skb-salamanYogyakarta (11/10) Sepuluh tahun pasca otonomi daerah menyisakan berbagai persoalan bagi sebagian UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) kabupaten/kota d seluruh Indonesia. Pada kontelasi otonomi daerah UPTD SKB merupakan bagian dari Dinas Pendidikan di pemerintah kabupaten/kota, namun kurang mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Keluhan tidak mendapatkan alokasi APBD yang memadai untuk operasional kegiatan atau program pendidikan nonformal banyak didengar dari kalangan SKB.

Tidak sedikit juga SKB yang mendapatkan perhatian dan gelontor anggaran yang besar dari pemerintah daerah guna membiayai program pendidikan nonformal oleh SKB. Namun nampaknya yang berkeluh kesah lebih banyak daripada yang sukses menarik simpati pemerintah kabupaten/kota.

Sanggar Kegiatan Belajar, oleh tokoh pendidikan nonformal yang juga mantan Dirjen Diklusepora Depdikbud, WP Napitupulu, sebenarnya digagas setiap kecamatan satu SKB. SKB pada awalnya dibentuk sebagaii pusat kegiatan belajar atau tempat belajar di jalur pendidikan nonformal, untuk itulah kemudian dinamakan Sanggar Kegiatan Belajar. Kelahiran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mendahului kelahiran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang sejatinya memiliki core bussines yang sama. Bedanya semua program dan sumber daya SKB dibiayai oleh pemerintah, sedangkan PKBM program dan sumber daya dikelola dari oleh dan untuk masyarakat. Walaupun ada peran pemerintah, sifatnya adalah bantuan sebagai mitra.

Karena itulah SKB hakekatnya adalah ‘sekolah’ masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah. SKB menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal. Maka di SKB harusnya ada kelompok bermain, Kejar Paket, satuan pendidikan kursus keterampilan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, taman bacaan masyarakat, dan satuan pendidikan nonformal lainnya. Ibarat sekolah negeri dan sekolah swasta, SKB itu PKBM Negerinya, PKBM itu SKB swastanya.

Berdasarkan pemikiran itulah, jika pemerintah kabupaten/kota tidak memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi SKB, sama halnya tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan nonformal yang murah bahkan gratis. Artinya, pemerintah daerah tidak menunjukkan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Di tengah masyarakat banyak dijumpai lembaga atau satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, sudah barang tentu masyarakat jika akan menikmati pendidikan nonformal harus merogoh koceknya. Disinilah peran SKB menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu atau kurang beruntung, namun dengan tetap menjaga kualitas layanan yang prima. Karena itulah kemudian direkrut pamong belajar yang bertugas menjadi pendidik pada satuan pendidikan nonformal SKB. Pamong belajar merupakan PNS, sehingga digaji oleh pemerintah. Berbeda dengan nstruktur pada lembaga kursus dan pelatihan, tutor di Kejar Paket PKBM, atau guru PAUD pada Kelompok Bermain swasta, mereka ini tidak digaji oleh pemerintah. Sehingga pamong belajar dalam memberikan layanan pendidikan nonformal harusnya lebih berkualitas.

Para pamong belajar inilah, elemen yang pertama kali menyuarakan agar SKB ditarik lagi ke pusat (pemerintah pusat). Tapi mewacanakan SKB ditarik ke pusat tidaklah realistis. Tidak realistis karena berdasarkan amanat undang-undang, pendidikan termasuk pendidikan nonformal, merupakan bagian yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. SKB hanya bisa diserahkan ke pemerintah pusat jika ada ‘surat takluk’ dari pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan persetujuan DPRD setempat. Surat takluk tersebut misalnya berbunyi tidak sanggup lagi mengalokasikan anggaran kepada SKB sehingga menyerahkan kepada pemerintah pusat. Masalahnya, pemerintah kabupaten/kota mana yang mau membuat surat takluk itu? Ini masalah gengsi dan citra daerah.

Tidak sedikit SKB yang justru lebih hidup dan lebih bergairah di era otonomi. Karena itulah SKB yang berhasil di era otonomi perlu menyampaikan tips-nya kepada SKB lainnya. Memang ada aspek politis pada beberapa SKB yang mendapatkan kucuran APBD, namun tidak sedikit pula yang berangkat dari kepiawaian Kepala SKB meyakinkan kepada Dinas tentang pentingnya program pendidikan nonformal di SKB.