Perpres tunjangan0Yogyakarta (26/11) Setelah melalui penantian panjang selama empat tahun, akhirnya Susilo Bambang Yudoyono Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik pada tanggal 12 November 2013.

Adalah Abubakar Umar, Kasubdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat (PTK Dikmas) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Ditjen PAUDNI Kemendikbud yang mewartakan berita yang ditunggu-tunggu kedua insan pendidikan nonformal, pamong belajar dan penilik Indonesia, pada acara Workshop Pembuatan Bahan Ajar bagi Pamong Belajar di Hotel Brongto, Yogyakarta Senin malam (25/11).

Perpres tunjangan“Ini adalah kesempatan pertama saya sampaikan kepada pamong belajar tentang berita baik ini” demikian ungkap Abubakar.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, pamong belajar pertama berhak mendapatkan tunjangan fungsional Rp. 500.000 setiap bulan, pamong belajar muda Rp. 750.000 dan pamong belajar madya sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan besaran tunjangan fungsional penilik pertama sebesar Rp. 520.000; penilik muda Rp. 850.000; penilik madya Rp. 1.100.000 dan penilik utama Rp. 1.300.000.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tunjangan fungsional bagi pamong belajar dan penilik diberikan sejak Peraturan Presiden diundangkan. Peraturan Presiden ini diundangkan pada tanggal 13 November 2013 atau sehari setelah diteken Presiden. Namun demikian, dalam pasal 6 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan atau Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Dengan demikian pembayaran hak tunjangan fungsional akan dibayarkan jika perangkat hukum pelaksanaan dari Menteri Keuangan dan Kepala BKN sudah diterbitkan. Jadi tidak langsung dibayarkan mulai bulan depan. Hal ini perlu dipahami bahwa pembayaran tunjangan fungsional melekat pada gaji, sehingga pembuat daftar gaji baru akan mengusulkan ketika perangkat aturan Menteri Keuangan dan Kepala BKN sudah diterbitkan. Namun demikian tunjangan diberikan sejak Peraturan Presiden diundangkan. Boleh jadi pamong belajar dan penilik akan menikmati rapelan mulai bulan Desember 2013 sampai perangkat aturan pelaksanaan diterbitkan.

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013, maka tunjangan kependidikan bagi pamong belajar dan penilik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku. Alias pamong belajar dan penilik tidak lagi menerima tunjangan kependidikan.

Usulan tunjangan fungsional pamong belajar pertama kali dipaparkan oleh Ketua Umum PP IPABI periode 2009-2012, Fauzi Eko Pranyono, di Hotel Equator Surabaya pada tanggal 15 Desember 2009 di hadapan Ka Subdit Program, Horas Situmorang dan Ka Subdit Tenaga Kependidikan (waktu itu), Abubakar Umar. Rupanya pembicaraan informal tersebut menarik perhatian dan bulan berikutnya diagendakan dan dibahas dalam rapat direktorat.

Usulan bergulir tidak hanya usulan tunjangan pamong belajar, namun satu paket dengan tunjangan fungsional penilik. Kemudian dibahas dalam rapat tingkat direktorat jendral dan departemen, serta pada akhirnya dibahas secara lintas departemen dan lembaga. Di tengah-tengah bergulirnya pembahasan, IPABI diminta untuk membantu membuatkan draf naskah akademik usulan tunjangan fungsional. Di kemudian hari draf naskah akademik ini disesuaikan dengan sistematika yang dikehendaki oleh sekretariat negara, dan diperbaiki oleh tim Direktorat PTK PNF (sekarang Direktorat PPTK PAUDNI).

Ketika Presiden akhirnya menandatangani Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik, maka penantian panjang akan sampai. Penantian boleh sampai, namun perjalanan belum selesai. Perjalanan berikutnya adalah episode pamong belajar dan penilik memberikan kompensasi berupa peningkatan kinerja sebagai akibat diterimanya tunjangan fungsional.

Untuk mengunduh silahkan klik di sini.