangtua memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anak dan mendidik anaknya dengan berbasis rumah. Orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan anak, sementara pada pendidikan sekolah tanggung jawab itu didelegasikan kepada guru dan sistem sekolah.

Orang tua menjadi penanggung jawab utama sekolahrumah, tetapi pendidikansekolahrumah tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh orang tua. Selain mengajar sendiri, orang tua dapat mengundang guru privat, mendaftarkan anak pada kursus, melibatkan anak-anak pada proses magang dan sebagainya. Pada tataran inilah sekolahrumah dianggap hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi.

Ada beberapa alasan yang menjadikan orang tua memilih sekolahrumah bagi anak-anaknya. Di antaranya adalah (1) orang tua sering berpindah-pindah atau melakukan perjalanan; (2) Orang tua menginginkan hubungan keluarga yang lebih dekat dengan anak; (3) Anak-anak memiliki kebutuhan khusus yang tidak dapat dipenuhi di sekolah umum; (4) Orang tua memiliki keyakinan bahwa sistem yang ada tidak mendukung nilai-nilai keluarga yang dipegangnya. Daoed Joesoef (2007) menyebutkan bahwa sekolahrumah ini merupakan reaksi personal terhadap pelaksanaan pendidikan sekolah formal yang dewasa ini serba kacau dan penuh ketidakpastian.

Alasan lain orangtua menerapkan sekolahrumah adalah keinginan untuk memberi kebebasan kepada anak-anak mereka tentang hal-hal yang ingin dipelajari lebih banyak sesuai bakat dan minat masing-masing. Anak dibiarkan bereksplorasi dengan berbagai macam hal. Kelasnya bisa di dapur, halaman belakang, sawah dekat rumah, atau di mana saja. Dengan demikina, sekolahrumah ini tentunya berimplikasi bahwa orang tua harus benar-benar mendampingi anak dalam belajar dan bereksplorasi untuk menyerap ilmu.

Kemudian, bagaimana dengan masa depan dan profesi anak-anak sekolahrumah? Untuk memasuki sebuah profesi setiap individu harus memiliki keahlian bidang tertentu. Sementara itu, dalam sistem yang berlaku sekarang ini salah satu tanda keahlian dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat dari sebuah jenjang pendidikan tertentu. Untuk mendapatkan ijazah perguruan tinggi, pelaku sekolahrumah bisa menempuh ujian kesetaraan (Paket A, B, dan C) dan melanjutkan ke pendidikan tinggi sesuai dengan keahlian yang dipilihnya. Sementara itu, jika sertifikat yang menjadi pintu profesi, pelaku sekolahrumah dapat mengikuti kursus dan program sertifikasi yang banyak diselenggarakan oleh asosiasi profesi.

Pengakuan akademik pelaku sekolahrumah dilakukan melalui ujian nasional pendidikan kesetaraan, persoalan muncul pada tahun 2011 ini pelaku sekolahrumah tidak bisa begitu saja mengikuti Ujian Nasional Program Paket A, B dan C (UNPP). Menurut Peraturan Mendiknas nomor 21 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 butir (a) disebutkan bahwa syarat peserta UNPP harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal. Ini artinya para pelaku sekolahrumah harus mendaftarkan diri pada penyelenggara program Paket A, B, dan C seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Artinya, sebagai pelaku pendidikan informal, pelaku sekolahrumah juga dipaksa mengikuti regulasi satuan pendidikan nonformal. Kondisi ini semakin rumit, karena regulasi pendidikan kesetaraan sekarang ini menginduk pada pendidikan sekolah. Hal ini ditunjukkan bahwa standar isi dan standar proses menginduk pada pendidikan sekolah.

Sampai sejauh ini belum ada aturan yang mengatur dan mengakomodasi pelaku sekolahrumah ke dalam satuan pendidikan nonformal sehingga mereka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian nasional. Dewasa ini di Yogyakarta dan di kota-kota besar lainnya, banyak lembaga yang menawarkan berbagai program yang memayungi pelaku sekolahrumah, hal ini merupakan bentuk kreativitas masyarakat untuk mengakomodasi pelaku sekolahrumah agar dapat mengakses ujian nasional. Namun demikian sampai sejauh ini belum ada regulasi yang jelas mengatur lembaga penyelenggara sekolahrumah.

Karena itu perlu ada regulasi dari Kementrian Pendidikan Nasional yang mengatur pelaku sekolahrumah dan lembaga penyelenggara sekolah agar mendapatkan kepastian hukum, karena sekolahrumah dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27. Pasal tersebut pula yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pendidikan informal, termasuk sekolahrumah.

Pinggir Krasak, September 2011