SKB Blora Paket C 025 (4)Serpong (26/01/2016) Masih banyak pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang mengharapkan SKB ditarik menjadi unit pelaksana teknis pusat (UPT Pusat). Harapan tersebut menguat setelah terdengar kabar jika Balai Pengembangan Kegiatan Belajar sebagai UPTD provinsi akan ditarik ke pusat. Usulan SKB ditarik ke pusat karena banyak yang tidak dihiraukan oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak dialokasikan alokasi anggaran yang memadai. Padahal ada hambatan peraturan perundangan untuk menarik SKB menjadi UPT pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana sudah dirubah pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerinta Daerah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota. Sementara itu tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayan, tidak diatur bahwa Kemendikbud berfungsi menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Karena itu sebagaimana diharapkan sebagian pamong belajar agar SKB ditarik di pusat tidak ada landasan hukum atau payung hukumnya. Fungsi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di antaranya adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Tidak ada ruang bagi SKB untuk dijadikan UPT pusat ditinjau dari fungsi Kemendikbud sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku.

Sanggar Kegiatan Belajar beralih fungsi menjadi satuan pendidikan nonformal adalah pilihan yang tepat saat ini. Alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan akan memperluas ruang gerak SKB dalam melakukan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap keberadaan SKB boleh diduga karena (1) kurangnya inovasi program layanan pendidikan nonformal yang dapat langsung diakses masyarakat, dan (2) tidak adanya payung hukum yang jelas tentang keberadaan SKB.

Saat ini draf Permendikbud tentang alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan sudah diajukan ke Mendikbud untuk ditandatangani. Saya masih memiliki keyakinan bahwa permendikbud akan memberikan kepastian hukum bagi SKB dan membuka mata pemerintah kabupaten/kota untuk memfasilitasi program SKB dalam bentuk pemberian alokasi APBD.

Kesimpulannya, kecil kemungkinan Sanggar Kegiatan Belajar ditarik menjadi UPT pusat. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku saat ini, SKB ditakdirkan menjadi satuan pendidikan nonformal di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota.