SKB SalamanPacitan (17/09/2014) Dewasa ini tersiar kabar santer bahwa Sanggar Kegiatan Belajar akan dijadikan satuan pendidikan, tidak lagi sekedar unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Tidak sekedar rumor, karena yang melontarkan adalah Ade Kusmiadi, Kepala Pusat Pengembangan PAUDNI Regional 2 Semarang pada kesempatan workshop pemetaan minggu lalu. Inilah saatnya Sanggar Kegiatan Belajar menguatkan posisi hukum Sanggar Kegiatan Belajar agar bisa lebih eksis di tengah masyarakat.

Sudah sejak lama saya mengartikulasikan bahwa posisi hukum Sanggar Kegiatan Belajar itu lemah. Sanggar Kegiatan Belajar tidak tercantum pada peraturan perundangan mana pun di tingkat nasional, baik undang-undang, peraturan pemerintah bahkan peraturan menteri pun.

Pasca diberlakukan otonomi daerah, landasan hukum keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar hanya berupa peraturan bupati atau peraturan walikota. Tidak ada payung hukum yang berlaku secara nasional yang mengatur keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar. Hal ini menyebabkan Sanggar Kegiatan Belajar beresiko dilikuidasi sesuai dengan kebijakan atau kebijaksanaan pimpinan daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur berbagai satuan pendidikan dan atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Namun tidak ditemui pasal atau ayat yang mengatur keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Prinsipnya, satuan pendidikan baik formal maupun nonformal dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Oleh karena itulah, sekolah ada dua jenis yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Satuan pendidikan nonformal sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat baik berbentuk PKBM, kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan dan satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya. Namun satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah belum diatur atau disebut-sebut dalam berbagai peraturan perundangan.

Analogi dengan sekolah, ada sekolah swasta dan sekolah negeri, maka di jalur pendidikan nonformal PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal oleh pemerintah (daerah). Di sinilah representasi kehadiran dan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Ketika Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan maka tidak lagi hanya sekedar melaksanakan program percontohan. Label Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan percontohan program pendidikan nonformal juga membelenggu ketika akan melakukan perluasan akses layanan pendidikan nonformal. Sanggar Kegiatan Belajar hanya dibatasi melaksanakan program percontohan saja, sementara masyarakat membutuhkan berbagai bentuk layanan pendidikan nonformal yang murah, bahkan kalau bisa gratis, akuntabel dan bermutu. Di sinilah tertutup peluang Sanggar Kegiatan Belajar untuk memberikan layanan pendidikan nonformal secara lebih luas.

Di sisi lain, pemerintah pusat ingin melaksanakan sikap nondiskrimintatif terhadap pendidikan nonformal. Yaitu memberikan bantuan operasional pendidikan sebagaimana sekolah menerima bantuan operasional sekolah (BOS), jika Sanggar Kegiatan Belajar berupa UPTD tidak bisa diberikan bantuan operasional pendidikan secara rutin setiap tahun. Karena itulah ada kehendak pemerintah untuk menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan, agar memperluas akses layanan pendidikan nonformal sehingga ada keseimbangan politik anggaran pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Implikasinya, Sanggar Kegiatan Belajar bisa menyediakan layanan pendidikan nonformal berdasarkan kebutuhan belajar masyarakat dan pemerintah akan memberikan bantuan biaya operasionalnya. Sudah barang tentu dengan persyaratan adanya data kebutuhan belajar yang kredibel dan akurat dan ketersediaan alokasi anggaran pada peruntukan jenis program pendidikan nonformal.

Selanjutnya, Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan harus dipimpin oleh pamong belajar yang berstatus diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana berlaku pada satuan pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA dan SMK selama ini. Persoalan akan muncul, apakah ketersediaan pamong belajar cukup untuk menduduki jabatan tersebut? Kenyataannya pada sebagian besar Sanggar Kegiatan Belajar dibelit dengan persoalan kekurangan pamong belajar. Terlebih pasca otonomi daerah pamong belajar potensial sudah banyak yang dipromosikan menjadi pejabat struktural.

Terakhir, perubahan status Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan diharapkan tidak hanya dalam bentuk produk hukum setingkat peraturan menteri. Mungkin untuk tahap pertama bisa dipayungi ke dalam peraturan menteri berupa Standar Pelayanan Minimal Sanggar Kegiatan Belajar yang di dalam mengatur nomenklatur Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal. Namun dalam rangka rencana perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sanggar Kegiatan Belajar harus dimasukkan dalam draf perubahan Undang-undang tersebut. Sehingga nantinya ada Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal yang berstatus negeri, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang berstatus swasta. [fep]