Sekali lagi, Ini Dasar Hukum Penandatangan Ijazah Pendidikan Kesetaraan

Depok (29/07/2017) Sampai saat ini masih banyak yang bingung siapa yang tanda tangan ijazah pendidikan kesetaraan. Hal ini terkait ada perubahan kebijakan penandatanganan ijazah pendidikan kesetaraan pada tahun ini. Tahun lalu ijazah pendidikan kesetaraan ditandangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, tahun ini oleh satuan pendidikan nonformal. Bahkan satuan pendidikan yang belum terakreditasi diberi kewenangan untuk menandatangani ijazah. Ini dasar hukumnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat (2) menjelaskan bahwa “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” Artinya, penyelenggara ujian, yaitu ujian pendidikan kesetaraan dan ujian nasional pendidikan kesetaraan, adalah satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi. Bukan penandatangan ijazah. Sedangkan pihak yang berwenang menandatangani ijazah diatur dalam Permendikbud.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional dalam pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa ijazah pada pendidikan nonformal ditetapkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan ayat tersebut disimpulkan bahwa penandatangan ijazah adalah satuan pendidikan yang bersangkutan, tanpa adanya syarat status akreditasi. Walau pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan dan ujian nasional peserta didik bergabung pada satuan terakreditasi, penandatangan ijazah adalah satuan pendidikan yang bersangkutan atau satuan pendidikan asal.

Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/H/EP/2017 tentang Bentuk, Spesifikasi, Pencetakan/Penggandaan, Pendistribusian, dan Pengisian Blangko Ijazah Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan” dan pasal ayat (2) “Ijazah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan.” Dari ketentuan tersebut tidak ada syarat status akreditasi satuan pendidikan penandatangan ijazah. Pengertian dari frasa kata “satuan pendidikan yang bersangkutan” adalah satuan pendidikan di mana peserta didik berasal.

Syarat utama satuan pendidikan nonformal yang berhak menandatangani ijazah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Bukan status terakreditasi. Kepemilikan NPSN ini membuktikan bahwa satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM) dan peserta didiknya tercatat dalam DAPODIK. Satuan pendidikan nonformal yang memiliki NPSN dipastikan memiliki ijin operasional dan status hukum yang jelas karena memiliki akta pendirian. Tidak mungkin satuan pendidikan nonformal yang tidak berijin operasional dan atau tidak berbadan hukum akan diberikan akses DAPODIK dan memiliki NPSN. Dengan demikian jika satuan pendidikan yang bersangkutan tidak memiliki NPSN maka tidak bisa mengisi dan menandatangani ijazah.

Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan yang tidak terakreditasi isian “satuan pendidikan penyelenggara ujian pendidikan kesetaraan” dan “satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional” diisi nama satuan pendidikan yang terakreditasi. Perbedaan isian tersebut menandakan bahwa program pendidikan kesetaraan dari satuan pendidikan yang bersangkutan belum terakreditasi. Jika peserta didik berasal dari satuan terakreditasi maka kedua isian tersebut akan sama dengan penandatangan ijazah. [fauziep]

3 tanggapan pada “Sekali lagi, Ini Dasar Hukum Penandatangan Ijazah Pendidikan Kesetaraan”

    1. Penandatangan adalah Kepala yang definitif pada saat tanggal penandatanganan. Misalnya ditandatangani pada 29 Mei 2017 maka penandatangan adalah Kepala SKB saat itu.

Komentar ditutup.