Yogyakarta (02/01/2017) Berdasarkan Peraturan Mendikbud nomor 4 Tahun 2016 Sanggar Kegiatan Belajar diubah fungsinya dari “kantor” menjadi satuan pendidikan nonformal. Perubahan tersebut diharapkan dapat mengoptmalkan akses layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan menghadapi berbagai kendala.

Per tanggal 31 Desember 2016 tercatat sudah 141 Sanggar Kegiatan Belajar yang berubah menjadi satuan pendidikan nonformal. Angka tersebut baru mencapai 34,47% dari 409 Sanggar Kegiatan Belajar yang tersebar di kabupaten/kota di Indonesia. Perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal diberi waktu sampai dua tahun sejak tanggal diundangkan Permendikbud di atas, yaitu 1 Maret 2016. Artinya masih ada waktu bagi Sanggar Kegiatan Belajar yang tersisa untuk mengejar perubahan.

Untuk mempercepat proses itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah pula mengeluarkan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar. Petunjuk teknis tersebut dijadikan acuan dalam pengelolaan dan pembinaan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan  nonformal.

Namun demikian upaya yang dilakukan tersebut masih akan menghadapi beberapa kendala, baik itu bersifat eksternal maupun internal.

Pertama, pemerintah kabupaten/kota masih banyak yang belum memahami akan fungsi keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan nonformal. Boleh jadi kondisi tersebut disebabkan karena selama era otonomi daerah Sanggar Kegiatan Belajar di daerah tersebut belum bisa menunjukkan karya nyata yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Ketika sebuah Sanggar Kegiatan Belajar telah mampu mewujudkan kinerja yang baik, niscaya akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal.

Kedua, pada tahun 2017 ini terdapat 18 kota dan 76 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada. Sanggar Kegiatan Belajar  pada 94 kabupaten/kota ini berpotensi tidak bisa melakukan perubahan menjadi satuan pendidikan karena sedang tidak memiliki bupati/walikota yang definitif. Dalam ketentuan penetapan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan dilakukan melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Ketiga, ada sebagian Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (yang bukan dari pamong belajar) berada pada posisi tidak mampu (atau mau?) memberikan argumentasi yang kuat karena merasa posisinya akan tergeser. Dalam aturan Sanggar Kegiatan Belajar  sebagai satuan pendidikan nonformal Kepala dijabat oleh pamong belajar sebagai tugas tambahan. Namun justru pada beberapa daerah terdapat Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang bukan dari pamong belajar dengan gigihnya mampu memperjuangkan perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan. Inilah yang dinamakan pejuang pendidikan nonformal sejati yang tidak pamrih jabatan, namun lebih mementingkan pengembangan pendidikan nonformal di wilayahnya. Bukan untuk dirinya semata.

Keempat, ada Sanggar Kegiatan Belajar memiliki kinerja layanan pendidikan nonformal baik namun komponen yang ada di dalam kurang mampu memberikan argumentasi yang kuat. Ada kasus sebuah Sanggar Kegiatan Belajar di daerah Sumatera Barat, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana menjadi paham dan setuju Sanggar Kegiatan Belajar dirubah menjadi satuan pendidikan nonformal setelah diajak konsultasi ke pusat.

Kelima, ada sebagian kabupaten/kota justru mengincar aset yang dimiliki Sanggar Kegiatan Belajar untuk dijadikan kantor lain dalam rangka penataan SOTK baru. Kondisi ini sudah dialami oleh beberapa Sanggar Kegiatan Belajar yang sudah jelas ditutup berdasarkan SOTK baru. Contoh terakhir telah terjadi penutupan Sanggar Kegiatan Belajar Tuban.

Ketika usaha merubah Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan justru berbuah penutupan Sanggar Kegiatan Belajar tentu wajib ada saja pihak yang dipersalahkan. Minimal menyalahkan keadaan, yaitu keadaan pusaran. Pusaran yang tidak mampu dielakkan karena tidak memiliki keberdayaan. Meminjam istilah kebencanaan, dalam menghadapi pusaran komponen di dalam Sanggar Kegiatan Belajar belum memiliki bekal mitigasi bencana yang cukup. Akhirnya pasrah saja pada nasib yang diterimanya.

Walau sebenarnya tidak cocok analogi perubahan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sebagai sebuah bencana. Karena perubahan itu sejatinya adalah peluang. Peluang untuk memberikan akses layanan PAUD dan pendidikan masyarakan bagi masyarakat marginal. Peluang untuk meningkatkan indeks pengembangan sumber daya manusia di daerahnya. Peluang untuk menghadirkan negara dalam melakukan layanan di bidang pendidikan nonformal. Bukan hanya SD-SMP-SMA saja yang memiliki satuan pendidikan negeri. Saatnya pendidikan nonformal memiliki satuan pendidikan negeri, yaitu Sanggar Kegiatan Belajar.

Dalam pusaran perubahan menjadi satuan pendidikan nonformal pemerintah pusat memang tidak bisa berbuat banyak kecuali mengeluarkan regulasi. Sosialiasi sudah dilakukan. Proses pendampingan pada setiap kabupaten/kota memang sulit dilakukan. Jika itu dilakukan terkesan mendikte pemerintah kabupaten/kota yang memang berwenang mengurusi urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

Pun pula Ikatan Pamong Belajar Indonesia, sebagai wadah bergabungnya pamong belajar yang menjadi tenaga fungsional di Sanggar Kegiatan Belajar, hanya bisa memberikan dukungan moril kepada teman sejawatnya. Tidak bisa mencampuri urusan pemerintahan kabupaten/kota. [fauziep]